PAW Hadler Cs Sulit Dilakukan – Ambon Ekspres
Trending

PAW Hadler Cs Sulit Dilakukan

AMBON,AE— Rencana Pergantian Antar Waktu sejumlah anggota DPRD asal Partai Persatuan Indonesia oleh kubu Djan Faridz, masih tergganjal. Meski telah menang di Mahkamah Agung, namun harus ada surat keputusan baru dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Anggota KPU Maluku, La Alwi mengatakan, PPP kubu Djan Faridz dapat melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW). Namun, harus mengantongi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). “Mereka bisa melakukan PAW. Tapi, untuk saat ini kan belum bisa, karena belum ada surat keputusan Menkumham yang baru soal keabsahan PPP kubu Djan Faridz,” kata Alwi diruang kerjanya, Kamis (12/11).

Seperti diberitakan Ambon Ekspres sebelumnya, DPW PPP Provinsi Maluku berencana melakukan PAW massal terhadap sejumlah anggota DPRD yang bergabung dengan kubu Romi.

Diantaranya, Syarif Hadler, Rofik Affifudin, Taha H Abubakar dan M Novan Liem.
PPP kubu Djan Faridz di Maluku yang dipimpin Manan Latuconsina berpendapat, putusan Mahkamah Agung nomor 504K/TUN/2015 menjadi landasannya.

Pasalnya, putusan MA itu membatalkan SK Menkumham nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy belum dapat dilaksanakan.

Alwi melanjutkan, kendati kubu Romi mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan MA, namun KPU tetap akan menindaklanjuti PAW bila Menkumham sudah mengeluarkan pengesahan PPP hasil muktamar Jakarta.

“Memang sudah diputuskan oleh MA, SK Menkumham harus dicabut dulu sesuai amar putusan MA itu sendiri. Selain itu, masih ada upaya peninjauan kembali atau PK yang dilakukan oleh kubu Romi. Kalau sudah ada SK baru, namun ada PK, ya KPU tetap menindaklanjuti PAW,” jelasnya.

Pada prinsipnya, kata dia, KPU tetap akan menindaklanjuti pengusulan PAW oleh partai politik. Prosesnya, partai yang bersangkutan menyampaikan nama-nama PAW ke pimpinan DPRD sesuai tingkatan. Kemudian diproses, dan diserahkan kepada KPU.

Selanjutnya, KPU melakukan verifikasi nama-nama calon pengganti tersebut, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Setelah itu, KPU menyampaikan kembali ke pimpinan dewan untuk mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk anggota DPRD provinsi, dan gubernur melalui bupati untuk anggota DPRD kabupaten/kota.

“Jadi, hanya itu tugas dan wewenang KPU. Karena itu, jika ada partai yang mengajukan nama-nama PAW, akan kita tindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. KPU tidak mencampuri urusan partai,” tandas mantan ketua KPU kabupaten Maluku Tengah itu.

Pengamat hukum Universitas Darussalam Ambon Dayanto, mengatakan, putusan MA merupakan legal standing bagi PPP kubu Djan Faridz untuk mengambil kebijakan internal, termasuk PAW. Hanya saja, perlu ada ketegasan tenggat waktu dalam amar putusannya.

“Karena kalau tidak ada tenggat waktu, bisa membuka celah hukum baru. Artinya, jika ada tenggat waktu, misalnya 30 hari untuk menerbitkan SK, maka ada kepastian eksekutorial dari putusan MA tersebut,”kata Dayanto via telepon.

Dalam konstruksi hukum, jelas Dayanto, bila Menkumham tidak mau mengeluarkan SK selama tenggat waktu yang ditetapkan dalam amar putusan, maka putusan MA dapat dilaksanakan. Artinya, PPP kubu Djan Faridz bisa melakukan PAW.

“Tenggat waktu pasti ada dalam setiap amar putusan. Kalau tidak salah untuk Golkar kan 30 hari. Mungkin juga PPP seperti itu. Tenggat waktu ini yang harus dipastikan,” katanya.

Pengamat politik Universitas Pattimura, Jen Latuconsina menilai, PAW sulit dilakukan oleh PPP kubu Djan Faridz. Rencana PAW hanya dagelan politik.

Saya kira upaya PAW anggota DPRD versi Romi yang dilakukan PPP versi Djan Paris itu hanya dagelan politik. Ini menandakan PPP versi Djan di Maluku tidak memahami aturan main PAW,”kata Jen via pesn facebook, Kamis (12/11).

Jen memprediksi, PPP kubu Djan Faridz akan tetap mengusulkan PAW. Namun, ia yakin, KPU takkan memproses usulan tersebut, karena hingga saat ini belum ada penyelesaian konflik PPP secara jelas, baik dari sisi hukum maupun politik.

“Mereka PPP versi Djan Fridz di Maluku akan berani mengusulkan PAW terhadap anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Maluku, tapi saya sangat yakin KPU provinsi dan kabupaten/kota tidak akan memproses PAW karena PPP masih bermasalah.

KPU Maluku sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan melakukan PAW akan sangat berhati-hati. Pasalnya, baik dari aspek hukum dan aspek politik konflik kedua PPP belum ada tanda-tanda penyelesaian,”akunya.

Selain itu, dia juga memprediksi Syarif Hadler Cs akan tetap menjadi anggota DPRD asal PPP hingga akhir periode 2019 atau hingga adanya kepastian hukum soal PPP. “Saya tidak mau mendahului takdir politik tentang nasib Syarif Hadler cs, tapi saya prediksi mereka akan bertahan sampai dengan selesainya masa jabatan mereka pada 2019 mendatang.

Gerbong PPP versi Romi di Maluku akan tetap bertahan di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan adanya kepastian hukum dan politik, baru mereka akan rela untuk di PAW atau bergabung dgn PPP kubu Djan Faridz,” katanya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!