Kapolda: Kami Jalankan Perintah Presiden – Ambon Ekspres
Trending

Kapolda: Kami Jalankan Perintah Presiden

Ambon, AE— Kapolda Maluku, Brigjen Murad Ismail menegaskan, penertiban dan pengusiran para penambang dari Gunung Botak, sudah sesuai prosedur.  Apa yang dilakukan aparat keamanan, merupakan perintah langsung dari presiden RI Joko Widodo, melalui Kapolri, Jenderal Baharuddin Haiti dan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Setelah perintah itu turun, pengusiran langsung dilakukan.

Sudah kami laporkan kepada Pak kapolri, dan beliau mengatakan itu perintah Presiden sehingga harus dilaksanakan. Pemerintah dan aparat keamanan sudah melakukan hal itu selama dua hari terakhir dan Alhamdulillah, Gunung Botak sudah kosong,” kata dia kepada koran ini di Mapolda Maluku, Senin kemarin.

Menurut putra Maluku ini, penutupan yang terpaksa dilakukan itu, karena merkuri dan zat kimia berbahaya lainnya telah mengancam masyarakat. “Ini merkuri masalahnya, kalau dibiarkan terus-menerus, sekarang belum terkena dampak secara langsung, tetapi lima hingga 10 tahun kedepan, banyak ditemukan dalam kondisi cacat. Inilah yang membuat kami harus mengambil tindakan,” jelasnya.

Penutupan yang dilakukan itu, demi menyelamatkan masyarakat pulau Buru dan Maluku, pada umumnya dari bahaya akan zat berbahaya itu yang dapat merusak generasi Maluku, 5 hingga 20 tahun mendatang. “Jadi tidak ada yang salah dalam penertiban yang dilakukan itu.

Semua ini demi kebaikan kita bersama. Media juga jangan terlalu menunjukan bakar-bakar tenda itu, seola-olah aparat keamanan itu arogan, padahal tidak. Itu kami lakukan agar para penambang illegal tidak lagi kembali,” katanya.

Sebelum tindakan pengusiran dilakukan, aparat keamanan dan pemerintah sudah mendekati penambang dengan cara persuasif. Namun sengaja tidak direspon para penambang. “Selesai. TNI harus di depan, polisi harus di belakang. Namun itu kerja tim jadi semuanya bisa diselesaikan,” tukasnya.

Penutupan yang terjadi, lanjut pria dengan pangkat bintang satu ini, pemerintah segara mencari solusi baru dalam mengelola tambang emas tersebut. “Tutup Gunung Botak itu seperti tutup koperasi, yakni jangka waktunya berapa lama, terus dana anggota yang mengamankan itu juga bagaimana.

Nah inilah yang harus pemerintah cari solusinya untuk membuka kembali Gunung Botak. Namun dengan melakukan konsorsium untuk menemukan pengelola yang baik, sehingga bisa dikelola untuk kepentingan masyarakat. Bukan yang terjadi seperti ini,” tuturnya.

Dia menegaskan, akan mengawasi seluruh personilnya yang melaksanakan tugas pengamanan.“Akan kita awasi, namun bukan berarti setiap saat dilakukan. Dan tidak mungkin kita awasi satu persatu. Tetapi jika ada yang berani coba-coba akan kami tindak tegas itu. Siapapun dia,”tegasnya.

Kendati demikian saat disinggung soal adanya kesalapahaman antara TNI dan Polri hingga mengakibatkan nyaris bentrok antar anggota tersebut, dia langsung menepis hal itu. Dan mengatakan semua itu sudah diselesaikan oleh pimpinan satuan.”Tidak ada masalah, semuanya sudah baik dan sudah diselesaikan saat itu juga,” kunci kapolda.

Soal pencemaran, pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Yustinus T. Male mengatakan, pengosongan lokasi Gunung Botak bukan merupakan pekerjaan terakhir.

Masih ada tahapan selanjutnya yang harus dilakukan. Dan itu membutuhkan komitmen semua pihak, sebab ini terkait pencemaran lingkungan yang telah terjadi dalam empat tahun terakhir.

Male mengatakan, hasil beberapa kali penelitian yang dilakukan pihaknya, diketahui bahwa lingkungan di sana sudah mengalami pencemaran yang parah. Harus ditanggapi segera dengan upaya yang nyata untuk memperkecil dampak pencemaran terhadap lingkungan dan manusia.

“Kalau untuk menutup lokasi, sehari bisa ditutup. Tapi pengobatan atau menangani masalah dampak lingkungan, butuh waktu sampai bertahun-tahun, karena dampaknya besar dan berbahaya,” kata Male.

