Posisi Basah Para Tersangka Korupsi SBT – Ambon Ekspres
Trending

Posisi Basah Para Tersangka Korupsi SBT

AMBON, AE— Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih dikendalikan pejabat bermasalah. Bahkan, ada diantaranya yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi, dipertahankan. Ini menjadi indikasi, buruknya penataan birokrasi pemerintahan di daerah itu. Penjabat bupati, Hendri Far-Far memilih fokus menyiapkan pelaksanaan Pilkada dari penataan birokrasi.

Mereka yang masih dipertahankan diantaranya mantan kepala Dinas Pendidikan, Hasan Suwakul. Dia adalah mantan terpidana kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2008. Setelah menjalani hukuman penjara selama dua tahun, Suwakul malah diangkat pada jabatan kepala dinas Pariwisata, hingga saat ini.

Berikutnya, Ahmad Rumaratu. Mantan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan SBT ini juga diproses hukum terkait kasus dana DAK tahun 2008 tersebut. Namun, saat ditetapkan sebagai tersangka, dia malah diangkat sebagai kepala Dinas pendidikan, menggantikan Hasan Suwakul. Bahkan, hingga saat ini, Rumaratu yang telah divonis bersalah oleh majelsis hakim pengadilan Tipikor Ambon terkait kasus tersebut, masih mengendalikan dinas itu.

Awal tahun 2015, terungkap kasus baru, dugaan penyahgunaan anggaran program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten SBT. Polisi menetapkan tiga tersangka. Dua diantaranya adalah pejabat di sana yakni mantan kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kabupaten SBT, Mirnawati Derlen dan penggantinya, Mochsen Ohorella.

Lepas dari jabatan kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Mirnawati Derlen diangkat pada jabatan kepala dinas Kehutanan di sana. Dia tetap menjadi orang nomor satu di dinas itu walaupun telah berstatus tersangka.

Sementara Mochsen Ohorella yang telah diangkat sebagai Asisten II Setda SBT itu, merangkap jabatan setelah dia juga ditunjuk oleh penjabat bupati Hendri Far-Far sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala dinas Pekerjaan Umum.

Penjabat bupati kabupten SBT Hendri Far-Far yang dihubungi untuk diwawancarai tentang penataan birokrasi pemerintahan di sana, tidak memberikan penjelasan secara rinci. Far-Far bahkan mengaku belum menaruh perhatian pada masalah penataan birokrasi. “Lagi fokus untuk Pilkada,“ katanya, via sms, Jumat (20/11).

Dimintai ketegasannya tentang keberadaan sejumlah pejabat bermasalah yang masih menduduki jabatan penting di sana, Far-Far tetap pada jawaban yang sama. “Masih fokus Pilkada,” singkatnya.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti), Mohtar Nepa-Nepa mengatakan, untuk menciptakan prinsip penyelengaraan pemerintahan yang baik, pemerintah sebaiknya menghindari pengangkatan pejabat bermasalah, meski sebetulnya pelayanan tidak terganggu.

“Jika merunut pada etika birokrasi maka seseorang yang terindikasi korupsi sangat tidak layak diangkat menjadi pejabat dalam birokrasi, apalagi mempertahankannya. Jika ini terus dibiarkan, dapat dipastikan tumbuh kembangkannya korupsi dan semakin menggurita,” katanya, kemarin.

Itu berarti, lanjut Nepa-Nepa penjabat bupati SBT mempunyai pekerjaan berat dan harus berani untuk memberhentikan pejabat yang diduga bermasalah atau yang telah divonis bersalah. Sebab, saat ini publik sedang menanti keberanian Far-Far sebagai pemimpin yang bebas dari kepentingan politik rezim lama yang memimpin selama 10 tahun di SBT, untuk menata birokrasi pemerintahan di sana.

Pengamat politik dan pemerintahan daru Universitas yang sama, Johan Tehuayo mengatakan, pejabat daerah yang melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, maka pejabat tersebut harus diberhentikan dan diganti.

Tehuayo mengatakan, pejabat bupati kabupaten SBT, Hendri Far-Far, dengan kewenangan yang dimiliki, harus menata birokrasi pemerintahan di sana, agar menjadi lebih baik. Sebab, penataan menjadi hal utama dalam mewjudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Far-Far memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bawahannya dan berkoordinasi dengan apara penegak hukum terkait status hukum pimpinan SKPD yang diduga terlibat praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks itu, aparatur birokrasi diharapkan, selain memiliki kompetensi yang memadai, juga memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehingga tidak terjebak pada penyalahgunaan kewenangan dan berorientasi pada mengutamakan kepentingan publik.

Pengamat pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Zulfikar Lestaluhu mengatakan, semangat tata laksana pemerintahan yang baik dan semangat tata laksana pemerintahan yang bersih hendaknya dijiwai semua pejabat publik. Tanpa hal ini maka pemerintahan akan berjalan timpang dan pelayanan publik terganggu

“Apa yang terjadi di SBT adalah wujud dari pejabat yang mementingkan like dan dislike yang membahayakan jalannya pemerintahan. Caretaker harus bisa keluar dari pusaran ini. Dengan cara ini, caretaker bisa menata birokrasi pemerintah menjadi lebih baik,” pungkas dia. (MAN)

Most Popular

To Top