Sejumlah Perubahan Mekanisme Pungut Hitung – Ambon Ekspres
Politik

Sejumlah Perubahan Mekanisme Pungut Hitung

AMBON, AE.—Mekansime pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada serentak 2015 mengalami perubahan dari pilkada sebelumnya. Ini dilakukan guna menghindari adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pasangan calon kepala daerah serta efisiensi waktu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan saat dihubungi Ambon Ekspres via telepon, Selasa (10/11) mengatakan, perubahan inti adalah penyampaian formulir C1 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika Pilkada sebelumnya dilakukan selama sekitar 3 hari, kini setelah dihitung, berita acara langsung dibawa ke PPK.

“Jadi perubahan inti itu adalah setelah dari KPPS saat pencoblosan, hari itu juga berita acara penghitungan suara disampaikan ke PPK. Sehingga proses penghitungan suara terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pihak lain,”kata Musa.

Selain itu, lanjut Musa, PPK juga akan melakukan dua kali rekapitulasi, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah desa atau kelurahan yang dimuat dalam formulir DAA, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan yang dimuat dalam formulir DA dan DA1.

Kemudian, PPK juga harus segera membawa formulir C1 ke KPU kabupaten setelah melakukan rekapitulasi.

“Jadi, hasil rekapitulasi formulir C1 itu, melalui kesempatan pertama sudah harus disampaikan ke KPU kabupaten/kota. KPU pusat memberikan deadline waktu seperti itu. Karena mau discan dan masukan ke server KPU,”paparnya.

Mekanisme baru yang juga diterapkan dalam Pilkada serentak 2015, yakni rekapiulasi paralel. Rekapitulasi pararel dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok perekap suara. Namun Musa mengaku, untuk Pilkada empat kabupaten, kemungkinan tidak diterapkan, karena jumlah TPS di setiap kecamatan tak mencapai 30.

“Rekapitulasi paralel, itu karena desa atau TPS dengan banyak pemilih. Kemudian, kalau satu PPK mencapai 30 TPS, maka sistem paralel bisa dilakukan dengan bisa membaginya dalam empat kelompok.

Tapi di empat kabupaten ini, kemungkinan tidak ada rekapitulasi paralel, karena jumlah TPS per kecamatan tidak banyak,”jelas akademisi fakultas ilmu politik dan pemerintahan Universitas Pattimura itu.

Lebih lanjut, kata dia, pendataan kehadiran pemilih saat melaklukan pencoblosan juga berubah. Jika pada pilkada sebelumnya, kehadiran pemilih menggunakan hak politiknya diketahui dari undangan (C-6), untuk Pilkada kali ini, pemilih diwwajibkan tanda tangan dalam daftar hadir (formulir C-7).

“Jadi, PPK akan menyiapkan tiga kotak suara. Satu kotak untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan, satu untuk DPT DPT tambahan (DPtb), DPTH dan DPTb1, dan satunya lagi menampung formulir C1 sampai C6. Tujuannya agar teratur, dan dapat dipertanggung jawabkan jika digugat,”sebutnya.

Dikatakan, sejumlah perubahan mekanisme pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara telah disampaikan kepada KPU kabupaten Seram Bagian Timur dalam kegiatan Bimbangan Teknis, Senin (9/11) di Bula.

Sementara KPU Buru Selatan, Selasa (10/11), Kepulauan Aru, Kamis (12/11). Sedangkan KPU Maluku Barat Daya sudah mendapatkan Bimtek langsung dari KPU pusat saat Bimtek nasional di Bali, Oktober lalu.

“Setelah Bimtek dari KPU Provinsi, teman-teman KPU kabupaten melakukan bimtek di masing-masing PPK dengan menghadirkan PPS da KPPS,”katanya.

Dia menegaskan, yang terpenting dari Bimtek KPU Provinsi itu, agar komisioner KPU dapat menjaga integritas lembaga dan pribadi selaku penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi PPK, harus dilaksanakan sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Tugas PPK dianggap sangat mulia, karena melayani hak orang dalam untuk bisa melakukan pencoblosan dalam pilkada. Sehingga harus menjadi beban moral bagi penyelenggara. Jangan sampai mereka (PPK) melakukan pelanggaran dan dimanfaatkan oleh pihak calon atau orang tertentu,”tegas Musa, mengingatkan.

Harapan yang sama juga disampaikan anggota KPU SBT, Taib Wangsi.”Yang diharapkan adalah, dapat integritas, independensi selaku lembaga penyelenggara disetiap tingkatan. Mewujudkan pemilukada yanhg jujur dan adil, serta mengakomodasi hak konstitusional masyarakat,”kata Taib via sms, Senin (9/11). (TAB)

Most Popular

To Top