Lingkungan di Gunung Botak dan sekitarnya baru tercemar sejak tahun 2011, tapi dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri dan cianida secara tidak teratur selama ini akan dirasakan oleh masyarakat hingga pada tingkat kematian, bila tidak disikapi sejak dini.

“Akibatnya akan ratusan tahun. Karena merkuri sudah mengendap di sendimen sungai dan laut. Dan itu akan terus masuk ke air,”katanya.

Untuk itu, kata Male dibutuhkan penelitian secara menyeluruh tentang pencemaran lingkungan di sana. Semua lokasi harus diteliti untuk mengetahui daerah mana saja yang telah tercemar, berikut tingkat pencemaran.

Penelitian itu, kata Male dalam rangka normalisasi lingkungan. Sebab, normalisasi yang dilakukan dengan hanya mengandalkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh, membuat normalisasi tidak dilakukan dengan maksimal, sebab bisa saja bagian tertentui dari lingkungan di sana yang tercemar tapi luput dari normalisasi.

Pihaknya telah beberapa kali melakukan penelitian. Hasilnya, sungai Waeapo dan sungai Waelata diketahui telah tercemar merkuri pada tingkat yang parah. Namun, penelitian itu masih harus dilengkapi dengan penelitian menyeluruh, guna mengetahui kondisi semua lokasi di sana.

“Kita harus mengambil semua (sampel). Karena selama ini laporan kita itu hanya sungai. Itu pun paling jauh 500 meter dari muara. Itu belum di biota, belum di Palawija, belum di padi dan lain-lain,” ungkapnya.

Penelitian itu tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu saja, tapi harus secara periodik, mulai dari pekan, bulan, hingga tahun, agar mendapatkan data yang kuat tentang tingkat pencemaran dan sebaran merkuri di lingkungan di sana.

“Kalau sudah penumpukan antara lima sampai 10 tahun, setiap hari mereka konsumsi ikan atau bahan lain yang sudah tercemar, itu akan menumpuk atau mekanisme homeostatis. Sekarang ini, karena belum mati, belum sakit, belum merasa jadi tidak ada masalah, rasa aman.

Tetapi kalau mulai dirasakan, minum obat pun nggak bisa, karena dia (zat racun) nggak bisa keluar. Makanya untuk melihat luas dampaknya, dibutuhkan riset untuk mengambil kesimpulan supaya nggak salah. Kita bisa tahu dampak paling parah di mana, kalau ada warga di situ, diungsikan dulu,” ujarnya.

HARUS TUNTAS
Ketua DPRD provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae menyatakan, penutupan Gunung Botak dari aktivitas penambangan dilakukan hingga tuntas. ”Kita percayakan kepada aparat keamanan saja. Kita berharap, tugas penutupan itu dilakukan sampai tuntas. Tidak boleh setengah-setengah,” ujar Edwin di depan ruang kerjanya, kemarin.

Selain itu, sambung dia, DPRD secara kelembagaan mendorong TNI dan Polri untuk mengusut dan menindak pelaku pengedar mercuri dan cianida, dua logam berat berbahaya yang digunakan para penambang untuk memisahkan materil dari emas. Pasalnya, dampaknya sudah mulai terasa sesuai penelitian tim dari Universitas Pattimura di Teluk Kaeali.

“Kami mendorong agar aparat penegakan hukum untuk tegas mengusut para pelaku peredaran logam berat mercuri dan cianida. Jangan main mata lagi. Sesuai hasil penelitian dari Unpatti, ikan di teluk kaeali itu sudah tercemari,”tandasnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku itu menambahkan, jika ada okunum TNI maupun Polri yang terlibat dalam bekingan peredaran mercuri dan cianida dalam pengelolaan emas illegal, harus ditindak tegas.

“Kalau ada oknum TNI atau Polri yang terbukti terlibat dalam pengelolaan tambang emas illegal itu, harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi lagi,” kata dia,

Menurut dia, pemerintah daerah harus memperketa izin tambang rakyat jika areal tambang Gunung Botak dibuka kembali. Terutama terhadap dokumen analisi dampak lingkungan atau Amdalnya.

“Setelah ditertibkan, maka harus diterbitkan izin yang legal untuk mengelolahnya. Yang paling penting dari eksploitasi emas di Gunung Botak, itu adalah dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) agar bahan-bahan berbahaya itu tidak mencemari lingkungan,” imbuhnya. (MAN/TAB/AHA)

Most Popular

To Top