Ketakutan Pusat tak Terbukti – Ambon Ekspres
Trending

Ketakutan Pusat tak Terbukti

Warga Mulai Melek Demokrasi

AMBON,AE— Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat kabupapaten di Maluku berlangsung aman dan lancar. Lolos dari prediksi Kementerian Dalam Negeri, yang menyebut Maluku termasuk rawan konflik. Ini dinilai, para kandidat yang bertarung tidak memprovokasi massa pendukung untuk melakukan tindakan anarkis dan menerima hasilnya.

Pilkada Bupati dan wakil bupati empat kabupaten ini, dimulai awal 2015. Mulai dari pendataan pemilih hingga pencalonan pada Agustus. Kemudian, dilanjutkan dengan kampanye dan pengadaan logistik, nyaris tidak ada masalah.

Kondisi berlanjut pada pemungutan dan penghitunggan suara tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desember. Pasca pencoblosan pun, empat daerah yang melaksanakan Pilakda yakni Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan Buru Selatan tetap aman.

Hanya di kabupaten Buru Selatan, sempat aksi anarkis yang diduga dilakukan pasangan calon tertentu saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Namun, tak menghambat proses rekapitulasi. Semua berjalan sesuai tahapan dan jadwal.

Kondisi ini mementahkan prediksi Badan Intelenjen Negara (BIN) bahwa Maluku termasuk daerah rawan konflik Pilkada yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kota Ambon, 26 Agustus 2015. Politisi senior PDIP itu menyebut, Maluku dan 9 daerah lainnya masuk zona rawan konflik Pilkada.

Kekuatiran terhadap kinflik Pilkada empat kabupaten juga disampaikan wakil Ketua Komisi III DPR-RI Trimedya Panjaitan, di Ambon, Juli 2015. Potensi konflik berupa bentrok antarpara pendukung pasangan calon dan meluas menjadi bentrok massal, termasuk ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada, harus dapat dicegah sedini mungkin, sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan di masing-masing daerah. Tapi nyatanya, tak terjadi.

Pengamat politik Universitas Pattimura, Jen Latuconsina kepada Ambon Ekspres via sms, Senin (21/12) mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak empat kabupaten yang aman, tanpa konflik ini akibat para elit lokal yang bertarung, tidak memaksakan kehendak. Baik untuk menang maupun mempengaruhi massa pendukung berlaku anarkis.

“Mereka inilah yang sebenarnya memiliki andil besar terhadap kondusif dan tidak kondusifnya Pilkada. Sebab, yang memiliki tujuan politik untuk mendapat jabatan kepala daerah itu adalah para elite bukan masyarakat.

Oleh karena itu relatif kondusifnya pilkada pada kabupaten di Maluku karena para elite yang tampil sebagai cabub cawabub tidak ngotot dengan menggiring massa pendukung mereka berbuat kekacauan,”kata Jen.

Menurut dia, masyarakat di empat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada tetap akan mengikuti kehendak para jagoannya. Jika para kandidat menginstruksikan menerima hasil, maka dipastikan tidak ada kekacauan.

Selain itu, lanjut kandidat Doktor ini, aparat keamanan dan pertahanan Polri-TNI AD mensupport pengamanan penyelenggaraan Pilkada di empat kabupaten. Sehingga pilkada berjalan relatif kondusif.”Faktor keamanan sudah diantisipasi pemerintah provinsi di empat kabupaten dengan menurunkan aparat keamanan dan pertahanan,” tuturnya.

Soal pemahaman masyarakat terhadap demokrasi lokal, kata dia, memang masih dipengaruhi sektarianisme-primordialisme. ”Rata-rata pemahaman masyarakat tentang demokrasi di daerah masih semi modernitas. Pasalnya, demokrasi di daerah masih dipengaruhi nilai-nilai sektarian primordialisme, seperti aspek suku, dan agama,” sebutnya.

Sedangkan penyelenggara baik itu KPU dan Panwaslu di empat kabupaten, kata dia, sudah bekerja maksimal dalam penyelenggaraan pilkada.

Pengamat Unpatti lainnya, Johan Tehuayo menilai, kecenderungan Pilkada SBT, MBD, Aru dan Bursel yang berjalan tanpa konfik, disebabkan masyarakat mulai melek demokrasi. Masyarakat, lanjut dia, selain sebagai massa pendukung calon, juga sebagai partisipan yang berfungsi untuk mengontrol pelaksanaan Pilkada.

“Kecenderungan ini disebabkan, karena adanya kesadaran politik mayarakat yang tinggi dalam melibatkan diri pada pemilihan kepala daerah dan pemahaman (melek) tentang demokrasi lokal. Sehingga, tidak ada perseturuan yang berujung konflik atau kegaduhan,”ungkap Johan.

Akademisi ilmu politik Universitas Darussalam Ambon Ali Roho Talaouhu menilai, Pilkada yang berlangsung tanpa konflik di empat kabupaten di Maluku, disebabkan tidak adanya benturan antar elit yang bertarung. Sehingga massa pendukung, terutama akar rumput (grass grot) tidak terprovokasi.

“Pilkada aman yang di empat kabupaten patut diapresiasi. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama tingkat benturan elit lokal yg bertarung dalam Pilkada tidak terlalu resisten sehingga akar rumput tidak terprovokasi,”kata Ali.

Disamping itu, lanjut magister ilmu politik Universitas Padjajaran ini, Pilkada tanpa konflik juga akibat kesadaran pemilih dalam menggunakan suara yang semakin baik. Strategi kampanye black campaign (kampanye hitam) nyaris tidak ada.

“Kesadaran dalam menggunakan hak suara relatif makin baik. Kemudian, orentasi hasil lebih besar ketimbang orentasi proses, sehingga tak ada benturan.

Ditambah pengelolahan strategi politik yang mengarah ke black campign atau kampanye hitam relatif berkurang,” bebernya.(TAB)

Most Popular

To Top