Hendrik Far-Far Tak Beretika – Ambon Ekspres
Trending

Hendrik Far-Far Tak Beretika

AMBON,AE— Sejumlah anggota DPRD Maluku menilai, pengangkatan pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum kabupten Seram Bagian Timur, Mochsen Ohorella yang merupakan tersangka korupsi oleh caretaker, Hendrik Far-Far tidak etis. Kendati tak dilarang, namun aspek moral dan etika birokrasi perlu dipertimbangkan.

Sebagai caretaker, Far-Far tidak hanya bertugas mensukseskan Pilkada. Namun, juga menata dan menjalankan pemerintahan di kabupaten SBT dengan baik dan benar. “Caretaker SBT diangkat dan ditetapkan dengan semangat menata birokrasi selain menyiapkan pilkada SBT agar berjalan lancar. Pesan pengangkatan caretaker demikian.

Karena keberadaan carateker memastikan birokrasi berjalan lancar,” kata anggota DPRD provinsi Maluku asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhfi Majid kepada Ambon Ekspres via sms, Selasa (10/11).

Seperti diberitakan Ambon Ekspres, Hendrik Far-Far menunjuk Mokhsen Ohorella sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat menggantikan Nurdin Mony yang terlibat kasus korupsi. Ohorella sendiri tersangka korupsi dalam kasus berbeda.

Nurdin Mony telah divonis bersalah dalam kasus korupsi dana pembangunan Jembatan Gaa. Sementara Moksin Ohorella saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten SBT tahun 2013.

Polres SBT telah menyurati Pemda setempat tentang penetapan Mochsen Ohorella sebagai tersangka, namun Far-Far tetap melakukan pelantikan. Kapolres SBT AKBP Wawan Setiawan yang dikonfirmasi Ambon Ekspres, Senin (9/11) mengakui hal itu.

Suhfi melanjutkan, model penataan birokrasi antara lain dengan penempatan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Olehnya itu, caretaker seharusnya melakukan pemilahan secara baik terhadap pejabat yang akan diangkat. Sangat tidak arif, bila pejabat yang ditunjuk merupakan tersangka kasus korupsi.

“Kurang arif jika beliau mengangkat pejabat yang tersandung kasus. Bisa menimbulkan pretensi negatif. Apalagi di SBT, sedang dalam persiapan melaksanakan Pilkada,”kata Ketua Komisi D DPRD Maluku ini.

Dia mengaku, tidak memiliki informasi memadai tentang alasan pengangkatan Ohorella sebagai pelaksana tugas dinas PU yang kabarnya ditetapkan jadi tersangka. Tapi pengangkatan ini mengindikasikan jika caretaker tidak hati-hati.

“Pengangkatan itu tidak matang, caretaker tidak hati-hati dalam mengambil kebijakan strategis,” ungkapnya.

Menurut dia, caretaker memiliki otoritas untuk menentukan pejabat yang memiliki kompetensi dan secara track record masih baik, selain Ohorella.”Masa sih di SBT tidak ada pejabat yang pas untuk Dinas PU. Saya kira masih ada pejabat yang relevan dan track record baik”,lanjutnya.

Model pengangkatan demikian, kata Suhfi, akan menimbulkan presepsi negatif publik. “Tafsir akan muncul, semangat caretaker untuk membangun clean and good governance akan dipertanyakan,” tandasnya.

Suhfi menyarankan agar carataker menjadi lebih cermat. Apalagi situasi SBT mengalami pancaroba politik dan butuh kearifan penanganan, termasuk penempatan pejabat.”Ini tantangan bagi caretaker.

Sikap arif, saya kira menjadi kunci kepemimpinan carataker hingga penetapan bupati defenitif”, kunci Suhfi.

Anggota DPRD Maluku asal Partai Gerindra, Eky Sairdekut mengatakan, pengangkatan pejabat eselon II dilingkup pemerintahan daerah, menjadi kewenangan kepala daerah maupun penjabat. Namun, harus dengan mekanisme merit sistem.

“Artinya, pengangkatan pejabat berdasarkan pendekatan kienrja ini yang harus dikedepankan. Karena selama ini, pengangkatan pejabat daerah dalam tanda kutip, berdasarkan pertimbangan lain diluar itu.Yang ditelusuri antara lain rekam jejak dan prestasi,”kata Sairdekut di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, kemarin.

Ketua Fraksi Gerindra ini tidak berpretensi buruk terhadap caretaker SBT. Tapi, kebijakan pengangkatan Ohorella sebagai plt dinas PU dengan status tersangka, bisa ditafsir karena kepentingan politis.

“Kalau menurut saya, jika kita memahami kondisi wilayah SBT dengan pendekatan Pilkada, maka tanpa bermaksud berpretensi apa-apa, memang demikian. Karena memang, di SBT sedang dalam persiapan pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember,”katanya.

Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan Pilkada di daerah bertajuk Ita Wotu Nusa itu dengan lancar, Saidrekut menyarankan, agar Far-Far menjaga netralitas dan profesionalismenya sebagai pejabat negara. Bukan hanya pengangkatan pejabat, tapi kebijakan lainnya pun harus objektif dan netral.

“Apalagi, ini memomentum Pilkada. Karena itu, kebijakan-kebijakan harus benar-benar professional, sehingga tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran politik dan tidak bisa dipertanggung jawabkan,” tandasnya.

Legislator asal Partai Demokrat, Melkyas Frans, menilai, pengangkatan Moksen Ohorella sebagai pelaksana tugas Dinas PU SBT, tidak dilarang oleh undang-undang, karena masih berstatus tersangka.

Namun, secara etis dan moral, perlu diterpertimbangkan oleh caretaker.
“Kalau pejabat tersangka diangkat menjadi kepala dinas, tidak ada masalah. Tetapi dari sisi etika pemerintahan, sebenarnya tidak boleh. Etika harus menjadi bahan pertimbangan,” katanya di lantai I DPRD Maluku, Selasa (10/11).

Namun, menurut Frans, tak sepenuhnya caretaker disalahkan. Selain tidak dilarang oleh Undang-Undang, pengangkatan Ohorella juga berdasarkan usulan dari sekretaris daerah, karo hukum dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SBT.

“Karena mereka-mereka ini lebih tahu tentang rekam jejak pejabat yang diusulkan. Mereka yang mengusulkan dan menjadi bahan pertimbangan. Pertanyaannya, apakah caretaker masih memberikan pertimbangan atau langsung melantik,”kata aleg asal daerah pemilihan Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya itu. (TAB)

Most Popular

To Top