Pemkot ‘’Sulap’’ Pasar Jadi Kontrakan – Ambon Ekspres
Trending

Pemkot ‘’Sulap’’ Pasar Jadi Kontrakan

AMBON, AE— Berawal dari perencanaan yang gagal, akhirnya pasar Ole-Ole yang difungsikan tahun 2013 lalu, kini dialihfungsikan menjadi kontrakan. Pasar itu dikontrakan kepada para pekerja Jembatan Merah Putih yang berdekatan dengan pasar souvenir asal Maluku itu.

Pasar itu dibangun di tanah milik Pemerintah kota (Pemkot) Ambon seluas 3.000 meter persegi. Berlokasi di jalan Sultan Hasanuddin kecamatan Sirimau kota, Tantui kota Ambon. Berhadapan dengan bagian samping Maluku City Mall.

Pasar ini menjual berbagai jenis cenderamata asli khas Maluku. Kini tinggal beberapa pedagang yang masih bertahan. Sementara gedung kosong dijadikan kontrakan oleh Disperindag kota Ambon. Hasil kontrakan dimasukan kedalam kas Pemkot Ambon.

Namun tindakan mereka tanpa sepengetahuan DPRD Ambon yang memiliki fungsi pengawasan.

“Yang kontrak di pasar milik Pemkot ini bukan para pedagang saja. Tetapi sudah dicampur dengan beberapa kontraktor dan beberapa para pekerja Jembatan Merah Putih. Mereka yang tinggal di sini itu semua kontrak.

Yang sudah cukup lama menempati lantai dua pasar Ole-Ole itu,” ungkap salah satu pedagang pasar Ole-Ole yang enggan namanya dikorankan, Sabtu (28/11).

Menurutnya, pasar tersebut harusnya dijadikan tempat berkumpulnya seluruh pedagang yang menjual berbagai jenis cenderamata maupun makanan khas Maluku. Sehingga pasar berlantai dua ini bisa kembali hidup, dan dipenuhi oleh berbagai turis yang datang ke Ambon. Bukan dialihfungsikan menjadi kontrakan.

“Coba semua pedagang cenderamata atau penjual khas sagu yang diemperan jalan Mardika dan batu akik di A.Y Patty dipindahkan kesini. Pasti pasar ini paling ramai dikunjungi seluruh wisatawan,” tandasnya.

“Kita harapkan ada sikap tegas dari Wali Kota Ambon untuk melihat hal ini, kalau bisa melanjutkan pemerintahan itu sesuai aturan. Jangan apa yang sudah dibuat dan diperuntukan, tetapi dialihfungsikan tanpa memikirkan dampaknya dikemudian hari,” pesannya.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, yang dikonfirmasi soal dialihfungsikannya pasar itu, dengan enteng membenarkannya. “Memang pasar Ole Ole itu sekarang dikontrak oleh pengusaha.

Dan itu dikelola Pemkot Ambon lewat Disperindag. Jadi siapa yang ingin kontrak ya silahkan lewat kita. Yang mau pakai buat sewa nanti lewat pemkot atau Disperindag kota Ambon,” terang Louhenapessy.

Politisi asal Golkar itu menilai, tidak menjadi soal jika pasar tersebut dijadikan kontrakan. Karena akan ada pemasukan yang masuk pada kas daerah. Namun, kata dia, hanya beberapa pengusaha, yakni dua kontraktor yang sementara mengisi gedung tersebut.

Sementara untuk para pekerja Jembatan Merah Putih (JMP) maupun pekerja lainnya memiliki tempat sendiri dan tidak menempati tempat tersebut.

“Jadi itu hanya beberapa pengusaha, kalau untuk JMP itu tidak ada. JMP punya lokasi sendiri, tidak lewat kita. Karena gedung itu kan ada milik provinsi juga. Jadi mereka itu sewanya lewat Indag. Jadi kita tidak ada urusan dengan JMP,” jelas Louhenapessy.

Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Ambon Ali Rahman Ohorella mengaku, tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan kalau ada pengalihfungsikan pasar oleh pemerintah lewat Disperindag.

Karena pasar Ole Ole merupakan icon daerah yang harus diperhatikan dan dipertahankan oleh pemerintah sebagai pasar satu-satunya yang menjual cenderamata terlengkap di kota Ambon.

Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah, memberikan semangat baru dan menghidupkan kembali pasar Ole Ole. “Pasar ini dibangun dan dikhususnya menjual cenderamata maupun makanan khas Maluku.

Sehingga setiap wisatawan yang datang tidak kesulitan lagi. Tapi jika pasar ini sudah dijadikan kontrakan kepada beberapa pengusaha, maka akan kita pertanyakan. Ini ada apa? Karena proyek miliaran rupiah ini terkesan mubazir,” kesal Ohorella, ketika dihubungi kemarin.

Pemerintah, kata dia, seharusnya bisa berusaha agar menghidupkan kembali pasar sudah semakin sepi itu. Bukan malah mengalihfungsikan pasar menjadi kontrakan, tanpa meminta masukan dari DPRD yang memiliki fungsi Pengawasan serta mitra dari Disperindag sendiri.

“Kalau seperti ini, artinya Disperindag kota Ambon tidak mampu melakukan tugas dan fungsinya. Seharusnya itu bisa lebih kreatif dalam mempromosikan pasar Ole Ole. Tapi ini tidak dilakukan. Jangan dialihfungsi, karena nantinya ketika JMP sudah jadi, pasti pasar tersebut akan semakin ramai dikunjungi wisatawan,” ingatnya.

Anggota Komisi II DPRD Ambon Taha Abubakar menambahkan, selama ini pemerintah serta Disperindag tidak aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Harusnya setelah tahu pasar Ole Ole dikontrakan, pemerintah harus bisa memikirkan nasib ratusan pedagang kali lima (PKL) lainnya yang saat ini banyak ditertibkan.

“Selama ini pemerintah tidak memanfaatkan tempat itu sebagai pasar. Karena banyak pedagang yang belum mendapat lapak jual beli. Dengan adanya sewa menyewa yang tidak tau itu siapa. Ini yang membuat kita kesal,” akui Taha.

Ketua DPC PPP Teluk Ambon ini meminta agar Disperindag Kota Ambon bisa melakukan penertiban di pasar Ole Ole. Yakni hanya mengijinkan agar yang menempati gedung tersebut adalah pedagang penjual cenderamata atau ole-ole saja.

Karena pemerintah harus menjaga dan menghargai apa yang telah diprogramkan oleh wali kota sebelumnya yang mengkhususnya agar pasar tersebut hanya diisi oleh penjual cenderamata sesuai namanya.

“Mau terlanjur dikontrakan mau apapun, tapi itu tidak sesuai dengan peruntukan saat dibangun oleh pemerintah. Itu kan untuk pedagang cenderamata, khususnya produk dan kerajinan khas Maluku.

Jika ini dilaih fungsikan dan dijadikan kontrakan atau tempat tinggal maka itu salah. Maka kita minta kepada walikota untuk segera menertibkan,” pesannya.(ISL)

Most Popular

To Top