KPUD: Tak Ada Alasan Hentikan Pengawasan – Ambon Ekspres
Trending

KPUD: Tak Ada Alasan Hentikan Pengawasan

AMBON,AE— Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, La Alwi mengatakan, tidak ada alasan bagi Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Buru Selatan dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku menghentikan pengawasan Pilkada. Kewajiban melaksanakan pengawasan diatur dalam aturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Apalagi sampai tidak membentuk pengawas TPS. Mereka harus professional. Karena itu adalah tugas, wewenang dan kewajiban mereka yang diperintahkan oleh Undang-undang,”ujar Alwi kepada wartawan seusai kegiatan penyampaian hasil pengawasan Bawaslu dan Panwaslu terhadap pelaksanaan tahapan pengadan logistik dan laporan dana kampanye Pilkada serentak kabupaten Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, dan Aru di Swiss-bell hotel, Kamis (19/11).

Seperti diketahui, Panwaslu kabupaten Bursel menghentikan pengawasan terhadap tahapan Pilkada sejak 12 November, karena kehabisan anggaran. Untuk anggaran pengawasan Pilkada Bursel 2015, Panwaslu mengusulkan Rp6,7 milyar kepada pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Pemda hanya menyanggupi Rp1,5 milyar. Panwaslu kemudian mengusulkan Rp4,5 milyar dalam APBD Perubahan 2015. Namun yang disetujui hanya Rp500 juta. Itu pun baru dicairkan sebagian atau Rp250 juta.

Panwaslu kembali menyurati pemda Bursel untuk meminta pencairan Rp250 juta. Tapi pemda melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyampaikan kepada Panwaslu, pencairan dana tidak bisa dilakukan lagi, karena penggunaannya sudah 100 persen.

Tak terima, Panwaslu Bursel pun menggelar rapat pleno memutuskan untuk menghentikan sementara pengawasan Pilkada Bursel dengan mengeluarkan surat pernyataan nomor 143/Panwas/Kab.Bursel/XI/2015 tertanggal 12 November 2015.

Surat ini berisi tiga poin yakni, pertama menunda pembentukkan pengawas TPS, kedua, menghentikan sementara pengawasan pilkada, dan ketiga, memberikan batas waktu hingga 16 November.

Tenggat waktu yang diberikan Panwaslu sudah berakhir. Namun, anggaran tambahan itu tak kunjung dicairkan. “Saya datang ikut kegiatan ini dengan biaya pribadi,” ujar Anggota Panwaslu Bursel divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga, Jusri Lesilawang kepada wartawan di tempat yang sama.

Apakah penghentian pengawasan tahapan pilkada termasuk pelanggaran kode etik? La Alwi mengaku, sangat memungkinkan dan perlu pembuktian. Tetapi menurut dia, Panwaslu maupun Bawaslu mengkhianati UU.

“Menurut saya ya, karena tandanya tidak profesional. Mengingat tugas pengawasan terhadap seluruh tahapan oleh Panwaslu adalah perintah undang-undang. Karena itu, menghentikan pengawasan adalah pelanggaran,” katanya.

Disinggung soal alasan penghentikan pengawasan karena ketiadaan anggaran, mantan ketua KPU Maluku Tengah itu mengatakan, bisa saja usulan kepada pemda tidak rasional atau tidak sesuai kebutuhan. Harusnya, panwaslu mensiasati kebutuhan anggaran secara kompeherensif hingga akhir tahapan Pilkada.

“Ini yang kami sesalkan. Mereka harus sudah dari jauh hari dapat menyampaikan bahwa anggaran yang dibutuhkan sampai dengan pembentukan pengawas TPS. Makanya saya kira soal anggaran, saya kembalikan ke profesionalisme Bawaslu dan Panwaslu,”ungkapnya.

Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Yus Fitriadi mengatakan, Pilkada Bursel terancam cacat hukum jika berlangsung tanpa pengawasan Panwaslu dan Bawaslu. Pasalnya, kata dia, dalam UU, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta jajarannya.

“Hasil pemilukada cacat hukum. Dan di dalam setiap tahapan, harus melibatkan Bawaslu atau Panwaslu. Sehingga kalau tahapan-tahapan tersebut tidak melibatkan panwaslu, maka hasil pemilukada tidak mempunyai legitimasi kuat,”kata Fahrul yang hadir sebagai narasumber.

Menurut mantan relawan pemilu ini, kondisi ini harus disikapi dengan bijak oleh Bupati Bursel, Tagop Soulisa yang juga calon. Sebab penganuliran Pilkada akibat tidak ada pengawasan, bisa menimbulkan konflik.

“Keterlibatan Panwaslu meliputi pengawasan, tanda tangan dan rapat pleno serta lainnya. Kalau ini tidak dilalui, otomatis Pilkada Bursel tidak sah. Dan ini bisa memicu konflik. Karena itu, harus disadari oleh bupati yang juga calon petahana,”imbuhnya.

Sementara itu, Jusri menegaskan, yang disampaikan Alwi sudah benar. Namun, penganggaran untuk pengawasan juga merupakan perintah undang-undang, dan aturan teknis lainnya. “Kalau tidak ada anggaran, bagaimana pak? penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah itu kan diatur juga dalam undang-undang,”kata dia saat dikonfirmasi via telepon.

Menurut dia, keputusan penghentian sementara pengawasan pilkada sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Panwaslu juga telah melakukan koordiansi dengan Bawaslu provinsi Maluku.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu sebelum mengambil keputusan,”akunya.
Dikatakan, harusnya pembentukan pengawasan TPS dilakukan pada 16 November sesuai dengan undang-undang pilkada nomor 8/2015 pasal pasal 27 ayat 2.

”Tapi karena belum ada anggaran, terpaksa kita belum bentuk pengawas TPS sampai sekarang. Sebab, sudah dibentuk, maka honornya langsung dibayar,” jelasnya.
Soal kepastian pencairan anggaran tambahan Rp500 juta, dia mengaku, masih menunggu disposisi dari bupati Bursel, Tagop Soulisa.

”Sesuai informasi dari kepala sekretariat Panwaslu, katanya masih menunggu disposisi dari pak bupati. Kami belum memikirkan solusi untuk pengganggaran selanjutnya. yang penting, cair dulu yang ada untuk perekrutan pengawas TPS,” pungkasnya. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!