Bukti Baru Korupsi Bank Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Bukti Baru Korupsi Bank Maluku

Jaksa akan Libatkan Pihak Lain

AMBON,AE— Panitia Khusus (Pansus) bank Maluku yang dibentuk DPRD Provinsi Maluku, kembali menuai penilain miring.

Pansus dinilai tidak serius dalam bekerja. Bahkan ini dapat membuat publik menilai bahwa Pansus dibentuk hanya untuk kepentingan sempit kelompok tertentu.

Sementara itu, jaksa mulai menemukan petunjuk dugaan mark up anggaran pembelian gedung bank Maluku cabang Surabaya.

Penyidik Kejati Maluku telah menemukan petunjuk yang mengarah pada praktik mark mp anggaran pembelian gedung di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya itu, diantaranya adalah bukti aprisal yang diduga dipalsukan dengan menambah jumlah harga gedung, dari Rp45 miliar menjadi Rp54 miliar.

Hanya saja, jaksa belum dapat menjelaskan secara rinci temuan itu, sebab masih harus didalami lagi.

Untuk mendalami berbagai temuan tersebut, jaksa akan menggandeng pihak lain, guna memaksimalkan proses penyelidikan. Ini juga karena mengingat jumlah penyidik di Kejati Maluku terbatas dalam menangani berbagai kasus yang saat ini telah masuk di Kejati Maluku. Namun, jaksa masih merahasiakan status pihak ketiga yang akan digandeng tersebut.

Kepala Seksi Penerangan hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia yang dikonfirmasi mengatakan, hingga kemarin proses hukum masih pada tahap penyelidikan.

Jaksa masih harus meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, guna memastikan berbagai data dan informasi yang telah diperoleh jaksa.

“Masih penyelidikan dan akan terus diproses hingga tuntas. Kita belum bisa sampaikan secara lebih mendalam karena masih harus kita pastikan dulu. Sehingga, mungkin ada pihak lain yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Tapi, belum pasti siapa yang akan dipanggil,” kata Palapia, kemarin.
Diakuinya proses hukum terhadap kasus ini berjalan lambat, karena terbatasnya jumlah penyidik menjadi kendala tersendiri bagi pihaknya dalam bekerja, sementara, di saat yang sama, jaksa harus menuntaskan kasus lain.
“Kita berharap, masyarakat dapat memahami kondisi ini. Harapan kita, kalau ada yang punya data atau informasi tentang kasus ini, disampaikan agar bisa membantu proses ini,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Tjance Tjiptabudi mengatakan, para wakil rakyat yang diakomodir dalam pansus, seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menuntaskan agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk agenda pansus.
“Itu, biasanya proses politik membutuhkan waktu yang panjang. Saya tidak tahu bentuknya bagaimana, tapi memang harapan saya juga, pansus bisa bekerja dengan baik. Anggota DPRD kan mewakili rakyat, jadi pansus harus bisa bekerja sesuai dengan tujuan pembentukan pansus,”kata Tjanje via seluler, Kamis (12/11).
Artinya, pansus harus mengutamakan rakyat. Kepentingan rakyat diletakkan di atas kepentingan kelompok, kepentingan perorangan serta kepentingan apa pun juga. Kalau itu sudah diletakkan maka semua proses bisa berjalan dengan baik.
“Tidak perlu ada tarik menarik kepentingan politik di situ. Pansus harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Tidak perlu memperpanjang waktu. Sampai sekarang, kan sudah berapa bulan ini,”tandasnya.
Di lain pihak, kata dekan fakultas Hukum Unpatti itu, proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum, baik di Kejaksaan Tinggi Maluku maupun di Mabes Polri harus didorong agar berjalan maksimal.
Bahkan, menurut Tjanje, seharusnya proses hukum yang dipercepat, untuk menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Proses hukum tidak tergantung pada kerja pansus. Bisa saja proses politik hasilnya lain, sedangkan proses hukum hasilnya lain. Tapi, pansus tidak bisa campur tangan dalam kerja aparat penegak hukum.
“Dan itu menurut saya, lebih baik diutamakan proses hukumnya. Kalau proses hukumnya jalan, supaya masyarakat bisa tahu yang pasti bahwa ini merupakan penyimpangan atau tidak. Jadi walaupun Pansus belum bekerja, tapi kalau proses hukum berjalan dengan baik, itu tidak masalah. Proses hukum tidak terganggu dengan hasil kerja Pansus, hasil kerja Pansus tidak bisa membatalkan proses hukum,” tegasnya.
Pengamat politik dari Universitas yang sama, Johan Tehuayo mengemukakan, lambannya pansus dalam menuntaskan seluruh agenda, menjadi indikasi, para wakil rakyat itu tidak memiliki perhatian yang serius terhadap masalah yang sedang melilit bank plat merah itu.
Bahkan, menurut Tehuayo kondisi itu juga membuat publik tentu menilai bahwa pembentukan pansus hanya merupakan wahana untuk kepentingan sempit individu atau kelompok tertentu. Baik di internal pansus maupun di luar pansus.
Hal itui, kata Tehuayo dapat dilihat dari pendekatan aktor atau elit dewan dan jaringannya. Baik secara struktural maupun secara kultural.
“Misalnya, anggota pansus dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan terkait dengan adanya tindakan Mark up terhadap pengadaan gedung BPDM. Kecenderungan inilah yang bisa menghambat atau memperlambat mekanisme kerja pansus,”katanya, Kamis (12/11).
Selain itu, pansus juga dapat terjebak dalam kompromi politik di luar cara formal dalam rangka memperoleh keuntungan secara ekonomi oleh pansus dan pihak terkait.
Kendati begitu, lambanya kinerja pansus tidak dapat langsung dinilai sebagai bentuk permainan untuk mengamankan kepentingan sempit kelompok tertentu. Pansus juga bisa terkendala karena faktor lain yang dapat dipahami. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!