Panwaslu Aru Lolos Dari Hukuman – Ambon Ekspres
Trending

Panwaslu Aru Lolos Dari Hukuman

AMBON,AE— Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia memberikan peringatan keras kepada Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Kepulauan Aru.

Peringatan diberikan berdasarkan putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh kuasa hukum DPD Partai Golkar Maluku kubu Agung Laksono, Lauritzke Mantulemeten.

Keputusan tersebut dibacakan komisioner DKPP, Valina Singka Subekti dalam sidang yang dilakukan melalui teleconference yang hubungkan pimpinan sidang di Jakarta dengan komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) provinsi Maluku di kantor Bawaslu, Rabu (18/11).

Sidang diikuti seluruh komisioner DKKP, yakni Jimly Asshiddiqie, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait , Valina Singka Subekti , Anna Erliyana ,Ida Budhiati dan Endang Wihdatinigtyas.

Sedangkan dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) provinsi Maluku diikuti semua komisioner, yakni ketua Fadli Silawane, divisi sumber daya manusia, Abdullah Ely dan divisi hukum, Dumas Manery. Turut hadir anggota Panwaslu Aru, Baco Djambumir.

Anehnya keputusan DKPP ini, berbeda dengan keputusan yang ditetapkan untuk 2 anggota Panawaslu Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dikutip dari laman DKPP, Rabu (18/11) kedua anggota Panwaslu tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Putusan ini dibuat, Selasa (17/11).

Perkara ini diadukan oleh Zainul Arifin Siregar dari Dewan Pimpinan Cabang Jamiyah Batak Muslim Indonesia (DPC–JBMI) Kota Pematangsiantar.

Dalam pengaduannya, Zainul menengarai Panwas Pematangsiantar telah melanggar kode etik karena membuat rekomendasi untuk meloloskan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

Paslon ini diusung oleh Partai Golkar, tapi hanya mendapat rekomendasi satu kubu dari Aburizal Bakrie. Sesuai peraturan KPU, bakal paslon dari Golkar harus diusung oleh dua kubu, yakni kubu Aburizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Pada masa pendaftaran, paslon telah ditolak oleh KPU Pematangsiantar.

Ditolak KPU, paslon mengajukan sengketa ke Panwas. Panwas mengabulkan laporan paslon dan merekomendasikan kepada KPU untuk menerima pendaftarannya. Rekomendasi Panwas tidak dijalankan oleh KPU.

Penolakan KPU digugat kembali oleh paslon ke Panwas, sehingga keluar lagi rekomendasi. Rekomendasi kedua tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Pematangsiantar dengan meloloskan paslon.

Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) provinsi Maluku, Abdullah Ely mengatakan, mereka sempat kuatir atas keputusan dari DKPP Republik Indonesia dengan novis berat, yakni pemberhentian tetap. ”Tetapi yang terjadi adalah peringatan keras. Kami bersyukur,” kata Abdullah di lantai I kantor Bawaslu seusai sidang.

Kendati demikian, dia meminta sanksi peringatan keras itu benar-benar harus diperhatikan oleh Panwaslu. Pasalnya, masih ada sisa tahapan pilkada serentak 2015 yang perlu diawasi dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

“Tanggapan kami, keputusan tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman Panwaslu Aru unmtuk tahapan selanjutnya. Ini juga menjadi perhatian serius untuk teman-teman yang lain. Baik di tiga kabupaten yang saat ini melaksanakan pilkada, maupun pada pilkada berikutnya,” katanya.

Selain itu, jelas Abdullah, keputusan tersebut juag menjadi lampu merah bagi Panwaslu Aru. Jika terjadi lagi pelanggaran, baik dalam kasus yang sama maupun lainnya, langsung dipecat.

“Yang terpentig menurut saya adalah, melaksanakan tahapan dengan baik dan persyaratan harus terpenuhi secara keseluruhan. Keputusan tersebut sebetulnya sudah include. Jika mereka melakukan kesalahan yang sama atau bedah, tetap akan diberhentikan. Saya pikir itu sudah otomatis,” jelasnya.

Dia mengaku, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Panwaslu, adalah tidak mengindahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan, dengan menetapkan pasangan Abraham Gainau-Djafrudin Hamu memenuhi syarat.

Padahal, hingga saat ini, lampiran rekomendasi Partai Golkar Aru versi Agung Laksono belum ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD II.

Namun yang terpenting, Panwaslu Aru telah membela dan mengakomodir hak konstitusi warga negara pasangan tersebut. ”Karena saya kira yang memberatkan mereka, itu terkait hal ini.

Karena persyaratan dukungan parpol bagi calon sesuai peraturan KPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan itu yang tidak terpenuhi. Tetapi saya kira yang penting mereka membela hak-hak konstitusi warga negara,” paparnya.

Anggota Bawaslu lainnya, Dumas Manery menambahkan, berdasarkan keputusan DKPP tersebut, panwaslu Aru terbukti tidak memihak kepada pasangan calon atau pihak siapapun. Karena menyelamatkan hak konstitusional warga negara.

“Jadi, hanya kesalahan prosedural. Panwaslu sudah benar, dengan mengakomdir hak konstitusional warga negara. Sehingga lewat keputusan itu, jelas mereka tidak berpihak,”kata Dumas.

Anggota Panwaslu Aru, Baco Djambumir menyampaikan hal yang sama. Bahkan akui dia, Panwaslu tidak berada dalam tekanan politik untuk memihak kepada pasangan calon tertentu.

”Poin kami, bahwa semata-mata hanya menyelamatkan hak konstitusi warga negara dan tidak ada niat sedikit pun berada dibawah tekanan politik untuk berkontribusi kepada calon tertentu,”kata Baco.

Tapi, dia mengaku, Panwaslu Aru melakukan kesalahan teknis dan prosedural. Karena itu, putusan DKPP tetap dihargai. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi, agar pelaksaan tugas dan tanggungjawab kedepan tidak lagi menyalahi prosedur.

“Olehnya itu, kami Panwas menghargai dan memberikan apresiasi terhadap putusan itu. Intinya, kami akan berproses untuk pengawasan selanjutnya. Kami akan melakukan evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas kedepan sesuai dengan mekanisme. Baik secara prosedur maupun ketentuan yang berlaku,”kuncinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Musyawarah Panwaslu Aru menerima seluruh gugatan pasangan Gainau-Hamu dan pasangan Obed-Eliza. Objek gugatannya adalah surat keputusan KPU Aru SK KPU Aru nomor 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tangggal 24 Agustus tentang penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi.

Salah satu poin dalam amar putusan Majelis Musyawarah, yakni keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. KPU berkewajiban untuk melaksanakannya.

Atas keputusan ini, kuasa hukum DPD Partai Golkar Maluku kubu Agung Laksono, sekaligus pasangan Johan Gonga-Muin Sogalrey, Lauritzke Mantulemeten mengadukan Panwaslu Aru ke DKPP.

Panwaslu dinilai sewenang-wenang dan menyalahi peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam setiap pentahapan baik di KPU maupun di Panwas dengan menerima keberatan Gainau-Djafaruddin. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!