Pilkada Bursel Batal Ditunda – Ambon Ekspres
Trending

Pilkada Bursel Batal Ditunda

AMBON,AE— Pemerintah Kabupaten Buru Selatan akhirnya mencairkan anggaran tambahan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 sebesar Rp500 juta. Namun, anggaran itu dihitung belum mencukupi kebutuhan Panwaslu secara total selama lima bulan kedepan.

Sekretaris Panwaslu Bursel, Ali Maharaja saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via telepon, Kamis (26/11) mengatakan, pencairan anggara Rp500 juta dilakukan tunai atau tidak bertahap. Panwaslu langsung menjalankan tugas pengawasan.

“Pemda telah mentransfer anggaran pengawasan ke rekening Panwaslu. Pencairan dilakukan langsung atau tidak bertahap. Dengan demikian, panwaslu sudah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi dan memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, baik Panwaslu Bursel maupun Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) provinsi Maluku mengancam menunda Pilkada. Ini disebabkan anggaran Panwaslu Kabupaten Buru Selatan tidak mencukupi untuk proses pengawasan sampai dengan berakhirnya tahapan.

Nominal anggaran pengawasan yang diusulkan oleh Panwaslu ke Pemda dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp6,7 milyar. Namun, yang disanggupi pemda Rp1,5 Milyar.

Pada Oktober lalu, Panwas mengajukan perubahan sebesar Rp3,5 milyar. Yang disetujui hanya Rp500 juta. Pencairan tahap pertama sebesar 250 juta. Hingga 11 November, sisa anggaran yang telah disetujui itu tak kunjung diberikan.

Panwaslu geram. Klimaksnya, lembaga pengawasan ad hoc tingkat kabupaten itu menggelar rapat pleno dan memutuskan menunda pengawasan untuk sementara. Keputusan ini termaktub dalam surat keputusan (SK) Panwaslu nomor 143/Panwas/Kab.Bursel/XI/2015 tertanggal 12 November 2015.

Surat ini berisi tiga poin yakni, pertama menunda pembentukkan pengawas TPS, kedua, menghentikan sementara pengawasan pilkada, dan ketiga, memberikan batas waktu hingga 16 November (hari ini) bagi pemda. Beruntung, 17 November Pemda Bursel memberikan sinyal bahwa segera memberikan Rp500 juta, dan barulah dicairkan, kemarin.

Ali melanjutkan, kendati telah dicairkan, namun Perjanjian Hibah Daerah (HPHD) belum ditanda tangani secara bersama oleh Panwaslu yang diwakili ketua, Siyusuf dan Bupati Bursel, Tagop Soulissa. Ini disebabkan, bupati masih melakukan kunjungan kerja ke kecamatan Kepala Madan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sesuai hitungannya, anggaran Rp500 juta hanya mencukupi kebutuhan Panwaslu serta jajarannya selama dua bulan atau sampai pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu, dia mengaku, telah berkoordinasi dengan bupati untuk penambahannya.

Selain itu, pemda Bursel juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku. Namun, dia tak memastikan kapan realisasinya. “Pemda Bursel masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku untuk penambahannya. Terkait dengan realisasinya, kita belum memastikan,” katanya, tanpa menyebut total anggaran yang dibutuhkan Panwaslu selama tiga bulan tersebut.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Abdullah Ely mengatakan, setelah anggaran Rp500 juta dicairkan, Panwaslu Bursel harus segera melakukan rapat pleno untuk mencabut surat penghentian pengawasan tahapan Pilkada yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Ini penting, agar publik mengetahui secara gamblang bahwa pengawasan Pilkada Bursel tetap dilaksanakan atau tak lagi ditunda.

Selain itu, kata Abdullah, Panwaslu juga segera mengawasi tahapan Pilkada Bursel yang tengah berjalan, yakni sortir dan pelipatan surat suara. Setelah itu, melakukan perekrutan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kedua, panwaslu harus segera melakukan pengawasan terhadap tahapan sortir dan pelipatan surat suara yang saat ini dilakukan oleh KPU. Ketiga, membentuk pengawas TPS. Tiga hal itu yang harus segera dilakukan oleh panwaslu,” paparnya, sembari menambahkan, akan memberikan instruksi resmi secara lisan dan tulisan. (TAB)

Most Popular

To Top