KPU Aru Tunjuk Langsung – Ambon Ekspres
Trending

KPU Aru Tunjuk Langsung

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Aru membantah, PT Makassar Grafika tidak memiliki izin dan mesin cetak untuk mencetak surat suara pilkada.

Lembaga penyelenggara pemilu itu mengaku sudah melakukan verifikasi dan observasi ke lokasi pencetakan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Anehnya, penetapan pemenang dilakukan dengan penunjukan langsung.

“Itu tidak benar. Jadi, setelah observasi, perusahaan bersangkutan sesuai dengan dokumen dan memenuhi standar. Jadi, secara administrasi silahkan hubungi sekretaris,”singkat Ketua KPU, Victor Sjair saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler, Senin (10/11).

Sebelumnya, seperti ditulis salah satu media online anggota KPUD Aru, menyebutkan sesuai hasil penelitian terhadap kelengkapan, CV Cipta Mandiri tidak memiliki mesin cetak 8 warna dan pemenang kedua PTMakassar Grafika, Surat berbadan usaha (SBU) masa berlakunya sudah kadaluarsa alias sudah mati.

“Ini yang sedang dicek jika bisa diperpanjang SBU-nya berarti dilakukan penunjukan, tetapi jika tidak maka dilakukan tender ulang oleh panitia,” kata dia.

Sekretaris KPU Aru, Agustinus Ruhulessin saat dihubungi mengatakan, terdapat dua pertimbangan bagi KPU untuk menentukan PT Makassar Grafika untuk mencetak surat suara dan formulir lainnya, yakni mesinnya bisa mencetak dalam delapan warna dan dapat mencetak seluruh surat suara dalam satu jam. Selain itu, dari sisi administratif, juga terpenuhi.

“Penunjukan langsung ini sudah memenuhi syarat yang berlaku, karena mesinnya bisa mencetak delapan warna sesuai dengan keinginan KPU. Kemudian, dari sisi teknis, juga telah memenuhi standar.

Pihak perusahaan mengaku, mesin mereka mampu mencetak surat suara untuk pilkada Aru hanya dalam satu hari,” ungkap Ruhulessin ketika dikonfirmasi via telepon, kemarin.

Disinggung soal izin perusahaan yang sudah berlaku, Ruhulessin juga membantahnya. Menurutnya, semua persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 junto Perpres nomor 4/2015 tentang pengadaan barang dan jasa kembali direvisi oleh Pemerintahan.

“Itu tidak benar. Karena proses penunjukan tersebut sudah sesuai dengan Perpres nomor 70 tahun 2012. Kalau ingin jelasnya, silahkan hubungi ketua PPK. Atau ke ketua KPU,” katanya.

Dikatakan sesuai perencanaan, surat suara Pilkada Aru dan formulir BA, C, C1, DB dan DAA akan dicetak pada 15 atau 16 November. Kemudian diangkut secara bertahap ke Dobo dan disortir serta didistribusikan ke kecamatan dan desa.

“Karena dalam bulan ini, pengadaan logistik sudah harus selesai dan didistribusikan ke kecamatan dan desa,” paparnya.

Ketua panitia tender logistik Pilkada Aru, Tias Renyaan mengatakan, saat lelang, terdapat sejumlah perusahaan yang mengikuti lelang. Namun, semuanya tidak memenuhi standar. Sehingga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk PT Grafika Makassar melalui mekanisme penunjukkan langsung untuk mencetak surat suara.

“Kami sudah lakukan evaluasi. Memang saat tender dibuka, banyak perusahaan yang mendaftar. Tapi hanya ada dua perusahaan yang memasukan dokumen. Namun, keduanya tidak memunuhi syarat. Lelang batal. Sehingga ditunjuk PT Grafikasi Makassar untuk mencetak surat suara,” jelas Renyaan.

Kenapa harus ditunjuk langsung, sedangkan anggaran Rp800 juta lebih? Dia menjelaskan, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda, karena pelelangannya sudah terlambat. Selain itu, alokasi waktu untuk pendistribusian tidak bisa penuhi dengan kondisi geografis yang cukup sulit.

Padahal, berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 junto Perpres nomor 4/2015 tentang pengadaan barang dan jasa, pengadaan langsung dapat jika anggarannya dibawah Rp200 juta.

“Alasannya, pekerjaan tidak bisa ditunda. Sesuai jadwal KPU, waktu lelang logistik pemilukada sudah terlambat. Selain itu, persiapan dan distribusi surat suara dan lain-lain, butuh waktu. Jadi, penunjukan langsung diluar sistim ini dilakukan oleh penguasa anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah panitia mengembalikan paket ke PPK,” katanya.

Dikatakan, panitia tender hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menyiapkan dokumen. Sebab kata dia, sebenarnya lelang untuk surat suara sudah offline.

“Penunjukan langsung bukan kewenangan panitia. Kita hanya kerja dokumennya setelah mendapat persetujuan. Bukan kita yang eksekusi. Jadi panitia hanya lelang dan mengembalikan paket ke PPK. Soal penunjukan langsung, bukan oleh panitia, tapi PPK. Rp200 juta ke bawah itu pengadaan langsung, bukan penunjukan langsung,” paparnya.

Dia juga membantah, jika izin PT Grafika Makassar sudah tidak berlaku. “Yang cetak itu adalah PT Grafika Makassar. Saya kira keliru kalau ada yang bilang izin perusahaan ini sudah mati. Izinnya kita yang tahu. Izinnya masih berlaku,” ungkapnya.(TAB)

Most Popular

To Top