Pencemaran Mematikan, Senator Kaget – Ambon Ekspres
Trending

Pencemaran Mematikan, Senator Kaget

Namlea,AE— Para senator yang meninjau langsung kondisi terakhir Gunung Botak paska ditutup dari penambang pada 14 November lalu, kaget melihat seriusnya pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri dan cianida yang tak terkendali. Mereka berharap, setelah dibuka pengendalian lingkungan menjadi perhatian utama.

Kemarin, 9 anggota Komite II DPD RI turun langsung ke Gunung Botak. Disana mereka melihat langsung, tanaman pangan lokal, seperti sagu yang mati akibat pencemaran limbah merkuri dan cianida yang terkendali.

“Kami miris melihat kondisi lingkungan disana (Gunung Botak –red) dan sekitarnya,” ungkap Ana Latuconsina, anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku yang ikut dalam rombongan, kemarin.

Hal yang sama juga disampaikan, anggota DPD RI Anang Prihantoro. Mantan aktivisi lingkungan hidup ini, mengatakan, sudah banyak kasus seperti ini (pencamaran lingkungan –red) yang terjadi.

Namun, siapa yang menyangka dalam waktu kurang lebih 4 tahun, tanaman sagu yang merupakan tanaman sangat kuat baik di musim kering maupun musim hujan bisa mati, akibat penggunaan bahan kimia yang tidak terkendali.

Menurut dia, jika lingkungan rusak, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Kerusakan ini, akan disampaikan ke pemerintah Pusat agar diberi perhatian. “Penutupan lokasi tambang langkah tepat agar dilakukan penataan lokasi. Dan jika sudah siap untuk dioperasikan maka harus diutamakan masyarakat Kabupaten Buru sendiri apalagi jika sudah mengantongi IPR (Ijin Penambangan Rakyat),” kata dia.

Bungkam
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy yang ingin diwawancarai seputar keinginannya mendorong PT Buana Pratama Sejahtera mengelola Gunung Botak, memilih bungkam. Tak satupun pertanyaan Ambon Ekspres yang diresponnya termasuk ketika diminta waktu untuk diwawancarai.

PT Buana yang menggandeng 13 koperasi sampai kemarin, mendapatkan IPR. Namun, Nanlohy mendesak pemilik lahan untuk mendukung masuknya 13 koperasi. Pemilik lahan menolak. Pertemuan bahkan sudah dilakukan dengan para pemilik lahan. Alih-alih mendukung, mereka justeru merasa diintimidasi oleh pihak ESDM.

Tak patah langkah, pemerintah provinsi justeru menunjuk perusahaan ini untuk menormalisasi sungai di sekitar Gunung Botak. Padahal, proyek ini sudah ditenderkan, dan pemenang sudah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Namun, kemudian dibatalkan.
Di tulis di laman Kompas, kata Nanlohy pembatalan atas perintah Gubernur Maluku, Said Assagaff. Bahkan, dia mengaku, gubernur sudah membicarakan pembatalan itu dengan Dinas PU Maluku.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Ismail Usemahu yang diwawancarai jufa memilih bungkam ketika ingin dikonfirmasi tentang informasi tersebut. Sementara kepala Bidang Cipta Karya Kasrul Selang, tidak berhasil dimintai penjelasan.

Anggota DPRD Maluku daerah pemilihan Buru, Ikram Umasugi mengatakan, bila kawasan Gunung Botak dipertahankan sebagai pertambangan rakyat, penentuan koperasi yang akan beroperasi di sana harus melalui proses lelang. termasuk pihak PT Buana.

“Harus melalui lelang, siapa yang dinilai layak, yang mengelolah. Bukan dengan hanya main tunjuk saja. Apalagi dengan memaksakan warga yang menjadi pemilik lahan,” katanya,.

Pada pasal 51 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Umasugi melanjutkan, selain harus melalui lelang, penggunaan wilayah yang masuk dalam WIUP juga harus mendapatkan persetujuan dari warga setempat menjadi pemilik lahan.
“Berbicara mekanisme, bahwa koperasi itu kan untuk jenis pertambangan rakyat.

Artinya, harus melalui proses lelang, siapa yang menang, ya dia berinvestasi di sana. Jadi apa yang dilakukan Kadis ini tidak merujuk pada mekanisme dan aturan yang sebenarnya,” sebutnya.

Kendati demikian, Umasugi menegaskan, untuk saat ini, pemerintah jangan dulu berbicara tentang investasi, tetapi mengutamakan normalisaskan lingkungan yang telah tercemar merkuri dan cianida.

“Jangan buru -buru kejar keuntungan dengan investasi. Kita harus kembalikan dulu lingkungan di sana pada kondisi semula, sebelum tercemar merkuri dan sianida,” ingatnya. (CR8/MAN)

Most Popular

To Top