Giliran Tambang Romang Dikuasai – Ambon Ekspres
Trending

Giliran Tambang Romang Dikuasai

AMBON,AE— Tak hanya di Gunung Botak, Buru, di Romang, Maluku Barat Daya, juga pemerintah hanya bisa melihat masyarakat dibuat tak berdaya.

Lahan rakyat dirampas pemilik modal, lingkungan dirusak. Emas dilarikan keluar MBD, dan hanya menguntungkan oknum pemerintah juga pemilik modal.

PT Gemala Borneo Utama akan memproduksi emas di pulau Romang, Maluku Barat Daya 2016 mendatang. Selama 2008 perusahaan ini mengeruk hasil tambang disana dengan dalih sampel. Analisis kelayakan teknis dan ekonomi mulai dilakukan. Namun, rakyat masih tetap melawan, karena kuatir dampak lingkungannya di kemudian hari.

Tokoh masyarakat Romang, Oyang Oralando Petruz mengatakan, PT Gemala Bornoe Utama mulai menghentikan pengambilan sampel beberapa bulan lalu. Manajemen dan karyawan perusahaan tambang yang mulai beroperasi sejak 2006 itu, kini melakukan negosiasi dengan masyarakat untuk pembebasan lahan.

“Saat ini sudah masuk tahapan pematangan. Pengambilan sampel sudah dihentikan beberapa bulan lalu. Kemudian sekitar bulan Agustus atau September, mereka sudah melakukan negosiasi dengan warga agar dapat membebaskan lahan dan menjual tanaman kepada pihak PT GBU. Karena sudah mau masuk tahap eksplorasi,”kata Oyang saat diwawancarai Ambon Ekspres via telepon, Rabu (18/11).

PTB GBU merupakan anak perusahaan Robust Resources Limited, perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Australia. PT GBU mulai masuk di Romang, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan tahun 2006 atas izin eksplorasi yang dikeluarkan bupati MBD. Izin pertama dengan luas areal 2000 ha, kemudian bertambah menjadi 9000 ha.

Awalnya, PT GBU hanya melakukan eksplorasi di Desa Hila. Lalu melebar ke dua desa lainnya, yakni Solad dan Jerusu. Setelah beroperasi selama 2 tahun, perizinan eksplorasi kembali diperpanjang pada 2009. Kala itu, perlawanan masyarakat mulai muncul.

Puncaknya  pada Juni 2012. Rakyat membuat penolakan besar-besaran dengan  tuntutan PT GBU harus angkat kaki dari hutan dan tanah pulau Romang. Rakyat datang beramai-ramai ke lokasi eksplorasi untuk merusak fly Camp dan alat-alat berat milik PT GBU.

Oyang melanjutkan, negosiasi dilakukan setelah PT GBU mendapatkan izin dari pemilik lahan dari marga Johanis. Tapi, warga tidak menyetujui pembebasan lahan dan ganti rugi tanaman, karena dihargai dengan murah.

“Memang pemilik hak ulayat lahan sudah memberikan. Tapi, harus memikirkan nasib warga yang sudah lama bermukim disitu. Karena itu, warga menolak negosiasi tersebut. Masak satu pohon cengkeh hanya dibeli seharga Rp50 ribu. Lalu kelapa sekitar 10 sampai 20 ribu. Ini kan sangat tidak wajar,”tandasnya.

Alasan kuat dari penolakan tersebut, karena perusahaan tambang yang berkantor pusat di Jakarta Selatan itu belum memiliki dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) eksternal dari pakar lingkungan.

PT GBU kata dia, hanya mengandalkan Amdal yang dibuat sendiri.
“Yang lebih prinsip adalah sampai sekarang tidak ada hasil kajian dokumen amdal yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau para pakar. Yang ada hanya amdal internal yang dibuat oleh mereka sendiri,”jelasnya.

Selain itu, kata dia, pulau Romang tidak bisa diperuntukan sebagai lahan tambang. Karena memiliki luas hanya sekitar 17 ribu kilometer. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 yang telah diubah dengan UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melarang hal eksplorasi dengan luas areal dibawah 20 ribu hektar.

“Kalau mereka tetap melakukan eksploitasi, pulang Romang ini bisa tenggelam. Karena memang luasnya hanya sekitar 175,49 Km2. Untuk saat ini memang belum terasa. Tapi, beberapa tahun kedepan pasti dapat dirasakan. Apalagi kontrak karya ini berlaku 25 tahun,” katanya.

PT GBU Membantah
Sementara itu, General Manager Country PT GBU, Yusdi Sangadji saat dikonfirmasi Ambon Ekspres melalui telepon, membantah pihaknya belum memiliki amdal.”Sudah ada amdalnya, dan silahkan cek ke Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah),”ujar Sangadji.

Dia juga membantah PT GBU tidak membayar ganti rugi lahan tanaman warga. Ia mengaku, tidak wajar bila satu pohon cengkeh dihargai hanya Rp50 ribu.

“Kalau 50 ribu itu tidak mungkin. Kami sendiri saja belum melakukan ekskusi. Karena, kalau sudah mau produksi, kita akan duduk bersama untuk membicarakannya hingga ada kesepakatan. Kita tidak mau berjalan sepihak,”tandasnya.

Dia menambahkan, saat ini sudah masuk tahapan kesiapan produksi atau eksploitasi. Studi kelayakan guna memastikan kegiatan operasi produksi layak secara teknis dan ekonomis sedang dilakukan. Direncanakan tahun 2016, sudah masuk tahap produksi.

“Saat ini sudah masuk tahap kesiapan produksi, diantaranya dengan melakukan analisis kelayakan dari aspek teknis maupun ekonominya. Jadi, tahun depan produksi sudah bisa dilakukan,”akunya, sembari menambahkan penghentian pengambilan sampel material emas sejak beberapa bulan lalu.(TAB)

Most Popular

To Top