Negeri Maritim, Minim Perhubungan – Ambon Ekspres
Trending

Negeri Maritim, Minim Perhubungan

AMBON,AE— Masalah transportasi di Maluku masih harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah. Pembangunan harus mengutamakan pendekatan kondisi geografis daerah yang sekitar 94 persen wilayahnya adalah lautan dan terdiri dari sekitar 1.412 Pulau ini. MBD, MTB, Tual, Malra, Aru, dan SBT adalah daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan (Dapil) Maluku Barat Daya (MBD) – Maluku Tenggara Barat (MTB) Melkiyas Frans mengatakan, hingga saat ini masalah perhubungan udara di dua daerah tersebut belum diselesaikan secara baik.

Di MBD, telah tersedia satu Bandar Udara (Bandara) di pulau Moa. Di tahun 2015, Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana untuk memperpanjang landasan pacu bandara itu, dari 1.150 meter menjadi 1.200 meter. Namun, bandara itu masih didarati pesawat perintis milik maskapai Aviastar.

“Karena itu diminta, kalau bisa, ya itu kan daerah perbatasan. Bandaranya juga sudah diperluas. Kalau bisa sudah bisa masuk pesawat-pesawat Trigana, seperti itu. Supaya lebih mempercepat transportasi di sana dengan frekwensi yang lebih sering,” katanya, Rabu(18/11).

Sementara perhubungan laut, menurut politisi partai Demokrat itu, sarana transportasi laut mulai baik, terutama jumlah armada kapal yang melayari dua daerah itu, sudah dapat menjawab kebutuhan masyarakat di sana.

“Transportasi laut dari ada beberapa kapal perintis, ada Sabuk Nusantara, ada Cantika, ada juga dari NTT. Jadi ketersediaan kapal itu sudah menjawab kebutuhan masyarakat di sana,” katanya, Rabu (18/11).

Menyoal ketersediaan infrastrutur perhubungan, ketua komisi A DPRD Maluku itu mengatakan, itu juga belum maksimal. Terutama dermaga, masih terbatas. Ini juga membuat masyarakat kesulitan untuk beraktivitas, karena setiap kali menyinggahi pulau-pulau di sana, hanya berlabuh jauh dari bibir pantai. Akibatnya, masyarakat terpaksa menggunakan perahu atau speedboat untuk turun atau naik kapal.

“Masyarakat masih menggunakan tambangan, atau kora-kora, Jonson atau speedboat untuk menurunkan penumpang,” ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut Frans, saat pemerintah telah mempersiapkan pembangunan dermaga di pulau-pulau di sana. Bila ini dipercepat, menurutnya akan lebih baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dermaga yang representatif dan strategis.

Ini semua harus dipercepat. Pemerintah harus tetap mengutamakan pendekatan pulau dan laut dalam membangun daerah berjuluk daerah seribu pulau ini. Sehingga, minimal di setiap pulau itu ada tambatan perahu atau jembatan kecil. “Mudah-mudahan dipercepat. Kita dorong pemerintah pusat untuk segera membangun itu,” harapnya.

Anggota DPRD Maluku Dapil SBT Raad Rumfot mengungkapkan, hingga saat ini masyarakat SBT masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan transportasi laut. Sebabnya, jumlah armada kapal yang melayani penumpang dengan rute ke daerah itu masih terbatas.

“Dari Pemda Maluku baru ada kapal Pangorango, itu pun hanya sampai di Geser dan satu bulan itu 2 kali ke sana. Ini, kan sulit bagi masyarakat untuk beraktivitas, keluar dan masuk SBT,” kata Rumfot, kemarin.

Memang saat ini ada beberapa armada kapal yang menyinggahi pulau-pulau di sana, namun itu dinilai belum efektif karena jadwal pelayaran yang tidak menentu.

“Saat ini masyarakat masih bertahan dengan satu Feri, Bobot Masiwang. Itu dari pemerintah pusat. Kita belum melihat adanya perhatian serius dari Pemda Maluku untuk menyediakan kapal bagi masyarakat di SBT,” sebutnya.

Dikatakan, selain keterbatasan armada kapal yang melayani penumpang dari dan ke SBT, di sana juga masih diperhadapkan pada minimnya jumlah kapal yang melayani penumpang dari satu pulau ke pulau lainnya di SBT. “Sepuluh tahun SBT mekar, SBT mendapatkan dua kapal, melayani dari Geser, Bula, dan Gorom. Namun, kapal itu termakan usia,” katanya.

Terkait sarana pelabuhan di sana, politisi Gerindra ini menilai, sudah baik. Saat ini, tersedia pelabuhan di Sesar, Tutuk Tolo, Werinama, Geser, Gorom, dan Kesuy. Namun tidak didukung dengan jumlah kapal yang memadai.

Sementara perhubungan udara, Rumfot mengatakan, beroperasinya Bandar Udara Kufar yang saat ini didarati pesawat milik maskapai Susi Air itu, tentu memberikan dampak positif bagi masalah perhubungan di daerah bertajuk Ita Wotu Nusa itu.

“Kalau udara, kita memang berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan bandara dan sekarang sudah ada pesawat yang melayani. Masalah kita sekarang adalah transportasi laut. Termasuk darat. Di SBT masih membutuhkan jalan yang lebih baik,” ungkapnya.

Anggota DPRD Maluku asal Dapil kota Tual, Maluku Tenggara dan kepulauan Aru, Amir Rumra mengungkapkan, keterbatasan sarana dan prasana transportasi di Maluku, terutama di daerah-daerah di perbatasan adalah faktor penting yang menyebabkan tingkat kemiskinan di daerah-daerah tersebut sulit ditekan.

Malra, Aru dan Tual masih identik dengan kemiskinan, itu karena salah satu penyebabnya adalah minimnya akses bagi masyarakat dalam beraktivitas. Telah dibangun bandara Dumatubun di Langgur kabupaten Malra dengan landasan Pacu 1.300 x 30 meter. Tapi itu belum dapat menjawab kebutuhan transportasi secara baik. Sebab, daerah-daereh tersebut adalah daerah kepulauan yang lebih membutuhkan saran transportasi laut.

Rumra melanjutkan, kurang lebih 90 persen wilayah Maluku adalah lautan, tapi penataan kebijakan pembangunan masih menitik beratkan pada daratan. Padahal, luas laut yang harus diperhitungkan.

“Sehingga bagaiman kita bicara tentang konektivitas antara pulau dengan pulau, antara kabupaten dengan kabupaten, antara provinsi dengan kabupaten, Makanya, langkah pertama kalau bicara kemiskinan, itu bagaimana akses itu dibuka dulu,” katanya.

Politisi PKS itu berharap, ke depan pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan kondisi geografis, terutama laut dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan pembangunan dibidang perhubungan.

Dijelaskan, program perencanaan Pemerintah Provinsi Maluku dengan pendekatan 12 gugus Pulau yang akan diwujudkan dalam implementasi APBD tahun 2016, harus didorong, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Program 12 gugus pulau tersebut bertujuan membuka akses perhubungan laut.

“Ini merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku. Oleh sebab itu, kami akan mengawal program gugus pulau ini sampai terlaksana,” ungkapnya.

Kepala dinas Perhubungan Provinsi Maluku Beny Gaspers yang ingin diwawancara tentang masalah perhubungan di Maluku, namun tidak berhasil. Gasper yang sedang tugas di luar Maluku itu juga belum bersedia diwawancara ketika dihubungi via telepon seluler. “ Saya tugas luar. Lagi rapat,” singkatnya via sms, kemarin. (MAN)

Most Popular

To Top