Bawaslu Ancam Tunda Pilkada Bursel – Ambon Ekspres
Trending

Bawaslu Ancam Tunda Pilkada Bursel

AMBON,AE— Tersisa 14 hari lagi pemungutan suara Pilkada serentak 2015 dilaksanakan. Namun hingga kemarin, anggaran pengawasan belum dicairkan pemerintah daerah Buru Selatan. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku dan Panitia Pengawas Pemilu akan menunda Pilkada jika Kamis pekan ini, anggaran tersebut belum dikucurkan.

Anggota Bawaslu Maluku, Abdullah Ely mengatakan, Kamis (26/11) besok, Bawaslu Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal memanggil Panwaslu Bursel dan Bawaslu Maluku, dan Pemerintah Daerah Bursel. Mereka akan membicarakan penuntasan krisis anggaran pengawasan dan kepastian pencairan.

“Kamis pekan ini, sudah ada pemanggilan dari Bawaslu RI kepada Panwaslu, Bawaslu Maluku dan Pemkab Bursel untuk membicarakan masalah krisis anggaran pengawasan Pilada Bursel. Sekalian membicarakan kepastian pencairannya. Kami minta agar dicairkan 100 persen, mengingat tahapan yang mendesak untuk diawasi,”kata Abdullah di ruang kerjanya, Selasa (15/11).

Bawaslu dan Panwaslu, kata Abdullah, berharap, Kamis pekan ini, anggaran tambahan Rp500 juta sudah bisa dicairkan. Kalaupun belum, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan Panwaslu untuk mendiskusikan rekomendasi penundaan Pilkada Bursel ke 2017.

“Karena itu, kami berharap deadline hari Kamis dalam minggu ini, anggaran tambahan sebesar Rp500 juta sudah bisa dicairkan. Tapi kalau belum juga, kami akan diskusikan tahap rekomendasi untuk penundaan Pilkada Bursel. Jadi, deadlinenya hari Kamis,” paparnya.

Sebagai lembaga penyelenggara dari sisi pengawasan, baik Bawaslu Maluku maupun Panwaslu Bursel menginginkan Pilakda di daerah berjuluk Lolik Lalen Fedak Fena itu, berjalan seimbang sesuai aturan. Hal ini penting, agar hasil Pilkada tidak cacat prosedural dan hukum.

“Kami menginginkan agar proses ini berjalan berimbang. Artinya, pentahapan dan pengawasan dilaksanakan secara serentak. Kedua, pemda harus memperhatikan kewajibannyan dengan memberikan anggaran pengawasan. Agar, proses Pilkada itu tidak cacat prosedur nantinya,”ungkapnya.

Disinggung soal Pemkab Bursel yang terlambat meresponi masalah krisis anggaran pengawasan, menurut dia, itu merupakan skenario pelemahan terhadap Panwaslu.”Saya kira, asumsi itu ada benarnya juga sesuai kondisi yang terjadi saat ini,”akunya.

Padahal, lanjut dia, dalam undang-undang Pilkada nomor 8/2015, secara jelas disebutkan, pengganggaran Pilkada serentak merupakan kewajiban dari pemda dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kemudian, diperkuat dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 51 tahun 2015 tentang perubahan atas Permendagri nomor 44 tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan Pilkada.

“Kami profesional saja menanggapinya, bahwa ketersediaan anggaran merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi oleh pemda setempat. Anggaran itu bukan kemauan kita, tapi itu perintah undang-undang. Jadi, bagaimana proses pengawasan dapat berjalan tanpa anggaran,” jelasnya.

Dikatakan, krisis angaran pengawasan Pilkada Bursel, merupakan masalah serius yang perlu perhatian semua pihak. Sebab, jika Pilkada dipaksakan tetap berjalan, dampak negatif yang lebih banyak dirasakan.

“Ini masalah besar. Dan, kami berharap semua pihak atau stakeholder peduli dengan masalah ini, agar proses pilkada bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Karena, jika krisis ini berlanjut, bisa saja hasilnya tidak sempurna dan berbuntut panjang karena pasti banyak pihak yang tidak puas,” tuturnya.

Ketua Panwaslu Bursel, Siyusuf Soulisa saat dikonfirmasi mengatakan, hingga kemarin, anggaran penambahan Rp500 juta belum disetor ke rekening Panwaslu. ”Anggaran tambahan yang dinyatakan secara resmi itu kan Rp500 juta. Tapi, belum dikirim ke rekening panwaslu. Katanya harus melalui permintaan dan pengusulan dahulu, baru cair,” kata Ali via telepon.

Selain terlambat, Ali mengaku, anggaran tersebut tidak mencukupi honor Panwaslu kabupaten, Panwascam, Panitia Pengawasan Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS. Belum lagi biaya operasional perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan Bawaslu Maluku dan Bawaslu RI, serta penyelesaian sengketa Pilkada oleh Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu).

“Tidak cukup hanya dengan anggaran itu. Kalau Rp500 juta, tentu tidak mencukupi Panwaslu kabupaten, kecamatan, PPL dan biaya perjalanan dinas untuk konsultasi dengan Bawaslu. Belum lagi operasional penyelesaian sengketa hukum Gakumdu,”paparnya.

Senada dengan Abdullah, Ali juga mengaku, Pemda diberikan batas waktu hingga Kamis untuk pencairan anggaran tambahan tersebut. Panwaslu secara gamblang akan menyampaikan kondisi yang dihadapi ke Bawaslu RI dan Kementrian Dalam Negeri.

“Kami memberikan deadline hingga Kamis. Kalau belum ada respon, maka yang jelas, hanya bisa menyampaikan kondisi yang terjadi Pilkada Bursel ke Bawaslu dan Kemendagri. Soal ditunda atau tidak, menjadi kebijakan mereka (Bawaslu dan Kemendagri),”katanya, seraya berharap pemda segera mencairkan anggaran agar Pilkada berjalan secara maksimal.

Tak Bisa Ditunda
Pengamat Universitas Pattimura, Jen Latuconsina mengatakan, Pilkada Bursel tidak bisa ditunda, karena tidak ada bencana alam atau kerusuhan sesuai ketentuan UU. “Pilkada Bursel sesuai amanat UU, itu bisa ditunda hanya karena bencana alam. Lain dari itu tidak bisa dilakukan penundaan,”kata Jen via sms.

Sehingga lanjut dia, tidak benar, jika Bawaslu Maluku mengeluarkan pernyataan menunda Pilkada dengan alasan krisis anggaran. Bahkan, sudah ada titik terang Pilkada Bursel tetap berjalan dengan pengawasan Panwaslu, karena anggaran pengawasan segera dicairkan.

“Tidak benar statmen Bawaslu Provinsi Maluku demikian. Sudah ada titik terang dimana Pemda Bursel sudah berkoordinasi dengan Pemprov Maluku untuk mendapat dana tambahan untuk bisa mensupport pengawasan Pilkada Bursel,” katanya, sembari berharap semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pilkada Bursel, mendorong suksesnya penyelenggaraan Pilkada di daerah itu.(TAB)

Most Popular

To Top