Temuan BPK di Kantor Bupati SBB – Ambon Ekspres
Trending

Temuan BPK di Kantor Bupati SBB

AMBON,AE— Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku, menemukan adanya ketidakberesan dalam beberapa bagian perencanaan dan pembangunan kantor Bupati Seram Bagian Barat. Bahkan sejumlah pekerjaan tidak pernah dilakukan, namun pembayaran sudah dilakukan jauh-jauh hari.

Dari laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Perundangan, BPK RI menemukan ada dana sebesar Rp300 juta yang tak layak dibayarkan. Selain itu, untuk perencanaan pembangunan talud, saluran, dan timbunan kantor bupati sebesar Rp10.877.074.132 tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum SBB.

Dalam laporan tersebut, BPK menemukan gambar rencana untuk pekerjaan utama, yaitu pekerjaan tanah sebesar Rp6.672.019.384 tidak ada, sehingga gambaran acuan untuk melakukan pekerjaan penimbunan tidak ada. Kegiatan survei topografi yang dilakukan tidak dituangkan dalam gambar rencana, namun hanya digunakan untuk menghitung volume pekerjaan.

Gambar rencana untuk pekerjaan pasangan sebesar Rp2.537.530.764, berdasarkan laporan BPK, dinilai tidak lengkap. Mereka juga membeberkan dalam laporan, gambar penampang untuk talud yang berada di depan kantor bupati tidak ada.

“Wajar, kalau BPK rekomendasikan agar ada perbaikan, karena ini tidak tepat kalau anggaran besar itu hanya untuk pembuatan gambar acuan dan lain-lain. Ini berlebihan. Yang dibuat itu bukan gedung istana, hanya gedung kantor bupati yang memang tidak seperti itu,” kata Direktur Eksekutif Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating, Senin (21/12).

Sariwating mengemukakan, Dinas PU SBB harus terbuka dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat setempat tentang penggunaan dana Rp10.8 milyar itu. “Harus ada klarifikasi dari Pemkab SBB, menjelaskan tentang dana itu,” ujarnya.

Selain tentu, aparat penegak hukum sudah harus bergerak, mengusut siapa saja yang bermain di dalam lingkaran kejahatan dugaan mark up anggaran untuk pembuatan gambar acuan dan gambar rencana untuk pekerjaan pasangan.

“Saya kira seperti itu. Tapi, sebaiknya sebelum dibawah ke ranah hukum, Pemda harus jelaskan kepada masyarakat. Apakah dana itu benar digunakan untuk gambar saja atau ada hal lain. Sehingga masyarakat bisa tahu dan menilai kebijakan pemda tersebut,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku Faisal Yahya Marasabessy mengemukakan, apa yang menjadi temuan BPK tentang pengalokasian dana sebesar Rp10 milyar lebih tersebut, sudah dapat menjadi temuan awal bagi aparat penegak hukum untuk bergerak, mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Artinya, lanjut Marasabessy, aparat penegak hukum dapat berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Maluku, meminta penjelasan sekaligus data hasil pemeriksaan tersebut, guna memastikan, apakah sudah benar, atau hanya merupakan kesalahan dalam pembuatan laporan sehingga jumlahnya meningkat.

“Sebab, melihat pada jumlahnya, memang berlebihan. Ini anggaran yang banyak, sementara yang dikerjakan hanya pembuatan gambar gedung, sebagai patokan pembangunan,” tegasnya.

Koordinator Mollucas Institute (MI) Asman Poipessy mengemukakan, Rp10.8 milyar yang dialokasikan untuk pembuatan gambar acuan dan gambar rencana untuk pekerjaan pasangan sulit diterima. “Ini tidak masuk akal. Jangan sampai ini hanya modus untuk meraup keuntungan dari proyek tersebut,” katanya.

“Aparat penegak hukum harus memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini. Jangan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, karena ini uang negara, uang rakyat,”imbuhnya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!