Perda Perempuan Dan Anak Desember Siap – Ambon Ekspres
Trending

Perda Perempuan Dan Anak Desember Siap

AMBON, AE— Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak sementara dibahas di DPRD Ambon. Dipastikan, minggu kedua Desember 2015, Ranperda tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda) kota Ambon.

Ini merupakan ranperda inisiatif Komisi I DPRD Kota Ambon yang telah diusulkan sejak masa sidang I tahun 2015. Ranperda ini lahir untuk meminimalisir tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun hingga masuk masa sidang III, Ranperda tersebut belum juga ditetapkan.

“Bukannya lambat untuk ditetapkan. Tetapi kita sudah melakukan hingga tahap uji publik. Maka tinggal satu kali lagi pembahasan, perda ini siap untuk ditetapkan. Karena akhir-akhir ini kita disibukan dengan agenda DPRD lainnya yang cukup penting, sehingga kita pending.

Maka tinggal satu kali lagi finishing (penyelesaian, red) dan bisa langsung diusulkan untuk ditetapkan menjadi perda,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far Far, kepada Ambon Ekspres, di Balai Rakyat Belakang Soya, Kamis (26/11).

Usai pembahasan dan penetapan APBD 2016, Komisi I khususnya Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, akan langsung mengadakan pertemuan dengan Komnas Perempuan dari Jakarta untuk membahas bersama guna memboboti Ranperda tersebut.

Sebelumnya, lanjut Politisi asal PDI-P ini, sudah dilakukan pembahasan bersama stakeholder terkait, dan pembahasan telah selesai. Sehingga telah disimpulkan Ranperda tersebut tinggal satu tahap lagi memasuki finishing.

“Jadi kami berharap semua komponen masyarakat bisa besabar, karena Ranperda tersebut saat ini sedang digodok di DPRD. Maka kaum perempuan dan anak tidak perlu merasa takut, karena akan ada satu regulasi payung hukum. Dipastikan dalam minggu kedua bulan

Desember 2015, sudah siap ditetapkan menjadi sebuah perda,” terang, ketua Pansus perlindungan perempuan dan anak ini.

“Ranperda tersebut melindungi hak-hak perempuan dan anak. Yakni hak bekerja atau pendampingan oleh kuasa hukum, LSM maupun P2TP2A, jika terjadi kekerasan. Jadi Ranperda mengakomodir semua aturan dan hak perempuan dan anak di kota Ambon,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Ambon Asmin Matdoan. Kata dia, tersisa satu kali pembahasan Ranperda kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka sudah bisa ditetapkan menjadi sebuah perda kota Ambon.

“Tinggal sekali bahas yaitu tahap sosialisasi, setelah itu masuk penetapan. Karena kita belum reses, tapi dipastikan ditetapkan dalam masa sidang III tahun 2015. Setelah paripurna penetapan APBD 2016, seminggu lagi kita sudah mulai untuk menyelesaikan perda,” tandas Matdoan.

Politisi asal PKB ini mengaku, proses kelanjutan Ranperda perlindungan perempuan dan anak ini sudah diagendakan. Karena ada dua Ranperda yang merupakan Ranperda inisiatif dari komisi I DPRD Ambon. “Jadi sudah diagendakan.

Setelah ini sudah mulai dilakukan tahap akhir untuk ditetapkan. Jadi Desember sudah bisa ditetapkan,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPRD Ambon Zeth Pormes menambahkan, “ini hanya tinggal disinkronisasi dan diharmonisasikan saja untuk dirampungkan. Karena Ranperda ini belum 100 persen dibahas, jadi tinggal satu kali untuk ditetapkan.Dan tidak ada kendala teknisnya. Tetapi kita sesuaikan dengan regulasi Undang-Undang. Kemudian mekanisme penyelesaian Ranperda tersebut,” kata Pormes.

Politisi muda asal Golkar ini berharap, dengan lahirnya perda perlindungan terhadap perempuan dan anak, bisa melindungi sepenuhnya apa yang menjadi hak dari kaum perempuan dan anak.

Sehingga ada tindakan khusus yang diperuntukan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual. (ISL)

Most Popular

To Top