KPUD: Pilkada Siap Dilaksanakan – Ambon Ekspres
Trending

KPUD: Pilkada Siap Dilaksanakan

AMBON,AE— Komisi Pemilihan Umum empat kabupaten mengaku, siap menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Hingga kemarin sore, logitistik sudah terdistribusi di semua desa.

Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan, Divisi Logistik, Ismudin Booy saat dihubungi Ambon Ekspres via telepon, Senin (7/12) mengatakan, logistik Pilkada setempat sudah sampai di semua desa di lima kecamatan. Distribusi suara mulai dilakukan sejak 5 Desember.

“Alhamdulillah, sampai hari ini, kotak suara dan logistik lainnya sudah sampai di lima kecamatan di Buru Selatan. Distribusi berjalan lancar,” katanya.

Logistik untuk kecamatan Fena Fafan, tiba Minggu (6/12) sore. Sedangkan empat kecamatan lainnya, yakni Leksula, Kepala Madang, Ambalau, Waesala sudah tiba beberapa hari sebelumnya.

Distribusi dikawal ketat aparat kepolisian dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). “Kecamatan lainnya sudah tiba beberapa hari sebelumnya. Untuk Fena Fafan, karena jauh, makanya baru tiba hari Minggu,” paparnya.

Dia menyebutkan, jumlah Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 52.631 orang. Dengan rincian, kecamatan Ambalau 8.266, Waesama 10.988, Namrole 13.628, Leksula 9.531, Kepala Madan 7.470 dan Fena Fafan 2.748. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 152.

Ismudin memastikan, tidak ada masalah krusial menuju pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Rabu 9 Desember. Terutama kesiapan logistik. “KPU memastikan, tidak ada masalah hingga pelaksanaan pencoblosan nanti. Insyah Allah semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Saat ini, kami memantau terus kesiapan di setiap kecamatan,” paparnya, sembari menambahkan distribusi undangan kepada pemilih juga sudah dilakukan.

Pakta Integritas
Sementara itu, untuk mempertegas independensi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU sudah membuat fakta integritas. Ini dilakukan berdasarkan hasil pantauan terhadap kemungkinan terjadi keberpihakan penyelenggara ad hoc.

“Kita sudah membuat fakta integritas yang terdiri 9 butir asas penyelengaraan pemilu sebagai jaminan bahwa, Pilkada akan berjalan jujur, adil dan bermartabat. Kalau mereka melanggar poin-poin pakta integritas, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Dikatakan, KPU tidak main-main. KPU punya kepentingan memastikan Pilkada sukses dan berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. ”Misalnya, kemarin, KPU menggantikan beberapa anggota PPK, karena tidak pernah mengikuti rapat. Mereka tidak taat aturan. Karena, KPU punya kepentingan agar pilkada tetap berjalan,” tegasnya.

Anggota KPU kabupaten Seram Bagian Timur divisi data dan informasi, Amnun Naqib mengatakan, untuk suara dan logistik lainnya, sudah sampai di semua kecamatan. Undangan (C6) juga sudah dibagikan kepada pemilih.

“Berdasarkan informasi yang KPU peroleh, sudah sampai di semua kecamatan. Pendistribusian ke PPS, sebagian besar sudah dilakukan. Sedangkan undangan (C6), juga sudah mulai dibagikan oleh petugas KPPS kepada pemilih,”kata Amnun kepada Ambon Ekspres di Bula, Senin (7/11).

Jumlah pemilih untuk Pilkada kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan DPT sebanyak 97.492. Selama proses pendistribusian logistik, akui dia, tidak ada masalah. Hanya saja, sempat terjadi perbedaan pendapat antara jajaran panwaslu dengan PPK soal surat suara dan formulir C1 berhologram yang tak lagi disortir ditingkat PPK.

Pasalnya, telah disortir dan dibagikan per TPS di KPU kabupaten yang diawasi langsung oleh Panwaslu.

Disinggung soal partisipasi pemilih, Amnum optimis sekitar 80-90 persen. Untuk mencapai target tersebut, KPU sudah melakukan sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hal politiknya pada 9 Desember nanti.

Sedangkan untuk Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya, anggota KPU provinsi Maluku divisi logistik, Irene Sosiawai Ponto mengatakan, logistik telah terdistribusi ke semua kecamatan. Hingga kemarin, tidak ada masalah berarti menjelang pemungutan suara.

“KPU MBD sudah mendistribusikan logistik ke masing-masing kecamatan. Sesuai informasi yang dapat peroleh, sudah sampai di semua kecamatan. Dan sampai sekarang, belum ada laporan mengenai kendala-kendala tertentu,” katanya.

Ketua KPU kabupaten Kepulauan Aru, Victor Sjaair, saat dikonfirmasi via telepon, mengaku, logistik Pilkada telah sampai di semua kecamatan . Hari ini, baru mulai di distribusikan ke TPS masing-masing. ”Logistik sudah sampai di semua kecamatan dan desa-desa,”katanya.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Aru sebanyak 57.461 yang terbagi pada 10 kecamatan, 119 desa dan 206 Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU, lanjut dia, memastikan tidak ada masalah berarti menjelang H-1 pemungutan dan penghitungan suara. KPU juga telah membakar surat suara yang ditemukan saat penyortiran dan pengepakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi Maluku, Musa Latua Toekan, menjelaskan, kendati pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb1, bisa menggunakan hak pilih saat pemungutan suara. Ini berdasarkan edaran KPU Republik Indonesia melalui surat edaran nomor 1003 tanggal 6 Desember untuk seluruh KPU provinsi.

Dalam surat edaran disebutkan, sehubungan dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1), serta dalam rangka mengoptimalkan pelayanan hal konstitusional warga untuk memilih. Apabila masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdapat dalam DPT dan DPTb-1, ada beberapa poin yang harus dilakukan.

Yang pertama, pemilih tersebut dapat didaftarkan ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) di hari dan tanggal pemungutan suara untuk menggunakan hal pilihnya pada satu jam sebelum berakhirnya pemungutan di TPS.

Selanjutnya, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin satu dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor atau identitas lainnya kepada KPPS.

Pada poin tiga, dijelaskan , KTP yang dimiliki oleh pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 adalah KTP yang masih berlaku tanpa dibatasi waktu penerbitannya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yang dipergunakan untuk menggunakan hak pilih di TPS.

Kemudian pada poin keempat, penggunaan hak pilih hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW, desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP,KK, paspor atau identitas lainnya.

Dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013, bagian kedua tentang Dokumen Kependudukan Pasal 59 yang meliputi biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

”Tata caranya, mereka datang ke TPS dan melaporkan diri ke KPPS satu jam sebelum berakhir batas waktu pencoblosan. Jadi, mereka tetap bisa menggunakan hak politiknya,” kata Musa.(TAB)

Most Popular

To Top