Misi Baru Dibalik Pengosongan – Ambon Ekspres
Trending

Misi Baru Dibalik Pengosongan

AMBON, AE— Kekayaan emas Gunung Botak, membuat orang banyak kehilangan akal sehat, termasuk pemerintah. Mereka justeru dituding ikut main disana, untuk menarik keuntungan secara pribadi maupun kelompok. Tak tanggung-tanggung rekayasa dilakukan hanya demi menjual Gunung Botak kepada investor.

Banyak investor punya keinginan main disana. Mereka punya modal besar. Namun, untuk masuk kesana tak mudah. Pasalnya gunung penuh emas itu sudah lebih dulu dikuasai penambang baik lokal maupun pendatang. Jumlahnya ribuan orang. Penambang sudah kuasai gunung itu sejak tahun 2012 lalu.

Penguasaan dilakukan penambang secara illegal. Pemerintah berulangkali meminta penambang kosongkan areal tambang, karena akan ditata. Tahun 2013 lalu, pemerintah Buru punya berkeinginan memetakan gunung itu menjadi beberapa bagian.

Sebagian dikelola ole investor besar, sisanya dikelola koperasi yang sudah mengantongi Ijin Penambangan Rakyat.

Sayang, keinginan itu tak terwujud. Pemerintah Buru kemudian memperjuangkan agar tambang Gunung Botak, dijadikan tambang rakyat. Perjuangan ini tak sia-sia. DPR dan pemerintah pusat mengamini keinginan Pemerintah Buru. Lalu, berdasarkan Undang-undang pemerintah Buru punya kewenangan untuk mengeluarkan ijin.

Beberapa lama kemudian, pemerintah Buru mengeluarkan IPR kepada lima koperasi, masing-masing Lestari Mandiri, Hapulalet, Leabumi, Walalahin Lestari, dan Baman Fowael. Lima koperasi ini sudah memenuhi syarat, seperti pinjam pakai dari ahli waris, dan Amdal. Lima koperasi ini bahu membahu dengan PT Anugerah Emas, milik Mansyur Lataka.

Tahun 2014, Menteri ESDM mengeluarkan wilayah Pertambangan atau WP. Menteri memberikan kewenangan kepada Pemerintah Buru untuk menetapkan WP IUP, dan WPR. Pemerintah kemudian menetap WPR Gunung Botak seluas 250 hektar, dan tambang Gorgorea 75 hektar. Lima koperasi yang diberi ijin diberi hak mengelola masing-masing 1 hektar.

Hanya saja sampai saat ini lima koperasi tersebut tak kunjung bisa mengelola lahan emas, karena penambang masih beroperasi secara illegal. “Penambang masih ada, jadi bagaimana kita bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan pemerintah,” kata dia.

Gubernur Maluku, Said Assagaff berulangkali mendesak Gunung Botak ditutup. Ini didasarkan pada bermacam insiden disana yang terus memicu instabilitas keamanan di Buru, maupun daerah lain. Sempat Namun, desakan itu tak kunjung juga dilaksanakan. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Karel Albert Ralahalu, gunung itu pernah ditutup, namun tak bertahan lama.

Saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Buru, dia telah memerintahkan agar Gunung Botak ditutup. Namun, perintah itu tak pernah dilakukan. Gubernur setelah itu, juga berulangkali meminta tambang Gunung Botak ditutup. Sayang itu juga tak pernah dilakukan aparat keamanan.

Kebijakan mulai berubah ketika pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pengeluaran IPR dari bupati ke gubernur. Ini tampak dari pemberian ijin pengelolaan eksplorasi batuan yang dikeluarkan kepala dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy, di areal tambang emas Gunung Botak. Dia berdalih itu diluar tambang, namun pemilik lahan mengaku itu dilakukan di Gunung Botak.

Kebijakan kontroversial Nanlohy tak sampai disitu. Belakangan dia disebut-sebut telah bertemu dengan seorang investor dari pemilik PT Buana. Pertemuan itu dilakukan beberapa kali, sampai muncullah 12 nama koperasi. Apa-apa saja nama koperasi itu, sumber koran ini belum mengetahui pasti, namun kata dia, ijin sedang diproses.

Untuk memuluskan masuknya 12 koperasi dibawah bendera PT Buana, Nanlohy menggagas pertemuan. Pertemuan itu melibatkan 12 ahli waris pemilik Gunung Botak. “Ya, kami menggelar pertemuan sekitar satu minggu lalu,” ungkap salah satu pemilik lahan.

Rapat yang digelar di Elisabet hotel itu, berlangsung tegang. Pasalnya, Nanlohy menekan para pemilik lahan untuk mau menerima 12 koperasi untuk mengelola Gunung Botak. Para pemilik lahan menolak. Tak kehilangan akal, Dinas ESDM kemudian menyodorkan selembar surat agar pemilik lahan bisa tandatangani.

“Surat itu kan dua lembar. Yang dikasi ke kita pemilik lahan hanya satu lembar. Satu lembar lagi disimpan. Maksud mereka, setelah kami tandatangan, surat itu akan disatukan. Surat satunya itu, tercantum bulan Oktober 2015 yang menulis beberapa kesimpulan termasuk menyetujui PT Buana Pratama Sejahtera untuk masuk ke Gunung Botak.

Sedangkan lembar satunya lagi, tertanggal 11 November 2015. Ini kan rekayasa,” kata sumber koran ini.

“Bahkan PT Anugerah Emas Bupolo, dijelekan, katanya, dia hanya memanfaatkan ijin untuk mendapatkan modal diluar. Perusahaan itu juga disebut ibu kadis, menjual merkuri dan cianida,” kata salah satu pemilik lahan.

Mansyur Lataka yang dikonfirmasi Ambon Ekspres, terkait tuduhan tersebut, menegaskan, tak pernah menggunakan ijin yang dimilikinya untuk mendapatkan modal diluar. “Saya punya uang, ngapain saya menggunakan IPR untuk mendapatkan uang. Itu fitnah. Dan kalau benar ibu kadis, menyampaikan itu, saya akan laporkannya ke polisi sebagai bentuk pencemaran nama baik,” kata dia.(CR8)

Most Popular

To Top