8 Bulan BAP Vanath tak Dikembalikan – Ambon Ekspres
Trending

8 Bulan BAP Vanath tak Dikembalikan

AMBON,AE— Sampai kemarin, berita acara pemeriksaan mantan Bupati Seram Bagian Timur Abdullah Vanath, belum dikembalikan penyidik Direktorat reserse kriminal khusus Polda Maluku, kepada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dua kali dikembalikan jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku, namun penyidik polisi masih saja lambat melengkapinya. Padahal, bagi pengamat hukum untuk melengkapi BAP, tak butuh waktu lama.

Sudah sejak Februari 2015 lalu, berkas mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) itu, diserahkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti. Vanath adalah tersangka tindak pidana pencucian uang, dana pemerintah SBT yang di depositokan atas nama pribadi. Duit sebanyak Rp2 miliar ditanam selama tiga tahun, namun dikembalikan tanpa dilengkapi bunga.

Terakhir jaksa memberikan petunjuk. Ada dua petunjuk, yakni hasil audit, dan penambahan tersangka baru. Hasil audit, kini sudah dikantongi. Namun, hingga kini, petunjuk lainnya, tak kunjung dilengkapi. Lambatnya penegakan hukum terhadap kasus pencucian uang, menyita perhatian publik.

Pengamat hukum Universitas Darusalam Ambon, Almudatsir Sangadji mengatakan, dalam hukum, seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa, KPK maupun Polisi, paling tidak harus memiliki dua alat bukti. Terkait kasus TPPU, Vanath ditetapkan sebagai tersangka, karena penyidik sudah mengantongi dua atau lebih alat bukti.

“Kemudian dalam hal pemberkasan untuk pelimpahan ke Kejaksaan. Jaksa, sebagai penuntut umum yang nantinya akan menuntut membuat dakwaan ketika kasus ini bergulir ke pengadilan, akan meneliti apakah unsur-unsur pembuktian itu sudah lengkap, ataukah masih kurang. Jika masih kurang, dikembalikan dengan petunjuk,” jelasnya.

Jika dalam petunjuk itu, lanjutnya, diharuskan ada tersangka lain, hal itu tidak perlu menghambat penyidikan kasus ini. Karena nantinya berkas tersangka lain yang terlibat bersama-sama dengan Vanath, akan dibuat secara terpisah. Sementara berkas milik Vanath, sudah seharusnya dilengkapi kemudian diserahkan lagi kepada JPU.

“Bukan berarti jika ada keterlibatan atau ada tersangka lain lalu harus ditunda-tunda. Karena, jika ada petunjuk untuk adanya tersangka lain, pastinya berkas tersebut terpisah dari berkas milik Vanath. Jadi, harus secepatnya kasus ini diproses lebih lanjut,” tegasnya.

Sangadji menilai, kasus ini sangat menonjol. Karena kasus ini menjadi perhatian publik. Dan sudah sepatutnya, harus diproses hingga ke pengadilan. Selain itu, penyidik juga harus tegas dan berupaya untuk melengkapi semua berkas tersangka. Entah apapun petunjuknya, namun yang pasti penyidik harus tegas dalam menindak kejahatan.

“Bahwa kemudian dia bersalah atau tidak, nanti akan dibuktikan oleh hakim. Tetapi yang pasti, penyidik harus menunjukan kepastian hukum. Kalau status tersangka Abdullah Vanath dibiarkan seperti ini, tidak akan memberikan kepercayaan atau kepastian hukum kepada masyarakat,“ tandasnya.

Praktisi hukum, Henriy Lesikoy menilai, masalah pada kasus Abdullah Vanath, bukan lagi hal baru. Kata dia, dalam penyidikan suatu perkara, tentu saja penyidik maupun JPU harus benar-benar memiliki cukup bukti untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Sejalan dengan hal itu, JPU memberikan petunjuk agar penyidik lengkapi.

“Hal itu, diperlukan agar benar-benar kasus ini terbuka. Petunjuk itu dibuat karena jaksa merasa ada yang kurang. Sehingga, untuk menjerat seseorang, maka diperlukan bukti-bukti kuat. kemudian dibuatlah petunjuk-petunjuk itu, agar dilengkapi,”terangnya.

Dalam hukum, ketika memberikan petunjuk, JPU berpedoman dari BAP dan bukti-bukti surat yang diserahkan penyidik. Sehingga, hal itu tidak sulit untuk dilengkapi oleh penyidik.

“Seharusnya penyidik tidak kesulitan dalam melengkapi petunjuk itu. Karena apapun petunjuknya, semua itu berawal dari BAP yang dibuat penyidik. Sehingga, jaksa tinggal memeriksa mana yang kurang,” jelasnya.

Sangat disayangkan, tambah dia, petunjuk jaksa itu harus dilengkapi selama berbulan-bulan, sehingga membuat penegakan hukum terkait kasus ini terhambat. “Apa susahnya? kan petunjuk itu dibuat berdasarkan BAP yang dibuat penyidik. Jadi tidak sulit, “tegasnya lagi.
Lusikoy menambahkan, kasus yang menyeret mantan penguasa SBT dua periode itu,

memang berlarut-larut. Selain itu, kasus ini juga menyita perhatian publik. Sehingga sudah seharusnya, Ditreskrimsus bergerak cepat memproses kasus ini. “Kasus ini memang menarik. Karena melibatkan mantan bupati, dan memang agak lamban prosesnya. Jadi, mereka (penyidik red) harus secepatnya memproses hingga tuntas,” tutupnya. (AFI)

Most Popular

To Top