Hari Ini Penentuan Siapa Sekprov Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Hari Ini Penentuan Siapa Sekprov Maluku

Nama Plh Juga Disiapkan Gubernur

AMBON,AE— Setelah kurang lebih sebulan dikaji di Kementerian dalam negeri, proses penentuan sekretaris provinsi (Sekprov) Maluku direncanakan berakhir hari ini. Presiden Joko Widodo akan mensahkan keputusan  tentang pengangkatan Sekprov Maluku.

Bila rencana itu tertunda hingga melewati tanggal 1 Desember,  gubernur akan mengangkat Pelaksana harian (plh) Sekprov.

Sebelumnya, tujuh calon Sekprov Maluku yang mengikuti seleksi yakni Wakil walikota Ambon M.A.S. Latuconsina, Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku M.Z.Sangadj, Staf ahli Gubernur Maluku bidang ekonomi dan pembangunan Hallatu Roy, Kepala biro Pemerintahan Setda Maluku Hamin Bin Thahir, kepala dinas Kehutanan Kabupaten Buru Umad Muhammad, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Meikyal Pontoh, dan staf Balai Besar Kehutanan Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hendrik Koedoeboen.

“Dijadwalkan besok (hari ini) Presiden akan melakukan penetapan Sekda, sesuai hasil kajian Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ungkap gubernur Maluku Said Assagaff kepada wartawan disela-sela pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Maluku (MAMA), di gedung Islamic Center, Kamis (26/11).

Siapa yang akan ditetapkan sebagai Sekprov, itu masih dalam kewenangan Presiden. Siapa pun yang terpilih, merupakan kandidat terbaik yang siap untuk melaksankan tugas sebagai orang nomor tiga di lingkup pemerintah provinsi Maluku.

“Nanti kita lihat saja siapa yang ditetapkan oleh Presiden untuk menduduki jabatan orang nomor tiga di Provinsi Maluku,” ucapnya.

Kendati begitu, gubernur menambahkan, kalau rencana penetapan Sekprov Maluku itu mulur hingga melewati tanggal 1 bulan depan, maka harus diangkat pelaksana harian Sekprov Maluku, mengingat Sekprov saat ini, Ros-Far-Far telah masuk masa pensiun.

“Saya sendiri telah menetapkan siapa yang akan diangkat menjadi Plh. Tapi nama tersebut masih menjadi rahasia,” tuturnya.

Pengamat pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Jadusin mengemukakan, masing-masing kandidat memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, dalam konteks kebutuhan tata kelola birokrasi pemerintah daerah yang lebih baik dan efektif maka Sekprov terpilih harus merupakan figur yang punya pengalaman dalam mengatur birokrasi dengan baik.

Selain itu, Sekprov nanti harus komunikatif dengan semua pihak. Koordinasi dengan lembaga legislatif di daerah serta lembaga-lembaga lain harus dilakukan secara baik dan menjaga agar hubungan itu tetap terjalin dengan baik, dalam semangat kerja sama untuk membangun Maluku demi kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

“Jangan fokus pada rutinitas tugas sebagai Sekprov, tapi juga harus menjaga agar koordinasi tetap lancar. Baik koordinasi ke dalam maupun ke luar, antar instansi, terutama dengan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sehingga kepentingan daerah, kepentingan masyarakat dapat disikapi dan diselesaikan secara bersama dengan baik,” katanya.

Ditanya pendapatnya tentang kemungkinan adanya tekanan politik terhadap Sekprov nanti, Magister jebolan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, tahun 2009 itu menegaskan, hal itu pasti ada.

Apalagi, Sekprov harus sering berkomunikasi dengan DPRD yang merupakan lembaga politik. Sehingga, sangat mungkin, ada kelompok tertentu yang lebih mengutamakan kepentingan sempit.

Menyikapi kemungkinan itu maka Sekprov terpilih dituntut untuk tetap berintegritas, tidak mudah ditekan apalagi dipengaruhi hanya untuk kepentingan yang mengorbankan kepentingan daerah dan masyarakat.

Sebagai ketua Tim anggaran pemerintah daerah, Sekprov harus mampu menjaga agar anggaran yang diperuntukkan bagi kebijakan pembangunan demi kepentingan masyarakat tidak dipangkas hanya karena tekanan kelompok tertentu yang mengutamakan kepentingan sempit.

“Karena itu, saya kira akan lebih baik jika ada transparansi, akses bagi semua kalangan untuk mengontrol dan mengawal penganggaran pembangunan, saat dibahas di DPRD. Baik OKP maupun LSM, semua diberikan akses untuk mengontrol, bukan memutuskan. Ini akan mendukung kinerja Sekprov,” ujarnya. (MAN)

Most Popular

To Top