Terminal Transit Rusak, Sebelum Tuntas – Ambon Ekspres
Trending

Terminal Transit Rusak, Sebelum Tuntas

AMBON,AE— Terminal Transit Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon masih terus dibangun, pemerintah berencana merampungkan terminal tipe B itu secara bertahap, setiap tahun anggaran. Namun, kondisi terminal, terutama beberapa bagian yang telah dibangun sebelumnya, mulai rusak. Fraksi Golkar, DPRD Ambon mendorong adanya proses hukum jika ditemukan masalah.

Pembangunan terminal dengan luas lokasi sekitar tiga hektar itu, difokuskan pada gedung dan pagar serta halaman parkir kendaraan. Sesuai perencanaan akan disediakan halaman parkir untuk angkutan kota, angkutan dari luar kota, dan halaman parkir untuk kendaraan pribadi dan taksi pangkalan. Yang sudah di aspal adalah lahan parkir angkutan kota, sementara yang lain baru sampai pada tahap penggusuran.

Tahun 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui APBD provinsi Maluku sebesar Rp2 milar lebih untuk membangun pagar setinggi 2.5 meter, mengelilingi terminal. Pekerjaan ditangani PT. Polaris Jaya Sakti. Batas waktu pekerjaan sesuai kontrak adalah Desember, tahun ini.

Sementara gedung di Terminal, terlihat baru sampai pada pembangunan dinding gedung. Itu pun, beberapa bagian dinding di lantai dua dan tiga gedung terlihat telah rusak. Demikian juga lantai gedung.

Di tahun ini, pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar lebih untuk merampungkan beberapa bagian gedung di dalam terminal, diantaranya ruang tunggu, kantin, ruang monitoring, dan ruang loket.

Pekerjaan difokuskan pembangunan dinding, dasar lantai, dan pemasangan Plafon. “Pekerjaan sudah selesai 40 persen lebih,” ungkap konsultan pengawas CV Berko, Iwan, di terminal Transit, Selasa (24/11).

Di lantai dua gedung, juga dibuat puluhan bilik dengan ukuran sekira 2.5 X 3 meter yang diperuntukan bagi pedagang nanti. Tapi baru sampai pada tahap pemasangan dinding dengan Batu bata. Di sana juga akan dibangun ruang kesehatan, tapi juga belum nampak pembangunannya.

“ Pekerjaan bertahap. Kalau tahun 2015, yang sedang kita kerjakan ini. Selanjutnya nanti pemerintah yang tentukan, membangun bagian mana lagi,” kata Iwan.

Ketua DPRD Ambon James Maatita, mengatakan persoalan terminal transit Passo ada pada masalah pembangunan gedung karena dalam proyek yang sudah menelan banyak anggaran ini, ada tumpang tindih kewenangan. Dimana untuk lantai 1 dan area halaman yang nantinya dijadikan sebagai terminal adalah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) kota Ambon, yang telah diambil alih Dishub Maluku.

Sementara untuk pekerjaan lantai 2 hingga lantai 3 dan bagian atasnya, merupakan kewenangan dari dinas Perindustrian dan Perdagangan kota maupun provinsi. Karena untuk bagian atas gedung, nantinya akan digunakan untuk pertokoan maupun pasar. Sehingga keseluruhan bagian atas terminal menjadi domainnya Disperindag Kota Ambon.

Ketika disinggung soal anggaran Rp.38 miliar yang telah habis digunakan untuk setengah proyek ini, Ketua DPC PDI-P kota Ambon ini mengaku, proyek ini banyak menggunakan dana dari pemerintah pusat. Seharusnya proyek ini sejak awal dikerjakan oleh pemerintah provinsi.

Namun, menjadi keterlambatan proyek pembangunan terminal transit ini adalah adanya kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah kota dengan provinsi. Sehingga proyek yang dibangun sejak tahun 2007 ini belum juga diselesaikan di tahun 2015.

Wakil Ketua DPRD Ambon Husen Toisutta menjelaskan, terminal transit yang dibangun ini merupakan tugas dari Dishub kota Ambon yang sudah diserahkan kepada Dishub Maluku. Dia mengaku, pembangunannya sudah menghabiskan banyak anggaran. Maka harus secepatnya dilakukan untuk bisa difungsikan secara keseluruhan, dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Ambon Dapil Baguala, Zeth Pormes, menambahkan, terminal transit sangat penting bagi masyarakat, karena menjadi penyangga pusat kota. “Kendalanya sampai saat ini sektiar delapan tahun pembangunan transit Passo belum rampung dengan total anggaran 38 miliar. Atas dasar itu, kita minta untuk segera dituntaskan,” tegas Pormes.

Dia menilai, lambatnya proses pembangunan transit Passo dengan anggaran super jumbo ini, perlu menjadi perhatian serius dari seluruh stakeholder untuk mengawal persoalan ini. Karena jika dibiarkan, proses penyelesaian terminal ini tidak bisa berjalan sesuai harapan.

“Kita tetap menganut asas praduga tak bersalah. Kita belum meminta pertanggungjawaban mereka (Pemkot Ambon, red). Maka DPRD harus mempertanyakan anggaran tersebut. Kalau pertanggungjawaban sah maka tidak masalah. Kita akan ikut prosedur normatif, dan menjunjung proses penegakkan hukum,” terangnya.

Pormes mengaku, jika DPRD sendiri yang mendorong untuk persoalan anggaran bisa direkomendasikan ke pengadilan atau kejaksaan untuk diperiksa, tentunya Fraksi Golkar sepenuhnya mendukung proses penegakkan hukum.

“Fraksi Golkar mendukung penegakkan hukum. Karena visi kita itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan memberantas Korupsi di kota Ambon. Jadi apapun proses hukum di kota ini, fraksi mendukung sepenuhnya,” ingatnya. (MAN/ISL)

Most Popular

To Top