DPRD Nilai ada Pembiaraan – Ambon Ekspres
Trending

DPRD Nilai ada Pembiaraan

AMBON,AE— Masih beraktivitasnya penambang liar di Gunung Botak kabupaten Buru, menunjukkan pemerintah daerah tidak tegas dalam menertibkan lokasi tersebut. Sudah ada instruksi gubernur tentang penertiban, namun belum dilaksanakan. DPRD Maluku, secara resmi telah meminta gubernur untuk meninjau kembali ijin yang dikeluarkan oleh kepala dinas ESDM Maluku kepada PT Ski Global Energy. Sementara Pemda belum memberikan keterangan resmi.

Wakil ketua DPRD Maluku Said Mudzakir Assagaff menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak serius untuk melaksanakan rencana menertibkan lokasi tambang di Gunung Botak. DPRD mendesak gubernur Maluku Said Assagaff agar segera menindalanjuti rencana tersebut, berkoordinasi dengan aparat keamanan, agar melakukan penertiban.

Gubernur harus menunjukkan sikap tegas tentang instruksi tersebut. Sebab, aktivitas penambang di gunung Botak sudah pada taraf yang memprihatinkan. Bila tidak ditertibkan, lingkungan di sana semakin rusak.

“Memang surat instruksi sudah ada tapi belum dieksekusi, karena itu kita mendesak gubernur agar segera berkoordinasi dengan aparat keamanan, mengosongkan wilayah itu. Bukan saja aktivitas penambang, tapi juga aktivitas jual beli merkuri harus dihentikan.

Penggunaan bahan kimia terkait dengan penambangan yang liar itu, pasti berakibat kerusakan lingkungan,” kata Mudzakir Assagaff, Senin (10/110).

Politisi PKS itu menjelaskan, pemerintah harus segera mengosongkan lokasi Gunung Botak, kemudian dilakukan penertiban dengan mendata semua koperasi yang dinilai memenuhi persyaratan untuk melakukan eksploitasi, lalu memberikan ijin kepada koperasi-koperasi tersebut agar aktivitas mereka terkontrol.

“Misalnya koperasi yang sudah memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan, kalau sudah memenuhi kualifikasi itu, gubernur, setelah penertiban lokasi Gunung Botak, memberikan ijin agar mereka bisa beroperasi, supaya tidak vakum, lalu tidak dikelola dengan cara liar oleh kelompok-kelompok tertentu,”ujarnya.

Berikutnya, tentang lokasi pengelolaan. Mestinya pemerintah menetapkan lokasi khusus bagi pengolah emas untuk beraktivitas, terutama dalam penggunaan baha-bahan yang mengandung zat kimia. Lokasi tersebut harus dutetapkan melalui analisis dampak lingkungan. Sehingga pengendalian lingkungan itu bisa dijamin.

“Kalau orang bisa mengelola di mana saja, sudah pasti pencemaran terjadi karena penggunaan merkuri dan cianida tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau itu tersentral di satu titik, itu bisa diawasi. Mereka menggunakan apa saja itu bisa diawasi oleh siapa pun, termasuk oleh kita di DPRD, karena tersentral,”tegasnya.

Sesuai informasi yang diterima DPRD Maluku, pemerintah dan DPRD kabupaten Buru telah menemukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengolahan emas oleh penambang secara resmi. Ada satu titik yang sesuai Amdal itu, dimungkinan untuk pengolahan, jaraknya lebih dari 10 kilometer dari bibir pantai.

Menyoal ijin yang dikeluarkan, Kepala dinas ESDM Maluku Nartha Nanlohy kepada PT Ski Global Energy, Mudzakir Assagaff mengungkapkan, DPRD secara resmi telah meminta gubernur Maluku Said Assagaff untuk meninjau kembali ijin tersebut, guna memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam perijinan tersebut.

Dia mengatakan, bila ditemukan pelanggaran, baik disengaja maupun tidak, gubernur harus meminta kadis ESDM Maluku untuk memperbaikinya. Bila perlu dipertimbangakan untuk ditarik kembali. DPRD belum dapat memastikan waktu untuk memanggil Martah Nanlohy.

“Kami masih diperhadapkan pada beberapa agenda yang padat, kami akan mengatur waktu kunjungan ke gunung botak dan untuk melihat semua ijn yang dikeluarkan,” ungkapnya.
Anggota komisi B DPRD Maluku Abdullah Marasabessy menilai aktivitas penambang ilegal sengaja dibiarkan oleh aparat keamanan yang ditugaskan di lokasi tambang.

Bahkan, masih adanya aktivitas penambang tersebut membuat Marasabessy menaruh curiga, aparat keamanan juga ‘tercemar’ dengan kepentingan penambang. “Ada kemauan serius atau tidak. Aparat keamanan, pimpinan Polri diminta tegasnya,” kata Marasabessy di ruang komsi B DPRD Maluku, kemarin.

Menurutnya, Seharusnya perintah presiden Joko Widodo dan instruksi gubernur Maluku dilaksanakan dengan baik. Sebab, ini tentang masa depan masyarakat dan lingkungan di kabupaten Buru.

“Perintah presiden sudah jelas, perintah gubernur sudah jelas. Kalau aktivitas masih ada, ini berarti, kalau boleh saya katakan, sengaja dibiarkan. Jangan sampai ini merupakan pembiaran atau ada kepentingan di sini antara penambang dengan aparat,” tegasnya.

Gubernur Maluku, kata Marasasabessy harus kembali berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam untuk mempertegas komitmen mengosongkan lokasi Gunung Botak. Dibiarkan saja, berarti membiarkan masyarakat hidup dalam ancaman pencemaran lingkungan yang lebih besar. Pemerintah harus hadir di sana. (MAN)

Most Popular

To Top