Jaksa tak Pilih Kasih – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa tak Pilih Kasih

AMBON,AE— Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Chuck Suryosumpeno menegaskan, tidak ada pilih kasih dalam proses hukum kasus dugaan mark up anggaran pembelian gedung kantor bank Maluku cabang Surabaya.

Siapa pun yang terlibat, pasti diproses. Sementara, pihak lain menilai, kasus itu hanya cara untuk menutupi kasus Transaksi Repo, yang membuat bank Maluku merugi ratusan miliar.
Kajati Maluku menegaskan, perkara dugaan mark up itu tidak berhenti. Semua berjalan terus. Banyak hal yang harus dilakukan, sehingga proses hukum terkesan lamban.

“Kami dalam waktu dekat, juga memanggil OJK pusat, nanti ditindaklanjuti. Kita jalan terus, hanya memang perkara itu itu tempatnya jauh. Kan objeknya ada di Surabaya, pasti juga keterbatasan transportasi dan kita panggil orang, kan dari jauh-jauh juga berat. OJK pusat yang kita panggil, mereka perlu waktu untuk datang, kita menunggu seminggu-dua minggu. Ini yang makan waktu,” kata Kajati di ruang kerjanya, Rabu (9/12).

Selaian Direksi Bank Maluku, penyidik juga bisa memanggil dan meminta keterangan dari para kepala daerah yang merupakan pemegang saham, bila berdasarkan hasil pengembangan kasus, diperlukan keterangan dari pemegang saham.

“Pokoknya tidak ada pilih kasih, tidak ada tebang pilih. Tapi kalau memang tidak, ya jangan kita dipaksa untuk kepentingan politik, memaksa jaka melakukan sesuatu di bidang hukum, dibelok-belokkan, itu saya nggak suka. Saya tahu masyarakat tidak sabar, tapi saya lebih tidak sabar lagi,” tegasnya.

Sementara itu, sumber lain menyebutkan, pihak yang mengurusi transaksi pembelian gedung tersebut adalah direksi, sehingga mereka yang lebih tahu tentang jumlah uang yang dibayar kepada pemilik gedung yang beralamat di Jl Raya Darmo Nomor 51, Surabaya itu.

“Kalau pemegang saham, kan setujui pembelian lalu tandatangan berkas lain. Tapi kalau kuitansi, itu direksi yang urus pembayaran,” kata sumber yang enggan namanya ditulis ini.
Kendati begitu, sumber mengakui sebenarnya tidak ada masalah dalam pembelian gedung tersebut.

Sebab, dugaan mark up anggaran pembelian gedung tidak sesuai dengan hasil penaksiran harga (Appraisal) oleh salah satu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di Surabaya.

“Namanya Aprisal Toha. Harga gedung adalah Rp54 miliar. Dan saat itu bank Maluku cepat membayar, bila lewat dari satu bulan, bank DKI yang membeli gedung itu dengan harga Rp60 miliar lebih. Jadi sebenarnya tidak ada mark up. Ini hanya akal-akalan untuk menutupi kasus lain, itu kasus Repo itu,” katanya.

Selain dilaporkan ke Mabes Polri, kasus itu juga telah dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku, bersama kasus lainnya yakni dugaan korupsi anggaran proyek Kesing Bank Maluku. ”Kenapa harus kejar kasus yang nilai kerugiannya belum pasti. Sementara yang nilai kerugian ratusan miliar dan sudah jelas, tidak diproses,” katanya.

Praktisi hukum yang juga kuasa hukum Serikat Pekerja (SP) Bank Maluku, Mourits Latumeten mengemukakan, jaksa jangan hanya mengejar kasus dugaan mark up. Kasus transaksi Repo juga penting untuk diusut.

“Bahkan, sebenarnya kasus Repo yang harus diutamakan karena itu kasus yang jelas. Kalau kasu mark up, kan belum jelas,” ungkapnya

Kasi Peneranngan hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Bobby Kin Palapia yang dikonfirmasi, mengatakan, kasus kesing Bank Mauluku telah diekspos, akhir pekan kemarin. Jaksa masih mendalami hasil ekspos tersebut. “Kalau untuk yang satu lagi (Transaksi Repo) saya belum dapat informasi tentang perkembangan hukumnya, “ jelas Palapai.
PENANGANAN PERKARA

Sementara itu, merefleksi hari anti korupsi sedunia, tanggal 9 Desember 2015, Kajati Chuck Suryosumpeno mengatakan, pihaknya makin mempertegas visi pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama di Maluku.

Penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di Maluku harus simultan dan seimbang antara pencegahan dengan penindakan, mengingat potensi korupsi itu ada di mana-mana. Apalagi daerah membangun seperti Maluku yang dana pembangunannya tidak banyak, sedangkan yang harus dibangun, sangat banyak.

Kata Kajati, kalau pembangunan di Maluku gagal, itu akibatnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat Maluku dipertaruhkan. Itu yang menjadi pemikiran kejaksaan Tinggi Maluku saat ini, sehingga berupaya untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan antara pencegahan dan penindakan secara simultan, seimbang,

“Karenanya, sejak awal, ketika kedatangan saya sebagai Kajati Maluku, itu kita kedepankan preventif, agar sama levelnya dengan repsesif. Ada banyak program. Antara lain, jaksa sahabat masyarakat, kita ada di sini juga ada program masyarakat taat hukum, dan lain sebagaianya,” katanya.

Untuk tahap penyelidikan kasus, sepanjang Januari sampai November tahun ini, sebanyak 39 perkara sudah di tahap penyidikan. Sementara yang telah dinaikkan ke tahap penuntutan sebanyak 52 perkara.
“Untuk total perkara di penuntutan itu terdiri dari perkara yang asalnya kasus ditangani jaksa sendiri sebanyak 45 perkara, dan dari Polri sebanyak 7 perkara,” sebutnya.(MAN)

Most Popular

To Top