BPS Hanya Angkut Sedimen – Ambon Ekspres
Trending

BPS Hanya Angkut Sedimen

AMBON,AE— Pemerintah Provinsi Maluku memastikan Operasi pengangkatan sedimen yang dilakukan PT Buana Pratama Sejahtera, legal atau sah. Mereka terikat oleh Memorandum of Understanding atau MoU dengan pemerintah, untuk mensterilkan lingkungan disekitar Gunung Botak dari merkuri dan cianida, tanpa melakukan pengolahan terhadap emas.

Kepala Bagian Humas Setda Maluku Andre Adrian kepada Ambon Eskpres mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Provinsi Maluku, aktivitas Fakhri dengan sejumlah anak buahnya itu diketahui pemerintah.

“Jadi, dia itu memang bagian dari BPS ( PT Buana Pratama Sejahtera) tapi dia mengangkat sedimen, bukan menambang di sana,” kata Adrian di ruang kerjanya, Senin (21/12).
Dia menegaskan, tidak mungkin pemerintah mengijinkan orang untuk melakukan aktivitas penambangan di sana, sementara masih dalam proses normalisasi lingkungan.

Dan tidak mudah orang seenaknya dan berani melakukan penambangan tanpa seijin pemerintah.

Fakhri, dengan nama PT BPS disetujui pemerintah untuk mengangkat sedimen pasca kawasan Gunung Botak ditutup pada beberapa waktu lalu. “Belum ada yang menambang di sana. Mereka yang ada saat ini bukan menambang, tapi mengangkat sedimen saja. Belum ada proses penambangan di sana,” tegasnya.

Fakhri yang menghubungi redaksi Ambon Ekspres, kemarin, menegaskan, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari MoU PT BPS dengan pemerintah Provinsi Maluku. MoU sudah ditandatangani sejak Oktober lalu, tujuannya hanya mengangkat sedimen yang sudah tercemari merkuri dan cianida untuk kepentingan sterilisasi lingkungan.

“Sesuai MoU kami hanya bertugas mengangkut sedimen. Dalam MoU itu juga ditegaskan soal sharing anggaran. Kami menanggung sebagian, dan pemerintah sebagian. Tapi soal sedimen tidak ada klausul untuk mengolah emas. Dan saya tegaskan, kami tidak mengolah emas,” kata dia.

Soal adanya pengangkut sedimen keluar areal yang ditentukan, Fakhri membantahnya. “Sesuai MoU, kami menampung di areal yang sudah ditetapkan. Areal itu kami sewa. Kalau dibilang berton-ton sedimen sudah diangkut, itu benar. Karena memang kami tampung di areal tersebut,” kata dia.

Di areal itu, sudah disiapkan tarpal. Sedimen itu lalu diletakan diatas tarpal, dan kini sudah mencapai 3 hektar untuk menampung sedimen. “Kalau Anda mau lihat, silakan datang ke Buru dan lihat lokasi penampungannya. Disana ada tim yang bertugas untuk melepas cianida dan merkuri,” tandas Fakhri.

Lalu bagaimana dengan material setelah pelepasan cianida dan merkuri, Fakhri menegaskan, itu sudah kewenangan pemerintah. Kata dia, dalam pelaksanaan pelepasan, mereka diawasi oleh Satpol PP, dan Dinas ESDM Provinsi Maluku.

“Tim kami dari Jakarta yang bertugas untuk melepas merkuri dan cianida masih ada di lokasi. Jadi informasi kalau kami mengolah emas, itu tidak benar. Dan fitnah,” tegas dia.

Anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan Buru- Buru Selatan Ikram Umasugi mengatakan, pemerintah harus mencegah upaya aktor intelektual dibalik kepentingan besar para pengusaha untuk menguasai Gunung Botak, meski kadang harus melalui cara yang menyalahi aturan.

“Sekarang ini kan lagi pembersihan lingkungan di sana, itu yang harus dikedepankan dulu, langkah pembersihan, jangan sampai langsung mengizinkan penambang masuk. Kalau terjadi, kita patut mempertanyakannya,” tegasnya.

Sejak awal sudah disampaikan bahwa kawasan itu sebaiknya dikelola oleh koperasi agar lebih tertib dan dapat merekrut tenaga kerja lokal setempat. Tapi bukan berarti itu harus dilakukan sekarang. Sebab, saat ini masih merupakan masa normalisasi lingkungan.

“Nanti normalisasi selesai baru dimasukkan. Kalau masih dibersihkan lalu tiba-tiba ada pengusaha atau orang tertentu masuk, ada apa sebenarnya. Memang, itu harus koperasi, sehingga melibatkan warga di sana, untuk melakukan penambangan secara legal, tapi nanti, setelah lingkungan dibersihkan,” ingatnya.

Sementara itu, Bupati Buru Ramly Umasugi mengatakan, akan membentuk tim dan akan turun ke Wasboli. Kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Senin (21/12), Bupati menjelaskan, areal pertambangan di Kabupaten Buru seluas 250 hektar terhitung mulai dari tanjakan Anhoni sampai dengan turunan Wamsait.

Sementara sungai Anhoni yang dikatakan sebagai lokasi normalisasi itu tidak termasuk wilayah penambangan dan masih merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Buru.

Terkait pekerjaan penataan dan normalisasi sungai dari sedimen-sedimen sisa bahan kimia berbahaya akibat penambangan ilegal itu, Pemkab Buru menyetujui pekerjaan tersebut. Namun yang disesalkan, tidak ada penjelasan soal prosedur pekerjaan.

Umasugi khawatir, terlambatnya pengangkatan sedimen, pada saat musim penghujan, akan terbawa air hujan dan mengalir ke sungai-sungai yang lain.

Bupati mengatakan, semua pengaturan di Gunung Botak datang dari provinsi termasuk sistem pengamanan. Bahkan Provinsi Maluku juga mengirim Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengamanan di lokasi tambang.(CR8)

Most Popular

To Top