Pemerintah Ngotot, Warga Menolak – Ambon Ekspres
Trending

Pemerintah Ngotot, Warga Menolak

Senator RI Datangi Gunung Botak

Ambon, AE.—Isu lingkungan tampaknya bukan lagi fokus Pemerintah Provinsi Maluku dalam menertibkan penambangan emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Upaya pengambilalihan lahan milik rakyat oleh pemerintah justeru mengemuka.

Penolakan rakyat diabaikan pemerintah, dengan mendorong PT Buana Pratama Sejahtera untuk masuk mengelola tambang penuh emas itu.

Perebutan lahan itu sudah dilakukan sejak pengalihan kewenangan perijanan tambang dari kabupaten ke provinsi. munculnya PT Buana Pratama Sejahtera menaruh curiga pemilik lahan terkait mainnya Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy.

Apalagi mereka sempat dikumpulkan untuk member dukungan kepada PT Buana mengelola tambang emas di Gunung Botak.

Saat itu tanggal 11 November. Hampir semua pemilik lahan Gunung Botak dikumpulkan Nanlohy di Hotel Elizabeth. Inti pertemuan itu, adalah mendesak pemilik lahan untuk menandatangi surat dukungan kepada PT Buana.

“Tapi kami menolak untuk menandatangi surat tersebut,” ungkap salah satu pemilik lahan, Mansyur Wael dalam beberapa kesempatan.

Tiga hari setelah pertemuan itu, dilakukan penertiban di Gunung Botak. Seluruh penambang diperintahkan meninggalkan areal tambang. Seluruh tenda-tenda milik penambang di Gunung Botak dibakar aparat keamanan. Kini gunung itu sudah dikuasai aparat keamanan.

Setelah pengosongan, normalisasi dan reklamasi disiapkan pemerintah. Sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, telah melakukan lelang untuk dilakukan normalisasi sungai. Saat itu, perusahaan yang digawangi Manysur Lataka ditetapkan sebagai pemenang tender.

Anehnya, usai penertiban dan akan dilakukan normalisasi, Nanlohy justeru menunjuk PT Buana Pratama Sejahtera yang digawangi Edi Winata dan Abenk, untuk melaksanakan proyek tersebut.

Di tulis di laman Kompas, kata Nanlohy pembatalan atas perintah Gubernur Maluku, Said Assagaff. Bahkan, dia mengaku, gubernur sudah membicarakan pembatalan itu dengan Dinas PU Maluku. “Saya tidak pernah diberitahu soal pembatalan itu.

Kan saya pemenang tender, masa diputuskan secara sepihak,” kata Mansyur Lataka, pemenang tender.

Setelah pelaksanaan normalisasi, PT Buana sudah dipersiapkan untuk masuk ke Gunung Botak dengan menggandeng 13 koperasi. Sampai kemarin, 13 koperasi ini belum memiliki IPR.

“Yang pertama, Gunung Botak sudah ditetapkan sebagai wilayah penambangan rakyat, itu artinya investor besar tak bisa masuk, karena ini WPR,” kata pemerhati pertambangan dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Herling Daud Tangkuman, kepada Ambon Ekspres.

Investor besar bila ingin masuk, kata dia, harus melalui beberapa tahapan, diantaranya eksplorasi sampai pada eksploitasi. “Sekarang kan kalau investor besar mau masuk, dia kan ambil nyamannya saja. karena penambang rakyat sudah menggali ada emasnya. Jadi investor itu tak perlu lagi eksplorasi dia hemat biaya, dan langsung bisa eksploitasi,” kata Herling.

Soal isu lingkungan, dia mengaku, telah melakukan terobosan dengan membuat sebuah mesin penangkap merkuri. Alat ini akan menangkap setiap limbah merkuri yang naik ke udara melalui cerobong. “Jadi ini teknologi terbarukan. Dan ini sudah di pasangan oleh PT Anugerah Emas,” kata dia.

Masalah tambang juga mendapat perhatian wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Direncanakan, hari ini sejumlah anggota DPD dari Komite yang membidangi masalah tambang berkunjung ke Gunung Botak, melihat secara langsung kondisi di kawasan itu paska pengosongan.

Kepala Bagian Humas Setda Maluku Andre Adrian yang dikonfirmasi, membenarkan adanya kunjungan tersebut. Tim DPD telah tiba di kota Ambon, Minggu (22/11), siang. Dan akan menuju Buru pada hari ini.

“Ini informasi dari kepala dinas ESDM Maluku. Rombongan akan berangkat jam lima pagi dengan kapal Bakamla ke Buru,” katanya.

Rombongan DPD akan melihat kondisi di sana serta bertemu sejumlah pihak di sana, guna meminta penjelasan tentang kondisi Gunung Botak. Selanjutnya, ditentukan langkah-langkah untuk pengelolaan tambang emas di sana.

Kendati begitu, hingga malam tadi, belum ada informasi resmi yang diterima bagian Humas tentang rencana gubernur Maluku, Said Assagaff dan sejumlah petinggi lain di Maluku untuk turut bersama rombongan DPD tersebut ke Gunung Botak.

“Kalau pun ada, mungkin besok baru kita dapat informasi pasti, karena sampai malam ini, yang saya dengar, itu hanya rombongan DPD,” kata Adrian.
Beraktivitas

Sementara itu, upaya menutup lokasi tambang Gunung Botak dengan tujuan melakukan penataan dari bahaya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya itu dinilai tidak 100 persen serius.

selain ada kejanggalan dengan maksud Pemerintah Provinsi menunjuk PT Buana Pratama Sejahtera melakukan normalisasi sungai sekaligus mengolah lokasi tambang, kini pengosongan itu berpotensi terjadi pencemaran dimana-mana. pasalnya, banyak mesin-mesin pengolahan emas yang beroperasi di luar lokasi tambang GB.

Informasi yang berhasil dihimpun Ambon Ekspres di Kabupaten Buru mengatakan, masih banyak penambang yang diusir dari Gunung Botak berada di Kabupaten Buru. banyaknya penambang tersebut memilih berpindah dari Gunung Botak ke lokasi tambang emas lainnya di Kabupaten Buru, yakni tambang Metar yang ada di Kabupaten Buru juga.

Salah satu warga Kabupaten Buru yang enggan namanya dikorankan mengatakan, banyak material yang diturunkan dari lokasi tambang Gunung Botak menuju Kecamatan Waeapo untuk diolah dengan menggunakan pengamaan dari aparat bersenjata. Ini memantik kecurigaan masyarakat, terkait dengan penutupan Gunung Botak secara total.

“Kalaupun demikian, seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi seperti beberapa hari yang lalu. Semua orang setuju dengan penataan lokasi tambang, namun dilakukan dengan cara yang baik.

Tidak perlu sampai pembakaran yang akhirnya merugikan banyak orang. banyak barang-barang milik orang terpaksa tidak bisa diambil karena terbakar,” ujarnya.

Material emas diturunkan dari lokasi tambang pada sore hari menjelang malam dan diolah pada malam hari. Namun saat diolah juga, tidak ada masyarakat yang bisa mendekat karena takut.

terkait dengan informasi adanya proses pengolahan emas dibeberapa lokasi yang berada di luar lokasi tambang GB, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buru, Masri mengatakan, tidak mengetahui hal itu. Informasi itu juga baru didengar. namun, dirinya akan melakukan koordinasi dengan pihak ESDM Provinsi terkait hal tersebut. (CR8)

Most Popular

To Top