PDIP tak akan Bantu Sitanala – Ambon Ekspres
Trending

PDIP tak akan Bantu Sitanala

Pelaku Penganiaya Warga dan Anak

AMBON,AE— Ketua DPD PDIP Maluku, Edwin Adrian Huwae menegaskan, PDIP tak akan memberikan bantuan hukum terhadap Jimmy Sitanala.

Sebaliknya sanksi akan diberikan jika Jimmy bersalah secara hukum karena melakukan tindak penganiayaan terhadap warga termasuk anak dibawah umur.

“Itu kan perbuatan atas nama pribadi. Kalau memang benar dia melakukan pemukulan, tentu itu perbuatan pribadinya, bukan atas nama partai, maka dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Bukan atas nama kepentingan partai.

Kalau dia melakukan sesuatu atas nama partai, tentu partai akan menyediakan penasehat hukum,” jelas legislator dari daerah pemilihan Malteng ini.

Ketua DPRD Maluku itu juga memastikan, partai akan memberikan sanksi jika perbuatan Jimmy benar-benar terjadi dan dibuktikan secara hukum. Seperti apa sanksinya, dia enggan menyebutnya.

“Sanksinya tergantung dari kasusnya. Karena itu, saya tidak bisa serta merta mengatakan dia (Jimmy) bersalah atau tidak. Kita harus melihat secara baik, apa yang menjadi perbuatannya. Jangan sampai apa yang menjadi pemberitaan berbeda dengan fakta,” kata dia.

Dia juga mendukung proses hukum yang sedang berlangsung di Polres Ambon dan PP Lease. Kata dia, untuk membuktikan kebenaran, harus melalui proses hukum yang berlaku.

“Tapi, kalau memang sudah diproses hukum, ya silahkan saja. Supaya dapat diketahui secara benar apa yang terjadi. Tentu, kita juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dan proses hukum merupakan hal yang tepat untuk menguji kebenaran materil dari apa yang terjadi dibalik peristiwa itu,” paparnya.

Lain halnya dengan Ketua DPC PDIP kabupaten Maluku Tengah, Marthinus Wattimena yang dihubungi Ambon Ekspres via telepon, Minggu (28/11). Kata dia, Soal bantuan hukum, partai tetap memberikan kepada setiap kadernya yang bermasalah secara hukum.

Dia juga mengatakan, Jimmy Sitanala akan diberi sanksi. Hanya saja, sampai dengan kemarin sore, belum ada laporan resmi, baik lisan maupun tertulis kepada partai. “Sampai hari ini belum ada laporan ke partai. Baik oleh korban maupun pak Jimmy sendiri. Justru informasi ini kami dapat dari berita di media,” katanya.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku Tengah sendiri akan memproses Jimmy Sitanala yang diduga menganiaya warga negeri Suli, kecamatan Salahutu, Jumat, (27/11), lalu. Proses ini akan dilakukan, jika BK telah menerima laporan dari korban penganiayaan.

“Sampai hari ini belum ada laporan yang masuk dari pihak korban ke BK, jika memang ada kita tindaklanjut,” ujar sekretaris BK Abukakar Nusalelu saat dihubungi Ambon Ekspres, Minggu,(29/11). Jimmy, adalah anggota DPRD Malteng, dari Fraksi PDIP.

Dia mengaku, sudah mendapatkan informasi dari media, namun itu belum dapat dijadikan alat bukti. Jika ada laporan dari korban maupun partai, persoalan tersebut akan dibahas secara internal.

Dia menolak berspekulasi terkait sanksi terhadap Jimmy sebelum terlebih dahulu mengkaji persoalan tersebut secara internal.” Kita belum tahu akar persoalannya seperti apa, mana pihak yang benar dan mana yang salah. Nah, jika ada laporan, kita bahas dalam rapat,” timpal Nusalelu.

Seperti ditulis Ambon Ekspres, Sabtu (28/11), Jimmy Sitanala, anggota DPRD Maluku Tengah asal PDIP itu dilaporkan oleh Steven Tapilaha, warga Suli yang merupakan korban penganiayaan. Peristiwa itu terjadi di desa Suli, sekira pukul 01.30, Jumat (27/11)dini hari.

Sementara itu, ditempat terpisah Direktur Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Ambon, Bai Tualeka mengatakan, aparat kepolisian dari Polres Pulau AMbon dan Pp Lease, yang telah menerima laporan tindakan penganiayaan terhadap anak dibawa umur oleh anggota DPRD Malteng itu, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sudah jelas, apa yang diamankan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak dibawah umur. Artinya siapapun dia pelakunya harus diproses sesuai dengan perbuatannya, atas fakta-fakta hukum yang berlalu,” jelas Tualeka, kepada koran ini, Minggu sore kemarin.

Menurutnya, Lappan Ambon, tetap akan mengawal kasus penganiayaan yang dilakukan oleh politisi PDIP tersebut. “Yang kami akan kawal berdasarkan tugas dan fungsi kami itu, yakni tindakan terhadap anak dari Steven, yang masih dibawa umur itu.

Kami juga minta supaya penyidik harus tegas dan menerapkan hukum sesuai dengan fakta yang ada, tanpa harus mengebiri hak anak, terutama korban,” terangnya. (ANC/TAB/AHA)

Most Popular

To Top