Ada Upaya Pelemahan Panwas Bursel – Ambon Ekspres
Trending

Ada Upaya Pelemahan Panwas Bursel

AMBON,AE— Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera, meminta Bupati Buru Selatan, Tagop Soulisa menambah angaran pengawasan untuk Panitia Pengawasan Pemilu.

Dua partai pengusung pasangan Rivai Fatsey-Anton Lesnusa itu juga menilai ada kesengajaan dari pihak tertentu menghambat kucuran dan jumlah dana pengawasan.

Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa mengaku, akan meminta fraksi Gerindra di DPRD Bursel untuk menggelar rapat dengar pendapat (RPD) dengan Tagop. Ini agar ada kejelasan terkait anggaran Panwaslu dinilai masih belum cukup.

“Kami akan menginstruksikan Fraksi Partai Gerindra untuk meminta Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati Bursel terkait anggaran yang telat dikucurkan untuk Panwas Kabupaten Bursel. Tujuannya untuk mengetahui apa alasannya,” katanya via pesan pendek, kemarin.

Seperti ditulis Ambon Ekspres, Rabu (18/11), pemerintah daerah kabupaten Bursel diinformasikan akan memberikan dana tambahan kepada panwaslu sebesar Rp500. Sebelumnya, pemda sudah memcairkan anggaran Rp1,5 milyar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2015 Untuk Panwaslu.

Namun, dana ini habis dipakai oleh Panwaslu. Terhitung sejak Oktober, tidak ada lagi biaya operasional. Panwaslu kembali mengusulkan anggaran melalui APBD Perubahan 2015 sebesar Rp4,5 miliar. Tapi, pemda menyetuji hanya Rp500 juta.

Dana Rp500 juta baru diketahui kepastiannya dua hari lalu itu, dinilai belum bisa membiayai total kebutuhan Panwaslu yang melalukan tugasnya hingga Februari 2016. ”Jadi tentu saja belum cukup.

Karena tahapan sesuai PKPU nomor 2/2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota sampai bulan Maret 2016,” kata Jusri Lesilawang, anggota Panwaslu Bursel, Selasa (17/11).

Lewerisa menandaskan, pihaknya tidak bermaksud membuat polimik. Namun, ia menduga ada unsur kesengajaan untuk memperlambat dan melemahkan pengawasan panwaslu dengan modus keterlambatan dan pengurangan anggaran.

“Kami tidak berspekulasi dan bermaksud membuat polemik, tetapi naluri politik kami mencium ada yang tidak beres dengan hal itu. Kami menduga ada unsur kesengajaan agar Panwas tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga ada peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan dalam Pilkada,”paparnya.

Dia menambahkan, ‘’jika asumsi kami benar, maka tentu pihak yang mempunyai kemampuan untuk mendesain hal tersebut terjadi adalah pihak yag berkuasa di Bursel, yang bertujuan untuk mengambil manfaat politik dari situasi tersebut,” tuturnya.

Menurut dia, masalah ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, agar Pilkada dapat berjalan transparan dan akuntabel. Terutama pemerintah daerah dan Bawaslu.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak yang menginginkan adanya Pilkada yang berlangsung secara luber, adil, transparan dan akuntabel. Pemerintah Provinsi dan Bawaslu Provinsi tidak boleh tinggal diam dan membiarkan skandal demokrasi ini terjadi di Bursel,”tegasnya.

Wakil ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Maluku, Muhammad Suhfi Majid menyatakan, pemerintah daerah kabupaten Bursel berkewajiban menyiapkan anggaran sesuai amanat undang-undang. Sifatnya wajib, anggaran untuk sukses pilkada disiapkan dalam APBD Kabupaten Bursel.

Alokasi untuk kegiatan suksesi,kata dia, pilkada tidak hanya untuk pembiayaan tahapan pilkada di KPU, namun juga untuk fungsi pengawasan tahapan tersebut oleh Panwaslu.

