Kemendagri Bahas Nama Sekprov Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Kemendagri Bahas Nama Sekprov Maluku

Jakarta, AE— Kementerian dalam negeri mulai membahas tiga nama calon sekretaris provinsi Maluku, untuk menggantikan Ros Fa-Far. Sampai kemarin, rapat masih dilakukan, dan belum ditentukan kapan rapat akan memutuskan satu nama untuk dilantik menjadi sekprov.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riyadmadji yang dihubungi Ambon Ekspres kemarin. “Setahu saya masih dilakukan rapat,” kata dia. Soal kapan penetapan siapa yang akan menjadi sekprov, juga belum bisa dipastikan.

Ada tiga nama calon sekprov yang diajukan Gubernur Maluku, Said Assagaff ke Menteri Dalam Negeri. Siapa-siapa yang diusulkan, baik Said Assagaff maupun Mendagri Tjhajo Kumolo tidak mau buka mulut. “Belum ada penetapan,” kata Mendagri beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi.

Tiga nama ini sebelumnya ditetapkan oleh panitia seleksi yang diketuai Thomas Pentruy yang juga Rektor Universitas Pattimura. Tiga nama ini diperoleh setelah pansel menyeleksi tujuh pejabat di pemprov Maluku, pemerintah kabupaten Buru, maupun pemerintah Kota Ambon.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Maluku minta Kementrian Dalam Negeri segera menetapkan sekretaris provinsi dari tiga nama yang diusulkan gubernur Maluku. Ini penting, agar tidak terjadi kekosongan jabatan Sekprov setelah akhir masa jabatan Ros Far-Far 23 November mendatang.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Marasabessy, kepada Ambon Ekspres, mengatakan, penetapan Sekretaris provinsi harus segera dilakukan. Apalagi, semua proses telah dilalui. “Kan masa akhir jabatan ibu Far-Far (Sekprov saat ini) 23 November.

Artinya tidak lama lagi. Masyarakat Maluku tidak ingin sekprov itu pelaksana tugas. Olehnya itu, saya kira Menteri Dalam Negeri segera menetapkan sekprov,”kata Abdullah.

Marasabessy melanjutkan, keberadaan sekprov devinitif sangat penting bagi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Terutama pembahasan anggaran di DPRD dan kebijakan strategis lainnya yang dibutuhkan masyarakat. “Kalau hanya Plt, tentu berdampak terhadap kebijakan daerah. Intinya, segera Mendagri menetapkan Sekprov devinitif,” paparnya.

Senada juga disampaikan anggota DPRD asal PDIP, Lucky Wattimuri. Karena kata dia, meski sebagai representasi suara rakyat, namun DPRD tidak punya intervensi yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan sekprov.

“Karena itu, kami meminta agar gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar secepatnya sekprov Maluku ditetapkan. Itu yang penting saat ini,”katanya.

Namun, dia menambahkan, Kemendagri juga harus aktif meresponi keinginan masyarakat untuk segera menetapkan Sekprov Maluku.

Pasalnya kata dia, akan terjadi kekosongan bila hingga akhir massa jabatan Far-Far, sekprov belum ditetapkan.

“Kami juga meminta agar proses penerbitan SK segera dilakukan, agar tidak ada kekosongan atau permasalahan lain yang timbul akibat keterlambatan penetapan sekprov. Kita berharap pemerintah pusat mendengarkan keinginan bersama ini,”tandasnya.(ISL)

Most Popular

To Top