Pilkada Bursel Terancam Cacat Hukum – Ambon Ekspres
Trending

Pilkada Bursel Terancam Cacat Hukum

AMBON,AE— Pilkada kabupaten Buru Selatan akan mengalami ketikdapastian hukum, jika tidak ada pengawasan dari Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) dan perangkatnya. Hal ini berdampak buruk terhadap kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi lokal lima tahunan itu.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Jen Latuconsina saat diwawancarai Ambon Ekspres via sms, Minggu (15/11) mengatakan, pilkada Bursel bisa dinilai tidak terlaksana dengan jujur dan adil, kalau tak ada pengawasan akibat minimnya anggaran.

Jika itu terjadi, kepastian hukum yang merupakan salah satu asas penyelenggara pemilu, akan terabaikan.

”Tidak bisa dikatakan Pilkada langsung cacat hukum. Tapi, tidak dilakukan dengan jujur dan adil. Pasalnya, Panwaslu tidak bisa mengimplementasikan asas penyelenggara pemilu yang salah satunya adalah kepastian hukum secara baik dan benar, karena minimnya dana pengawasan Pilkada langsung,”jelasnya.

Jen melanjutkan, jika perangkat Panwaslu, mulai dari pengawas pemilihan lapangan (PPL) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panwas Kecamatan (Panwascam) tidak bisa melakukan tugasnya, maka berbagai pelanggaran pilkada tidak bisa ditangani. Dampaknya, Pilkada Bursel bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon yang merasa dirugikan.

“Ini artinya tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada langsung di kabupaten Buru Selatan. Akan berdampak pada hasil pilkada langsung Buru Selatan yang bisa tertunda hasilnya akibat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon yang merasa dirugikan akibat tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada langsung di Bursel,”kata Jen.

Pelanggaran tersebut, lanjut Jen, misalnya pemungutan suara ulang secara massal di beberapa TPS, karena tidak ada pengawasan. Kemudian, massifnya politik uang dan sebagainya.

BACA JUGA:  1.071 Personil Siap Amankan Pilkada Bursel

“Bisa jadi, pemungutan suara ulang secara massal pada beberapa TPS di desa-desa kabupaten Bursel yang tidak diawasu oleh perangkat Panwas terendah, yakni PPL sebagai akibat minimnya dana operasional,”jelasnya.

Selain itu, penyelesaian kecurangan saat pemungutan dan rekapitulasi juga sulit dilakukan. Ini akibat tidak ada data pembanding dari PPL, Panwascam maupun Panwaslu, karena tidak melakukan pengawasan.

“Yang paling krusial, yakni saat rekapitulasi tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten kalau ada keberatan akibat kecurangan dalam pilkada, tidak ada data pembanding atau konfirmasi ke PPL, Panwascam dan Panwaslu atas kecurangan itu, maka proses rekapitulasi sangat rumit penyelesaiannya,” urainya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan, mengatakan, tahapan Pilkada tetap dijalankan karena perintah Undang-Undang Pilkada nomor 8/2015. Namun, hasilnya dapat dipertanyakan bila tak ada pengawasan.

“Tahapan pilkada tetap berlangsung dan harus ada pengawasan, karena itu perintah UU. Sehingga kalau tidak ada pengawasan, maka berdasarkan aturan bisa saja dianggap cacat hukum atau dipertanyakan,” kata Musa via telepon, kemarin.

Koordinasi
Selaku penyelenggara pemilu, Musa berharap, kekurangan anggaran pengawasan Pilkada Bursel ini segera dikoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi serta Bawaslu pusat. Apalagi kata dia, kewajiban pemda menyediakan anggaran sudah diatur dalam UU.

“Pilkada ini agenda nasional dan merupakan perintah UU. Karena itu, pemda berkewajiban untuk menyediakan anggaran berdasarkan usulan yang rasional dan rinci,”tandansya.
Pemda Bursel dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2015,

BACA JUGA:  Pilkada Bursel Batal Ditunda

harusnya mengakomodir permintaan dana operasional yang dimintakan oleh Panwaslu setempat. “Sehingga pilkada Bursel bisa berjalan secara fair play,”kata Jen.

