KPK Tarik Kasus TPPU Vanath? – Ambon Ekspres
Trending

KPK Tarik Kasus TPPU Vanath?

AMBON,AE— Proses hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan bupati kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath, belum juga tuntas.

Hal ini tidak hanya disesalkan oleh banyak elemen di daerah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menarik kembali kasus pengalihan dana milik Pemda SBT itu.

Mendapatkan informasi tentang lambannnya penanganan kasus TPPU itu, KPK pun menurunkan sejumlah petugas ke Maluku, Selasa (3/11). Petugas dari lembaga anti rasuah itu langsung menyambangi Polda Maluku, guna mengetahui secara langsung perkembangan proses hukum terhadap kasus dana Rp2.5 miliar itu.

“Ada intel KPK, sudah ke Polda, katanya mau tarik kasus TPPU. Coba konfirmasi di Polda,“ kata sumber Ambon Ekspres, kemarin.

Kendati demikian, belum dapat dipastikan, KPK telah secara resmi mengambil kasus tersebut. Sebab, untuk mengambil alih kasus dari instittusi Polri, KPK harus melewati beberapa proses diantarnya KPK menyurati Mabes Polri dan diteruskan ke Polda Maluku.

Setelah itu, KPK akan mengundang penyidik Polda Maluku yang menangani kasus tersebut serta tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk dimintai penjelasan tentang perkembangan serta kendala yang dihadapi.

Namun, hal itu dibantah oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo. Sampai kemarin, kasus TPPU Abdullah Vanath masih ada di tangan penyidik Polda Maluku.

“Siapa yang katakan, kalau kasus itu ditangni KPK. Ngga kok, kasus itu masih kami tangani disini,”katanya.

Menurut perwira menengah Polda Maluku, pihaknya masih terus berupaya untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan tindak pidanan pencucian uang dan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan ketua DPD Partai Demokrat Maluku itu.

“Alat buktinya masih kurang, dan sementara ini tengah kami upayakan untuk memenuhi alat bukti yang ada sesuai dengan permintaan JPU itu. Misalkan ada beberapa surat dari bank yang belum ada. Dan itu yang sementara kita upayakan,” jelasnya.

Dirinya menegaskan, tidak ada pengalihan kasus dari penyidik Direskrimsus ke pihak KPK. “Tidak itu. Dan jangan mempercayai informasi seperti itu. Kasus kita tangani dari awal, sampai sudah seperti ini. memang untuk koordinasi kami masih melakukan koordinasi kesana (KPK red),”terangnya.

Kasus TPPU sendiri awalnya ditangani oleh KPK. KPK kemudian mengalihkan kasus ini, bersama dugaan korupsi jembatan Gaa, ke penegak hukum di Maluku. TPPU diserahkan ke Direskrimsus Polda Maluku, dan jembatan Gaa ditangani Kejati Maluku.

Jembatan Gaa sudah sampai vonis pengadilan Tipikor. Sementara TPPU belum ada progres, setelah dikembalikan Kejati.

Kasi Penerangan hukum dan Humas Kejati Maluku Bobby Kin Palapia mengatakan, hingga kemarin belum ada informasi resmi atau kunjungan tim KPK ke Kejati Maluku untuk mengambil alih kasus tersebut. “ Kami di sini juga baru tau dari Anda (wartawan-red),” ungkap Palapia.

Kasus tersebut ditangani Polda Maluku. Dan saat ini berkasnya masih di tangan penyidik. Sehingga, bila KPK akan ambil alih, tentu pertama melakukan kooordinasi dengan penyidik di Polda.

Pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Nazarudin Tianotak mengatakan, kalau dari sisi aturan bisa saja KPK mengambil kembali kasus tersebut. KPK memilik kewenangan supervisi.

Itu dilakukan dalam rangka memastikan penanganan kasus korupsi oleh institusi yang lain, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan mencapai hasil yang maksimal.

“Bahwa kewenangan supervisi itu dilakukan juga, kalau memang tidak ditangani secara maksimal oleh institusi kepolisian dan kejaksaan. KPK bisa mengambil alih penanganan kasus itu menjadi kewenangan KPK. Jadi dari sisi aturan tidak salah,”katanya.

Persoalannya sekarang, lanjut pembantu III dekan fakultas hukum Unpatti itu, adalah keseriusan KPK untuk mengambil alih kasus tersebut. Langkah itu tentu diharapkan oleh masyarakat di daerah ini, terutama di kabupaten SBT.

Pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Dayanto mengatakan, dengan kewenangan yang dimiliki, KPK dapat mengambil alih kasus tersebut, kendati saat ini sedang diproses untuk masuk tahap penuntutan.

“Dengan tetap medepankan azas praduga tak bersalah, KPK masuk karena kasus predikat crime, asal tindak pidana yang merupakan kasus dugaan korupsi dan diduga merugikan negara, “kata Dayanto, kemarin.

Bila KPK mengambil alih kasus TPPU tersebut, berarti KPK menilai aparat penegak di Polda Maluku yang menangani kasus ini tidak maksimal dalam bekerja, sehingga proses hukum belum kunjung tuntas. (MAN/AHA)

Most Popular

To Top