“Tidak hanya KPU Daerah yang dapat alokasi, namun Panwaslu juga harus teralokasi. Proses pilkada fungsi pengawasan juga masuk di dalamnya. Jangan ditiadakan anggaran Panwaslu Bursel itu masalah,”tegasnya.

Dirinya tidak memiliki informasi kenapa pemkab Bursel belum mengakomodasi anggaran untuk Panwaslu. “Jika itu benar, proses pilkada akan berjalan timpang. Ada fungsi-fungsi pengawasan yang sengaja dibonsai. Tidak boleh begitu,” kata Suhfi.

Pemkab Bursel, kata Suhfi, harusnya akomodatif terhadap alokasi anggaran untuk fungsi-fungsi pengawasan. “Jangan sampai publik punya tafsir yang negatif atas kebijakan pemkab yang tidak akomodatif untuk anggaran Panwaslu. Harus dijelaskan oleh pemkab,”desaknya.
Bisa Dianulir

Analisis politik, Almudatsir Sangadji menilai, Pilkada Bursel jika berlangsung tanpa pengawasan ibarat bom waktu yang siap meledak dan merugikan semua pihak. Hasilnya bisa dianulir, sebab tak memiliki kekuatan hukum.

“Jangan sampai pilkada berjalan tanpa pengawasan, itu bahaya. Panwaslu lewat kewenangannya bisa mengeluarkan rekomendasi, bahwa pilkada dianulir karena tanpa pengawasan mereka dan jajaran,” kata Almudatsir.

Selain dianulir, Pilkada Bursel juga terancam ditunda hingga pilkada serentak berikutnya. Ini bisa terjadi, jika sampai memasuki hari pemungutan suara, belum ada pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diberi kewenangan oleh undang-undang mengawasi pungut hitung.

“Artinya, Panwaslu bisa mengeluarkan rekomendasi agar tahapan pungut hitung ditunda, dengan alasan tidak ada perangkat pengawas. Dan ingat, rekomendasi panwaslu itu sifatnya eksekutorial sesuai amanat undang-undang,” paparnya.

Akademisi Universitas Darussalam Ambon itu menjelaskan, panwaslu punya peran penting dan strategis untuk sukses atau tidaknya penyelenggara pemilu. Untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal, harus disokong dana yang cukup.

“Sebab, kalau pengawasan lemah, akan menimbulkan masalah. Peran panwaslu cukup vital. Karena itu, pemerintah daerah sebagai fasilotator, tidak boleh beralasan bahwa tidak ada anggaran. Dukungan anggaran itu diatur dalam undang-undang,”jelasnya.

Olehnya itu, dalam kapasitasnya sebagai bupati Bursel, Tagop harus bersikap sebagai negarawan dan netral dalam menyikapi krisis anggaran pengawasan. Sebab publik mulai membangun persepsi. Jika pemda Bursel tetap tidak mengucurkan dana pengawasan, penilaian negatif yang akan diterima Tagop.

“Saya kira Tagop sebagai bupati sekaligus incumbent, harus menunjukan sifat negarawan. Karena ia dinilai oleh masyarakat. Kalau dia (Tagop) memberikan dukungan anggaran yang sesuai kebutuhan panwaslu, saya kira yang didapat adalah penilaian positif,” paparnya.

Di sisi lain, pemda akan merugi dua kalilipat jika pilkada dianulir dan dilaksanakan ulang, sementara puluhan milyar sudah terpakai. Olehnya itu, pemda Bursel harus berkoordinasi dengan DPRD untuk penggunaan anggaran dalam APBD.

“Koordinasi perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi. Misalnya, anggaran dalam APBD untuk pos tertentu, bisa dipakai dulu untuk keperluan pilkada. Sebab, kalau misalnya pilkada tetap jalan tanpa pengawasan, maka itu tidak legitimate. Dan kalau diulang, pemda juga yang harus mencari anggaran untuk melaksanakannya. Itu lebih boros lagi,” imbuhnya.(TAB)

Most Popular

To Top