Dicopot, Kajati Maluku Gugat Bosnya – Ambon Ekspres
Trending

Dicopot, Kajati Maluku Gugat Bosnya

AMBON,AE— Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Chuck Suryosumpeno, memprotes  Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung HM Prasetyo yang  menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan struktural.

Chuck mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan tersebut. Lantaran, hak banding dan jawab terhadap putusan sanksi tersebut tidak diberikan.

Seperti ditulis indopos.co.id, SK tanggal 18 November 2015 tersebut antara lain muncul dengan sejumlah tuduhan dalam kapasitas Chuck sebagai Ketua Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi.

Selain itu, Jaksa Agung dikabarkan sudah mengeluarkan SK  pergantian Chuck sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Menyikapi kondisi itu, Komisioner Komisi Kejaksaan R.I, Indro Sugianto menyatakan seharusnya terperiksa diberikan kesempatan menyatakan hak banding. “Terperiksa itu mempunyai hak selama 14 hari setelah surat itu diterima untuk menyatakan hak banding. Jadi pergantian pejabat yang ditinggalkan harus menunggu hak Chuck terpenuhi dulu,” kata Indro di Jakarta, Rabu (9/12).

Bahkan Indro menyatakan jika Jaksa Agung HM Prasetyo melakukan pelantikan atau pergantian pejabat tersebut tetap dilaksanakan, dirinya menduga ada sesuatu dibalik pemeriksaan Chuck selama ini.

“Jika kedepan putusan pemeriksaan ini dipermasalahkan oleh terperiksa dan terbukti ada kekeliruan, maka yang harus bertanggungjawab pertama kali yakni Jamwas dan Ketua Tim Pemeriksa. Selain itu juga Jaksa Agung juga harus ikut serta,”  cetusnya.

Ia pun mendukung Chuck untuk mengajukan keberatan dan melaporkan bukti kuat adanya kekeliruan dalam pemeriksaan dirinya. “Laporkan ke Komisi Kejaksaan, kami siap mengusut untuk membongkar dugaan adanya permainan disini. KKRI siap membantu.

Di samping itu, Chuck juga bisa mengajukan PTUN gugatan terhadap Jaksa Agung jika kurang puas,” imbuhnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai jika Chuck sudah mengajukan gugatan ke PTUN, maka secara otomatis SK penunjukkan penggantinya, merupakan bagian dari objek sengketa yang diajukan, harus ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan.

“Itu semua sudah diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN.  Dengan kata lain, hukuman sanksi serta keputusan mutasi yang diberikan kepada Chuck untuk sementara tidak bisa diberlakukan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap,” terang Margarito.

Menurut Margarito, pemeriksaan yang sudah dilakukan pengawasan sepertinya memiliki kepentingan politis. “Saya tahu siapa Chuck, dia memiliki segudang prestasi di kejaksaan. Sayangnya dia ini tidak disukai rekan sejawat karena memiliki prestasi dan memiliki visi misi mengabdi untuk negara. Jadi pemeriksaan tersebut sepertinya pesanan,” cetusnya.

Dirinya pun mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo menaati kode etiknya sebagai jaksa dan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme. “Jika memaksakan memeriksa seseorang yang tidak bersalah, maka saya rasa Presiden Jokowi telah salah memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Dia tidak paham kode etik sebagai jaksa. Dimana harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme serta tidak mencampur adukan wewenangnya dengan kepentingan pribadi atau golongan,” tandasnya.

Senada dengan Margarito, anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menyayangkan sikap penegak hukum yang kerap menabrak aturan yang berlaku. “Belum lepas ingatan saya ketika Jaksa Agung menabrak PERJA dengan KEPJA soal Pusat Pemulihan Aset. Sekarang kembali membuat gaduh. Jangan karena ada konflik kepentingan internal, semua aturan ditabrak,” kata Masinton.

“Pemeriksaan terhadap Chuck sangat tendesius. Ini patut dicurigai,” sahutnya.
Dirinya mengapresiasi langkah Chuck yang berani mem-PTUN kan Jaksa Agung. “Seorang jaksa yang berani menggugat pimpinannya, terlebih Jaksa Agung, patut diapresiasi dan ini sejarah baru.

Pastinya jaksa tersebut telah memiliki bukti kuat. Saya tahu betul kinerja dan prestasi Chuck selama ini,” pungkasnya.

Kasi Penerangan hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia mengakui informasi tersebut. Namun terkait kapan Kajati melayangkan gugatan, Palapia tidak mengetahuinya. “Itu bukan ranah saya, ada kuasa hukumnya,” kata Palapia.(dni/MAN)

Most Popular

To Top