Kaya Ikan, Miskin Infrastruktur – Ambon Ekspres
Trending

Kaya Ikan, Miskin Infrastruktur

AMBON, AE— Menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), bukan upaya yang mudah. Butuh persiapan infrastruktur yang lebih baik lagi, disertai penyiapan sumber daya manusia masyarakat di daerah ini agar dapat mengelolah potensi perikanan yang mencapai 1.7 juta ton setiap tahun ini. Pemerintah Maluku jangan hanya pandai berencana, tapi harus beraksi secara proaktif.

Sebelumnya, Wakil presiden, Jusuf Kalla mengungkapkan, pemerintah pusat akan menyediakan infrastruktur pendukung LIN, termasuk kapal penangkap ikan bagi nelayan di Maluku. Karena itu, pemerintah daerah Maluku harus menyiapkan sumber daya manusia masyarakat di daerah ini.

Pengamat Perikanan Universitas Pattimura (Unpatti) Hans Matakupang mengemukakan, penyiapan infrastruktur masih menjadi pekerjaan yang harus dilakukan, diantaranya lebih mempersiapkan berbagai infrastruktur yang telah tersedia.

“Pelabuhan perikanan Nusantara Ambon, kalau dinaikkan statusnya menjadi pelabuhan perikanan samudera akan lebih baik. Karena fasilitasnya tentu bertambah,” ungkapnya, Kamis (26/11).

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Pattimura (Unpatti) itu mengatakan, agar manfaat LIN dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah ini, penyiapan infrastruktur, tentu harus lengkap, mulai infrastruktur penangkapan ikan hingga pengolahan ikan.

Disamping penyiapan infrastruktur, hal penting lain yang harus dilakukan, terutama oleh pemerintah daerah adalah penyiapan sumber daya manusia masyarakat Maluku. Pemerintah harus terus mendorong peningkatan SDM melalui jalur pendidikan formal serta pendidikan non formal.

“Misalnya, memberikan bantuan seperti beasiswa kepada mahasiswa perikanan dan kelautan yang tidak mampu, agar mereka termotivasi untuk belajar. Disamping memberikan pelatihan bagi nelayan atau masyarakat pesisir,” katanya.

Diakuinya, di dalam dokumen persiapan LIN yang merupakan hasil kajian banyak ahli itu, sudah tercantum langkah-langkah penyiapan berbagai hal, termasuk sumber daya manusia untuk LIN.

Pengamat Perikanan dari Universitas yang sama, Ruslan Tawari mengatakan, apa yang disampaikan oleh Wakil presiden tersebut adalah benar. Pemerintah tentu harus menyediakan infrastruktur.

Disamping penyiapan sumber daya manusia oleh pemerintah daerah Maluku. “Karena untuk mengimplementasikan LIN, itu pertama adalah infrastruktur. Yang kedua adalah SDM,” katanya.

Untuk infrastruktur, Tawari mengungkapkan, Maluku masih membutuhkan lebih banyak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), berikut semua fasilitas pendukungnya. “Termasuk coolstorage kita masih kurang,” ungkapnya.

Sementara untuk penyiapan sumber daya manusia, Tawiri menegaskan, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana pelatihan untuk lebih memberdayakan para nelayan di daerah ini.

Sebab, para nelayan yang ada saat ini merupakan nelayan alamiah, yang berprofesi sebagai penangkap ikan karena tradisi dari orang tua atau mereka kebetulan merupakan warga yang mendiami wilayah pesisir.

“Berapa banyak nelayan kita yang mampu melaut, misalnya 1 bulan, dengan jauh misalnya 20 atau 30 mil. Ini baru bicara teritorial, belum juga zona ekonomi ekslusif (ZEE). Mereka harus memahami alat-alat modern perikanan,”katanya.

Pengamat perikanan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Husain Latuconsina mengemuakan, insfrastruktur perikanan di Maluku masih kurang, harus dimaksimalkan.

“Kita punya pelabuhan perikanan juga kan belum maksimal. Infrastruktur pendukung perikanan tangkap itu kan semestinya jangan hanya kita sekedar menangkap ikannya. Tapi kita punya kapasitas penyimpanan ikan, klostor dan sebagainya,” jelasnya, kemarin.

Artinya, harus ada pengolahan. Jangan sampai Maluku hanya mengekspor bahan mentah yang nilainya rendah. Harus diolah agar punya nilai tambah.

Pemerintah harus menyediakan industri perikanan di Maluku. Dengan begitu, selain dapat meningkatkan nilai jual ikan, juga membuka kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat di daerah ini.

Perekrutan tenaga kerja, dengan tentu harus mengutamakan tenaga lokal. Sehingga masyakat dapat merasakan manfaat dari potensi perikanan di Maluku

“Jangan kita berfikir, sekedar mendapatkan dana dari pusat, tapi masyarakat dapat apa? Kan LIN ada regulasi, misalnya menyiapkan infrastruktur pendukung, pelabuhan perikanan dan sebagainya. Kedepan, pelabuhan perikanan nusantara Ambon harus ditingkatkan menjadi pelabuhan perikanan Samudera,”ujarnya.

Jadi, LIN menurut Latuconsina hendaknya dipikirkan dan dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah Maluku, agar Maluku jangan hanya dapat nama, harus merasakan manfaat dengan baik.

“Jadi bukan saja perikanan tangkap yang kita perkuat, tapi juga sampai di pengolahannya. Dari hulu sampai hilir. Kalau bicara mengenai perikanan tangkap, sampai dengan pengolahan, nilainya menguntungkan,” tandasnya.

Terkait pernyataan wakil Presiden yang mengharapkan Pemda Maluku menyiapkan sumber daya manusia Maluku dalam mengolah potensi perikanan lewat program LIN, Latuconsina mengatakan, itu merupakan isyarat bahwa pemerintah pusat masih mempertanyakan persiapan sumber daya manusia di Maluku. “Mereka (Pempus-red) bilang, apakah memang pemerintah provinsi ini sudah siap? Kan begitu,” katanya.

Intinya, menurut Latuconsina bila berbicara tentang LIN, berarti minimal berbicara tentang berapa persen yang sudah disiapkan oleh Pemda Maluku. Ini yang nantinya didukung oleh pemerintah pusat. Bukan semuanya disiapkan oleh pemerintah pusat.

“Atau kita hanya jangan konsep di kepala. Aksi apa yang sudah kita buat untuk Lumbung Ikan Nasional ini. Kapasitas masyarakat, apa yang sudah diperbuat. Misalnya lagi, armada penangkapan yang disediakan untuk masyarakat lokal. Apa yang sudah dipersiapkan,” sebutnya. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!