Proyek Abal-Abal Terminal Transit – Ambon Ekspres
Trending

Proyek Abal-Abal Terminal Transit

AMBON,AE— Pembangunan Terminal Transit di desa Passo, kecamatan Baguala kota Ambon belum tuntas, tapi anggaran miliar rupiah telah habis. Proyek ini direncanakan menelan anggaran sekitar Rp75 miliar. Anggaran daerah tak cukup, pemerintah pusat membantu, tapi Terminal belum rampung.

Sementara beberapa bagian pada gedung Terminal yang direncanakan berfungsi tahun depan ini, telah rusak. Aparat penegak hukum didesak memeriksa semua pihak yang bertanggung jawab dalam proyek itu.

Terminal tipe B itu mulai dibangun pada masa pemerintahan Jopi Papilaja sebagai Wali Kota Ambon bersama wakilnya Olivia Latuconsina. Ini sebagai bagian dari upaya menjadikan Desa Passo sebagai kota orde kedua. Pemerintah pun bersemangat dengan mengelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah pada beberapa tahun anggaran.

Terminal yang dibangun diatas lahan sekitar 5 hektare itu, antara lain untuk mengalihkan semua Angkutan Kendaraan Dalam Provinsi (AKDP) ke sana, guna mengurangi tingkat kemacetan di dalam kota. Proyek direncanakan tuntas pada tahun 2010 lalu, namun molor hingga saat ini, karena masalah anggaran.

Tahun 2007, pemerintah kota Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar lebih untuk pembangunan tahap awal yakni pembebasan lahan, penggusuran dan pembersihan lokasi.

Berikutnya, tahun 2008, pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembangunan tahap ke II yakni penimbunan, pekerjaan dasar dan penimbunan serta pengecoran tiang pancang. Dan di tahun 2009, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp14 miliar pekerjaan tahap III yakni pengecoran lantai dan sebagian dinding beton gedung Terminal. Pekerjaan ditangani PT Reminal Utama Sakti.

Tahun 2010, rencana pembangunan tahap empat dengan anggaran Rp21 miliar untuk penyelesaian gedung A, batal terwujud karena pemerintah kota mengalami defisit anggaran. Sehingga, pekerjaan pun terhenti sampai tahun 2014, pemerintah kota mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada kucuran anggaran dari sana. Namun, permintaan itu tidak diamini pempus.

Karena itu, pemerintah kota terpaksa kembali mengalokasikan anggaran dari APBD kota Ambon tahun 2014 sebesar Rp1.5 miliar untuk pembangunan Tower Terminal.

Pemerintah pusat baru mengabulkan permintaan anggaran untuk kelanjutan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar lebih pada tahun 2015, guna merampungkan beberapa bagian gedung di dalam Terminal, diantaranya ruang tunggu, kantin, ruang monitoring, dan ruang loket. Pihak PT Reminal Utama Sakti kembali diberikan kepercayaan untuk menangani pekerjaan ini dengan masa kontrak sampai Desember 2015.

Tahun ini, pemerintah provinsi Maluku juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 milar lebih untuk membangun pagar setinggi 2.5 meter, mengelilingi terminal. Pekerjaan ditangani PT. Polaris Jaya Sakti. Batas waktu pekerjaan sesuai kontrak adalah Desember, tahun ini.

Hingga saat ini, gedung Terminal baru sampai pada pembangunan dinding di lantai satu dengan batu bata. Itu pun belum menyeluruh. Sementara lantai dua, dan tiga, masih terbuka, hanya tiang-tiang penyangga yang terpasang, berikut dasar lantai.

Namun, terlihat beberapa bagian pada dasar lantai dua dan tiga yang merupakan hasil pekerjaan tahun 2009 itu telah rusak. Demikian juga beberap bagian plafon yang telah dipasang di bagian lantai satu, telah rusak.

Sementara di lantai satu, selain dinding yang baru separoh gedung, sebagian besar dasar lantai juga masih terlihat hanya ada timbunan.

Sesuai perencanaan akan disediakan halaman parkir untuk angkutan kota, angkutan dari luar kota, dan halaman parkir untuk kendaraan pribadi dan Taksi pangkalan. Yang sudah diaspal adalah lahan parkir untuk angkutan kota, sementara yang baru baru pada penggusuran.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon mengatakan, kendati Terminal Passo belum rampung, namun pemerintah berencana memfungsikan dengan mengalihkan semua AKDP yang selama ini masuk ke dalam kota, untuk melayani penumpang hanya sampai di Terminal Transit Passo.

“Yang penting difungsikan dulu. Kalau difungsikan, itu berarti harga jualnya sudah bisa. Jadi kita berharap, kedepan mungkin akan ditanggulangi oleh pihak ketiga, inverstor, setelah difungsikan. Saya sendiri belum melihat, sampai saat sudah berapa persen yang sudah selesai. Yang penting bagi kita, berfungsi di tahun 2016,” kata Saimima, Jumat (27/11).

Rencana tersebut dinilai tidak masalah, bila kondisi Terminal telah siap difungsikan. Namun, dengan melihat hasil pekerjaan hingga saat ini, rencana pemerintah tersebut terkesan hanya ingin menunjukkan kepada publik bahwa Terminal itu sudah dapat dimanfaatkan.

“Padahal, kan masih ada banyak kekurangan itu. Diantaranya, lahan parkir yang belum diaspal, apakah dipaksakan kendaraan masuk ke sana. Lalu bagimana dengan ruang-ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas di sana,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku Faisal Yahya Marasabessy mengemukakan, Minggu (29/11).

Selain itu, lanjutnya, bila terminal difungsikan tahun 2016 dalam kondisi masih terdapat banyak kekurangan dan itu akan dikerjakan setelah Terminal difungsikan, tentu menganggu warga yang beraktivitas di sana.

Marasabessy mengatakan, pembangunan terminal yang menelan anggaran miliaran rupiah itu, tentu tidak dapat terlepas dari dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan. Sebab, anggaran yang direncanakan tidak sedikit, demikian juga yang telah digunakan. Sementara masih banyak kekurangan di sana.

“Sudah banyak uang daerah yang dipakai di sana. Kalau masyarakat tidak dapat menikmati hasilnya dengan baik karena masih adanya kekurangan sana-sini, apakah ini tepat? Kan tidak. Pemerintah jangan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Koordinator Indonesian Democration Reform Institute (INDEI) Wahada Mony menambahkan, penggunaan anggaran pembangunan Terminal Transit di Passo harus diaudit dan hasilnya harus disampaikan kepada publik. Sebab, sudah banyak anggaran yang digunakan dalam proyek jumbo tersebut.

Selain itu, menurut Mony aparat penegak hukum harus memberikan perhatian pada proyek tersebut, karena yang digunakan adalah uang negara, harus terbuka dan tertanggung jawab. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran.

Bila ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang merugiakan keuangan negara, semua pihak yang berwenang dalam proyek itu harus diperiksa. “Jadi, kita mendesak jaksa untuk membongkar masalah ini,” tegasnya.(MAN)

Most Popular

To Top