KPU Maluku Dinilai Panik – Ambon Ekspres
Trending

KPU Maluku Dinilai Panik

AMBON,AE— Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, La Alwi dinilai panik dengan mengeluarkan pernyataan terkait keputusan Panwaslu Buru Selatan menghentikan pengawasan tahapan Pilkada.

Harusnya, KPU ikut mendorong pemerintah daerah agar secepatnya mencairkan anggaran pengawasan, bukan menyalahkan Panwaslu.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Abdullah Ely kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Jumat (20/1) mengatakan, Panwaslu punya alasan rasional dan objektif untuk menghentikan pengawasan sementara, yakni ketiadaan anggaran. KPU La Alwi boleh berdalih pengawasan merupakan perintah undang-undang Pilkada nomor 8/2015. Namun, UU yang sama juga mewajibkan ketersediaan anggaran oleh pemda.

“Pasal 200 ayat 1 undang-undang nomor 8/2015 tentang Pilkada, mengamanatkan kepada pemerintah daerah agar menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung terselenggaranya pemilihan bupati dan wakil bupati. Sebenarnya, kita akan melakukan pengawasan. Tetapi coba bayangkan saja, misalnya, tidak ada anggaran. Padahal ini merupakan amanat dari UU,” ujar Abdullah.

Seperti ditulis Ambon Ekspres, Jumat (20/1), kepada wartawan di Swiss-bellhotel, La Alwi mengatakan, baik Bawaslu maupun Panwaslu tidak boleh serta merta menghentikan pengawasan. Pengawasan merupakan amanat UU. Lembaga pengawasan itu harus professional dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya.

Abdullah melanjutkan, tanggungjawab dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran, juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor nomor 44/2015 junto Permendagri 51/2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sehingga kata dia, Panwaslu Bursel sudah jauh-jauh hari merincikan kebutuhan anggaran yang diusulkan ke pemda, yakni Rp6,7 milyar.

“Ini menjawab pertanyaan, kenapa tidak jauh-jauh hari seperti yang disampaikan pak Alwi. Dalam Permendagri 51 tahun 2015 itu sudah diatur semua kebutuhan anggaran, sampai dengan anggaran untuk pengawas TPS. Dan Panwaslu sudah usulkan Rp6,7 milyar, tapi yang disanggupi hanya seperti yang kita tahu bersama,” jelasnya.

Menurut dia, kerja professional harus ditunjang dengan anggaran yang memadai. KPU kata dia, harus memahami kondisi krisis anggaran Panwaslu. “Kerja profesional harus didukung dengan pendanaan. Beliau (La Alwi) perlu dikasih ilustrasi, bahwa bayangkan saat ini posisi KPU seperti panwaslu, bagaimana reaksinya? Apakah bisa menggerakan roda organisasi.

Kita punya keinginan agar pilkada berjalan sesuai jadwal yang ada. Tapi kalau tanpa uang, siapa mau jalan. Itu gila,” tandasnya.

Masalah krisis anggaran pengawasan ini, kata dia, harus dipikirkan oleh semua pihak.”Kami berharap agar bijak melihat persoalan ini, dan bahkan mendorong KPU bersama Bawaslu dan panwaslu, masyarakat, dan partai politik mendorong pemrintah agar masalah ini cepat diatasi,”serunya.

Secara pribadi, dia berpendapat, kedepannya UU harus diubah, terutama soal penganggaran harus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Saya memang menginginkan agar kedepan ini, UU Pilkada ini diubah lagi. Jadi penggangaran Pilkada bukan dari APBD, tapi langsung dari Anggaran Pendapatan B

elanja Negara (APBN). Kalau APBD, rumit juga proses pencairannya. Misalnya, dana Rp500 juta sudah ditetapkan, tapi tidak serta merta pencairannya dilakukan. Panjang sekali prosesnya. Jadi butuh satu bulan baru bisa cair,”paparnya.