Jen menduga, sikap pemda untuk tidak memberikan anggaran pengawasan tambahan sebagai upaya dari pasangan Tagop Soulisa-Ayub Saleky untuk melemahkan Panwaslu. Dan kata dia, tindakan ini sangat diskriminatif.

“Saya kira ini upaya sistimatis dan terencana yang sengaja dilakukan Tagop Soulisa-Ayub Saleky untuk melemahkan pengawasan pilkada oleh panwaslu. Selain itu, saya kira pemda Bursel sangat diskriminatif, karena memberikan dana yang begitu besar kepada KPU setempat, sementara Panwaslu tidak bisa diberikan dana secara optimal,”paparnya.
Menanti Respon

Sementara itu, hingga kemarin sore, pemda Bursel belum meresponi surat pernyataan sikap Panwaslu nomor 143/Panwas/Kab.Bursel/XI/2015 tertanggal 12 November 2015. Surat ini berisi tiga poin yakni, pertama menunda pembentukkan pengawas TPS, kedua, menghentikan sementara pengawasan pilkada, dan ketiga, memberikan batas waktu hingga 16 November (hari ini) bagi pemda.

“Belum ada respon dari pemerintah daerah terkait pernyataan sikap itu. Sesuai poin tiga, jika tak ada respon sesuai deadline, maka kita akan berkoordinasi langsung dengan Bawaslu provinsi dan pusat,”kata anggota Panwaslu Bursel divisi pencegahan dan hunungan antar lembaga, Jusri Lesilawan saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via telepon, Minggu (15/11) sembari menambahkan, tembusan surat pernyataan sikap tersebut sudah ke DPRD, Bawaslu Provinsi Maluku, Gubernur Maluku, Kejari Namlea, dan Polsek Namrole.

Dikatakan, untuk anggaran pengawasan Pilkada Burse 2015, Panwaslu mengusulkan Rp6 milyar. Namun yang dikucurkan hanya Rp1.5 milyar. Panwaslu kembali mengusulkan Rp3 milyar, namun yang disetujui hanya Rp500 juta.

BACA JUGA:  Pilkada Bursel Batal Ditunda

Alasan pemda, ungkap Jusri, karena tidak ada anggaran lagi untuk pengawasan alias sudah habis terpakai. Padahal, sesuai UU Pilkada, terhitung 23 hari sebelum pemungutan suara Panwaslu sudah harus merekrut pengawas TPS.

“Sedangkan diatur dalam UU nomor 8/2015 tentang Pilkada, bahwa 23 hari sebelum pemungutan suara, sudah dibentuk pengawas TPS. Di Bursel, terdapat 152 TPS, maka yang harus direkrut sebanyak itu,”paparnya.

Menurut dia, Panwaslu tidak memaksa. Olehnya itu, dia berharap pemda dapat membantu secukupnya atau sesuai kemampuan keuangan daerah, sehingga pilkada dapat berjalan secara maksimal.

“Kami berharap, pemda dapat membantu semaksimal mungkin sesuai jumlah anggaran yang diajukan. Kalau tidak bisa, ya harus disesuaikan dengan kesanggupan pemda sajalah,”tukasnya.

Jusri menjelaskan, pilkada dianggap tidak sah apabila dilaksanakan tanpa pengawasan. ”Sesuai UU, bahwa jika tak ada pengawasan, maka pilkada tak memenuhi syarat atau tidak sah,”pungkasnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Abdullah Ely mengatakan, laporan tertulis terkait krisis anggaran pengawasan Pilkada Bursel sudah disampaikan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu atas sepengetahuan komsioner Bawaslu Republik Indonesia, Endang Wihdatiningtyas dan Direktur Pelaksana dan Penanggungjawab Daerah Kementrian Dalam Negeri, Syarifudin.

Setelah mendapat laporan itu, lanjut Abdullah, Kemendagri langsung mengeluarkan radiogram tentang dana pengawasan dan akan menghubungi langsung Sekretaris Daerah. ”Handphone pak sekda tidak aktif saat pak Syarifudin dari Depdagri menelepon,”kata Abdullah via sms, kemarin. (TAB)

Most Popular

To Top