Far-Far Abaikan Surat Polisi – Ambon Ekspres
Trending

Far-Far Abaikan Surat Polisi

AMBON,AE— Keputusan penjabat bupati kabupaten Seram Bagian Timur Hendri Far-Far, melantik tersangka kasus dugaan korupsi, Mochsen Ohorella sebagai pelaksana tugas kepala dinas Pekerjaan Umum dinilai tanpa melalui pertimbangan yang baik. Polres SBT telah menyurati Pemda setempat tentang penetapan Mochsen Ohorella sebagai tersangka, namun Far-Far tetap melakukan pelantikan.

Kapolres SBT AKBP Wawan Setiawan yang dikonfirmasi Ambon Ekspres, Senin (9/11) mengakui pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada pemda setempat tentang penetapan Mochsen Ohorella, dan dua tersangka lainya dalam kasus dugaan korupsi dana program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di sana.

Pengamat hukum tata negara Universitas Pattimura (Unpatti) Hendrik Salmon mengemukakan, jika memang Ohorella telah ditetapkan sebagai tersangka, namun diangkat pada jabatan plt kepala Dinas PU di sana, maka harus dipertanyakan. Pertama, tentang pertimbangan sebelum melantik Ohorella.

Salah satu dasar yang dapat dijadikan pertimbangan adalah surat pemberitahuan dari penyidik Polres SBT tentang penetapan status tersangka untuk Mochsen Ohorella tersebut. Surat itu harus disampaikan kepada Pemda SBT melalui bagian hukum.

“Sebab itu mesti diberitahukan kepada bagian hukum supaya bisa diambil tindakan kalau dia itu duduk jabatan. Jadi prosesnya begitu. Dengan pemberitahuan itu, menjadi pertimbangan untuk mengangkat pejabat pada jabatan tertentu.

Tetapi kalau belum ada pemberitahuan tentang bersangkutan itu sebagai tersangka kepada pemda, seseorang belum disebut sebagai tersangka dan dapat untuk diangkat,”jelasnya.

Kendati begitu, Hendri Salmon mengatakan, Hendri Far-Far yang juga kepala bagian Biro Hukum Setda Maluku itu pasti mengetahui dan memahami proses pengangkatan Plt kepala dinas PU itu.

“Hendri ini kan salah satu pejabat dari provinsi Maluku, dari Biro Hukum yang dia ngerti betul. Jadi saya punya asumsi, mungkin dia sudah terlusuri atau memang belum. Tapi itu harus dipastikan dulu, sebab sepanjang yang saya tahu, setiap pejabat yang diperiksa atau anggota yang diperiksa, misalnya di kabupaten itu biro hukumnya tahu persis, karena dia diberitahukan bahwa yang ini diminta sebagai saksi, ditetapkan sebagai tersangka,” kata dia.

Pengamat politik, Johan Tehuayo mengatakan, untuk menentukan pelaksana tugas atau pejabat pemerintahan, Far-Far harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan integritas, serta moral. Apalagi, yang ditunjuk adalah tersangka korupsi.

“Keputusan politik untuk mengangkat pejabat SKPD di lingkup pemda SBT yang di lakukan oleh penjabat caretaker, harus berdasarkan pada pertimbangan kompetensi dan integritas politik dan moralitas, sehingga pejabat yang ditetapkan terhindar dari persoalan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme.

Karena kalau pimpinan SKPD diduga terindikasi melakukan tindakan korupsi dan sudah menjadi opini public, sebaiknya jangan di angkat menjadi pimpinan SKPD, karena akan berpengaruh terhadap kinerja mereka,” kata Johan via sms, kemarin.

Menurut Johan, Ohorella tidak akan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena pada saat yang sama juga menyelesaikan kasusnya. Hal ini akan berdampak terhadap pelayanan publik di Dinas PU. “Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai kepala dinas PU tidak akan efektif karena pada saat yang sama pejabat tersebut harus menyelesaikan kasusnya secara hukum,” katanya.

Karena itu, proses rekruitmen pejabat SKPD sebaiknya menggunakan sistem lelang jabatan seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Maluku. Hal ini di maksudkan agar struktur birokrasi pemda Kabupaten harus di jabat oleh orang yang memiliki kapasitas, profesionalitas, dan bebas dari tindakan korupsi agar proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

“Dalam sistem lelang jabatan juga menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan merit sistem dan spoil sistem sehingga respon masyarakat lokal terhadap birokrasi pemda sebagai birokrasi yang netral, efektif, efisien dan berorientasi pada kepentingan publik.

Selain itu, proses rekruitmen pejabat publik yg di lakukan harus mempertimbangkan stabilitas politik di SBT. Karena masih dalam proses pilkada langsung sehingga dapat terhindar dari adanya konflik kepentingan di kalangan elit politik lokal,” paparnya.

Bila hal ini terjadi, akan berpengaruh terhadap dinamika politik lokal dan pelaksanaan Pilkada di daerah dengan julukan Ita Wotu Nusa itu. Karena itu, harus ada pendekatan rasionalitas dalam penentuan pejabat.

“Oleh karena itu keputusan politik yang di buat oleh pejabat caretaker dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Diharapkan dengan pendekatan rasionalitas dan menjamin pilkada berlangsung secara aman, damai, dan demokratis terhindar dari konflik politik,” pungkasnya.

Pengamat lainnya, Mohtar Nepa-Nepa menilai, harusnya seseorang sudah terindikasi melakukan korupsi dan penyalagunaan wewenang, secara etika tidak boleh diberi jabatan strategsi dalam birokrasi.

Dari sisi moralitas, sangat tidak baik. “Saya kira jika seseorang terindikasi korupsi, maka secara etika dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak layak untuk menduduki jabatan dalam birokrasi. Artinya, bahwa dari segi moralitas tidak layak untuk menjadi panutan atau teladan,” katanya.

Pemerintahan, lanjut dia, akan rapuh bila dikendalikan oleh pejabat yang tersangkut kasus korupsi, apalagi tersangka. Olehnya itu, pertimbangan etika dan moralitas menjadi hal penting dalam penentuan pejabat.

“Jika ini terjadi, maka pengelolaan pemerintahan akan rapuh, karena dikelola oleh pejabat yang korup, meskipun sebetulnya secara hukum belum divonis bersalah.

Nah, semestinya sudah bersifat dugaan saja, harusnya pengambil kebijakan sudah mempertimbangkan segi etika dan moralitas. Pertimbangan aspek moralitas sangt penting untuk menghindari perilaku buruk dalam tata kelola pemerintan yang bersih,” sarannya

Sementara itu, hingga berita ini naik cetak, gubernur Maluku Said Assgaaff dan penjabat bupati SBT Hendri Far-Far tidak bersedia memberikan keterangan tentang pelantikan tersebut. (MAN/TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!