Investor Diutamakan, Rakyat Diabaikan – Ambon Ekspres
Trending

Investor Diutamakan, Rakyat Diabaikan

AMBON,AE— Maluku tidak hanya terkenal sebagai daerah berciri kepualaun yang kaya akan sumber daya perikanan, tapi juga memiliki potensi tambang yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat di daearh ini, bila dikelola dengan baik.

Tapi yang tejadi selama ini, pemerintah terkesan lebih mengistimewakan investor dari kepentingan daerah dan masyarakat. Setiap investor yang masuk pun terus ditolak masyarakat.

Masalah tambang emas di Gunung Botak, kabupaten Buru dan di Pulau Romang, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) adalah bagian dari potret pola pengelolaan potensi tambang yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pemerintah hanya inginkan investasi, namun cara pengelolaannya diduga sering tidak beres. Kendati ada penolakan dari masyarakat, tapi tetap dipaksakan masuk.

Seperti yang diberitakan Koran ini, sebelumnya tentang kebijakan kontroversial kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Martha Nanlohy, disebut-sebut telah bertemu dengan seorang investor dari pemilik PT Buana. Pertemuan itu dilakukan beberapa kali, sampai muncullah 12 nama koperasi.

Bahkan, untuk memuluskan masuknya 12 koperasi dibawah bendera PT Buana, Nanlohy menggagas pertemuan. Pertemuan di Elisabeth hotel itu melibatkan 12 ahli waris pemilik Gunung Botak.

Nanlohy menekan para pemilik lahan untuk mau menerima 12 koperasi untuk mengelola Gunung Botak. Para pemilik lahan menolak. Tak kehilangan akal, Dinas ESDM kemudian menyodorkan selembar surat agar pemilik lahan bisa tandatangani.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Romang, Maluku Barat Daya. Pemerintah memuluskan keinginan pihak PT Gemala Borneo Utama untuk memproduksi tambang di sana pada 2016 mendatang.

Kendati ditolak oleh masyarakat di sana karena lahan mereka dirampas, lingkungan dirusak. Tapi, emas dilarikan keluar MBD, dan hanya menguntungkan oknum pemerintah juga pemilik modal.

“Kekayaan alam itu harus dikelola dengan baik, agar bermanfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara,“ kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, Kamis (19/11). Setiap investor yang ingin mengelola potensi tambang di Maluku, harus mengutamakan pertimbangan dampak lingkungan. Baik untuk eskplorasi maupun eksploitasi. Itu menjadi hal penting, apalagi penambangan menggunakan zat-zat berbahaya.

“Tentu DPRD juga harus mengambil peran untuk mengawasi, agar setiap tahapan eksploitasi kekayaan alam daerah, itu pertama dari sisi lingkungan tidak ada masalah, tapi yang kedua juga bisa berkontribusi bagi kepentingan pembangunan daerah, bangsa dan negara,”ujarnya.

Kendati begitu, lanjut Huwae, masyarakat juga dapat memilah persoalan. Kehadiran investor juga diperlukan, bila itu membawa dampak positif bagi masyarakat dan daerah. Masyarakat jangan kemudian menjadikan faktor-faktor tertentu dalam rangka menghambat investasi.

Untuk Gunung Botak, Huwae mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten Buru dan provinsi Maluku sudah harus menentukan langkah selanjutnya, baik normalisasi linglkungan maupun pengelolaan potensi emas, setelah normalisasi lingkungan di sana.

Investor yang ingin mengelola Gunung Botak, pertama harus mempertimbangkan memperhitungkan dampak lingkungan dan mengelolah secara modern agar dampak lingkungan akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya itu bisa diminimalisir.

Ketua komisi B DPRD Maluku Reinhard Tomahu mengungkapkan, komisi yang dipimpinnya itu akan menyikapi berbagai masalah tentang pengelolaan potensi tambang di Maluku, diantaranya di Gunung Botak dan di Romang, MBD.

Masalah tersebut akan dibawa ke dalam rapat internal komisi untuk dibahas bersama. “Saya akan sampaikan kepada teman-teman di komisi dulu, seperti apa langkah kita selanjutnya. Yang jelas, ini menjadi perhatian kami,” katanya, kemarin.

Pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Yustinus T Male mengemukakan, salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintah dalam setiap menerima investor adalah pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari langkah-langkah tersebut.

Pakar lingkungan yang sudah beberapa kali meneliti dampak lingkungan di Gunung Botak ini menegaskan, merkuri yang sudah terlanjur mencemari lingkungan di Buru, seharusnya disikapi dulu oleh pemerintah. Itu menjadi masalah mendesak, lingkungan harus direhablitiasi, baru bicara investasi lagi.

Pemerintah, kata Male, jangan hanya mengeluarkan berbagai ijin, terutama ijin analisis dampak lingkungan (Amdal) kepada investor, lalu membiarkan investor bekerja tanpa pengawasan yang baik, serta evaluasi.

“Sebab, yang saya lihat ini bukan masalah soal tambangnya tetapi soal lingkungannya. Urus investasi itu tidak singkat. Jadi bukan soal koperasi atau perusahaan yang menangani ini, bukan soal bagi-bagi keuntungan ke daerah berapa, ke perusahan berapa. Itu urusan lain, tapi urusan lingkungan harus beres dulu,” katanya, kemarin.

Artinya, kata Male, setelah ijin diberikan, seharusnya dilakukan evaluasi secara periodik tentang dampak lingkungan. Evaluasi harus dilakukan secara bertahap. “ Ijinya, iya, boleh punya Amdal, tetapi apakah monitoring dan evaluasi lingkungan itu jalan dengan benar atau tidak.

Kalau di Romang, itu Amdal, ada tapi monitoring, evaluasi, dan apa tindaklanjut dari monitoring itu ada atau tidak. Jangan dikasi ijin Amdal lalu dilepas saja begitu,” ingatnya.

Untuk melakukan pengawasan dan evaluasi serta tindak lanjut dari langkah-langkah tersebut, pemerintah, sebagai otoritas pembuat kebijakan dapat didukung oleh akademisi dan pihak lain yang memahami masalah dampak lingkungan. “Saya kira kalau melibatkan perguruan tinggi, terutama bidang terkait, akan lebih baik,”katanya.

Direktur Eksekutif Moluccas Economic Reform Institute (MOERI) Tammat R. Talaohu mengatakan, umumnya, investasi di bidang pertambangan sering menimbulkan kecurigaan, akibat kinerja oknum tertentu dalam pemerintahan, memanfaatkan kehadiran investor untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, kepentingan daerah atau masyarakat kurang mendapat perhatian.

“Ada oknum-oknum tertentu yang menyimpang dari aturan main, itu harus ditindak tegas, karena biasanya bisnis Pertambangan, bisnis Minerba, itu biasanya banyak transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang biasa merugikan masyarakat,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, semua bentuk transaksi yang merupakan konsekuensi logis dari kehadiran investor di daerah, terutama seluruh transaksi terkait perizinan, itu harus melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat, kemudian itu dibuka, transparan kepada publik agar tiada terjadi saling mencurigai.

“Ini kan untuk kepentingan daerah, kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah harus juga bisa membedakan mana yang jadi prioritas, ya tentu kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Kalau itu dilakukan secara konsisten, saya kira tidak ada alasan untuk masyarakat dirugikan, daerah dirugikan, dan negara dirugikan,” pungkasnya.(MAN)

Most Popular

To Top