Kemudian, dia juga berharap, Panwaslu diparmanenkan. Ini agar persiapan untuk melakukan pengawasan, dapat dilakukan dengan matang. ”Kemudian, kami juga menginginkan agar lembaga Panwaslu bisa diparmanenkan. KPU juga bisa sama-sama mendorong, agar kita lebih awal lagi mempersiapkan segala sesuatunya dan tidak terjadi masalah-masalah seperti ini,’’ katanya.

PANIK
Pengamat Universitas Pattimura, M Jen Latuconsina menilai Alwi terkesan panik Pilkada Bursel terancam ditunda atau dibatalkan, sehingga mengeluarkan pernyataan seperti itu.

“Saya kira itu statmen yang bernada panik yang di keluarkan oleh KPU Maluku melalui La Alwi. Pasalnya jika Panwaslu Kabupaten Bursel tidak berpartisipasi untuk melakukan pengawasan Pilkada Buru Selatan, maka proses pentahapan Pilkada Buru Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Buru Selatan cacat hukum,” kata Jen melalui pesan pendek atau sms.

Menurut dia, mantan ketua KPU kabupaten Maluku Tengah itu harus memahami UU Pilkada dengan baik. Pasalnya, ukuran profesionalitas penyelenggara sangat ditentukan oleh penganggaran yang maksimal.

“La Alwi harus memahami UU bahwa penganggaran Pilkada juga merupakan perintah UU. Profesionalitas Panwaslu dalam bekerja mengawasi Pilkada Buru Selatan juga ditentukan oleh biaya pengawasan. Seorang pengawas pemilih lapangan (PPL), dan pengawas TPS tidak akan profesional bekerja, jika tidak diberikan insentif pengawasan pilkada,”detilnya.

Begitu pula laporan dari PPL ke Panwascam, pleno rekap suara di tingkat kecamatan dan kabupaten yang dihadiri PPL, Panwascam dan Panwas Kabupaten, itu juga dibiayai. “Kalau tidak ada biaya, bagaimana perangkat Panwas dari kabupaten, kecamatan, PPL dan pengawas TPS mau profesional bekerja,” tukasnya.

Agar tidak menimbulkan kegaduhan, dua lembaga penyelenggara itu harus bersinergi untuk mendorong dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar anggaran pengawasan segera didapatkan. Karenanya, tidak boleh saling menyalahkan.

“Saya kira kedua lembaga penyelenggara baik itu KPU dan Bawaslu serta Panwaslu tidak perlu saling menyalahkan. Mereka harus saling bersinergi untuk bersama dengan Pemda Bursel dan Pemda Provinsi guna mencari solusi sehingga bisa keluar dari permasalahan anggaran pilkada Bursel,”sarannya.

Selain itu, keterwakilan partai pengusung di DPRD Bursel, juga harus melihat permasalah ini dengan bijak. Pasalnya, menjelang 18 hari pencoblosan, belum ada pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Partai melalui DPRD Buru Selatan harus arif dan bijak melihat hal ini dengan meminta kepada pemerintah Kabupaten Bursel untuk menyediakan anggaran pilkada secepatnya. Persoalannya rekrutmen perangkat Panwaslu seperti PPL dan pengawas TPS itu paling cepat 2 minggu dan paling lambat 3 minggu,”kata Jen, memperingatkan.

Kemudian, lanjut dia, anggaran Rp500 juta yang diinformasikan akan diberikan oleh pemda, belum tentu dicairkan dalam waktu singkat.”Apakah dalam waktu yang sudah mepet ini dana itu bisa dicairkan? Jangan sampai dana itu dicairkan juga tidak berarti apa-apa. Karena rekrutmen PPL dan pengawas TPS itu harus ditindaklanjuti dengan training kapasitas pengawasan selama 1 hari atau 2 hari,”pungkasnya.(TAB)

Most Popular

To Top