Segera Tetapkan Sekda Devinitif – Ambon Ekspres
Trending

Segera Tetapkan Sekda Devinitif

AMBON,AE— Kebijakan Gubernur menunjuk Anthonius Siholoho sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dinilai sudah tepat. Namun, plt diharapkan tidak boleh bertahan lama. Sekda devinitif harus segera ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan maksimal.

Demikian disampaikan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku kepada Ambon Ekspres, Selasa (1/12). Selain tepat dari segi waktu, mereka juga menilai Anthonius memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai sebagai plt sekda.

“Ya kita setuju. Artinya, bagaimanapun juga seorang Sekda itu harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD, karena mitra kerja sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dan Sekda itu juga sebagai ketua tim anggaran daerah. Dan pak Anthonius dengan pengalaman birokrasinya, saya kira beliau juga sudah cukup paham,” kata ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae diruang kerjanya.

Seperti diketahui, akhir masa jabatan Ros Far-Far sebagai sekda provinsi Maluku akhir November 2015. Namun, hingga 1 Desember, Presiden Joko Widodo belum menetapkan siapa pengganti Ros Far-Far.

Untuk mengisi kekosongan pada jabatan itu, gubernur menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Anthonius Sihaloho sebagai (Plt) Sekprov.

Sebelumnya, tujuh calon Sekprov Maluku yang mengikuti seleksi yakni Wakil walikota Ambon M.A.S. Latuconsina, Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku M.Z. Sangadj, Staf ahli Gubernur Maluku bidang ekonomi dan pembangunan Hallatu Roy, Kepala biro Pemerintahan Setda Maluku Hamin Bin Thahir, kepala dinas Kehutanan Kabupaten Buru Umad Muhammad, kepala dinas Kesehatan Maluku Meikyal Pontoh, dan staf Balai Besar Kehutanan Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hendrik Koedoeboen.

Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku itu, menjelaskan, penunjukan plt Sekda merupakan kebijakan yang wajar oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff, agar penyelenggaraan pemerintah tak berhenti. Namun, menurut dia, pemerintahan akan berjalan maksimal jika Sekda devinitif telah ditetapkan.

“Kalau saya, ya lebih bagus sekda devinitif supaya tugas-tugas ini berjakan maksimal. Tapi, karena terjadi kekosongan, plt sekda harus ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut,”ujarnya.

Disinggung soal figur sekda, politisi muda PDIP itu mengaku, harus orang yang mampu mengkomunikasikan kepentingan publik dengan DPRD secara baik. Hanya saja, lanjutnya, DPRD tak punya kewenangan untuk mengintervensi proses penetapan sekda sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negera (ASN).

Ketua fraksi PKS, Amir Rumra mengatakan, yang diharapkan masyarakat Maluku, terutama pemda dan DPRD adalah Sekda devinitif. Pasalnya, dia memiliki kewenangan lebih dan peran penting bagi efektifitas penyelengaraan pemerintahan.

“Fraksi PKS mengharapkan dalam waktu cepat harus ada sekda devinitif. Karena mempunyai tanggungjawab besar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau belum, tentu mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dari sisi administrasi, karena kewenangan plt kan terbatas juga” kata Rumra di ruang fraksi PKS.

Di sisi lain, dia menilai, penunjukan plt sekda memang perlu dilakukan. Dan sebagai mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bappeda Maluku, kata dia, Sihaloho layak diangkat sebagai plt sekprov.

Namun, wakil rakyat dari daerah pemilihan kabupaten Malra, Tual dan Aru ini berharap, Siholoho loyal terhadap gubernur dan wakil gubernur dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. ”Saya kira kalau sudah sampai ditunjuk oleh gubernur, pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Dan kita harapkan agar, dia bisa searah dengan kebijakan-kebijakan gubernur dan wakil gubernur,”katanya.

Anggota komisi A DPRD provinsi Maluku, Darma Oratmangun menilai, Sihaloho merupakan pejabat senior yang sudah mempunyai jam terbang kepegawaian yang cukup tinggi. Sehingga layak dan pantas diberi kewenangan menjadi plt Sekda.

“Disamping itu, kapabilitas beliau juga sudah terukur dan sebagai salah seorang senior aparatur sipil negara di Maluku, rasanya tepat beliau ditunjuk sebagai plt sekda. Karena penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh kosong atau jabatan sekda tidak boleh lowong,” katanya.

Politisi Golkar ini meyakini, sekprov devintif segera ditetapkan sekembalinya Presiden Joko Widodo dari luar negeri.

“Namanya pejabat sementara, maka saya yakini sekda devinitif akan segera ditetapkan oleh presiden. Ini kan soal administrasi pemerintahan saja,” tambahnya.(TAB)

Most Popular

To Top