Menanti Realisasi Janji Bupati Baru – Ambon Ekspres
Trending

Menanti Realisasi Janji Bupati Baru

AMBON,AE— Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan Kepulauan Aru menaruh harapan besar terhadap bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada 2015. Para pemimpin lokal ini dituntut mengutamakan penataan dan penguatan birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan dan infrastruktur.

Salah satu warga kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Rahman Gurium saat diwawancarai Ambon Ekspres, Minggu (27/12) berharap, bupati dan wakil bupati terpilih, yakni Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri dapat membuat perubahan signifikan, karena SBT masih tertinggal dari daerah lainnya di Maluku.

“Kami sangat mengharapkan selama lima tahun kedepan, SBT dapat mengalami perubahan yang signifikan dari sepuluh tahun sebelumnya. Perubahan yang tidak parsial. Namun, merata dalam semua aspek,”katanya.

Pasangan Mukti-Fachri yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengusung visi mewujudkan ekonomi berkeadilan berbasis desa. Mereka ingin membangun dari desa.

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kata Rahman, dengan maksimal, Mukti dan Fachri harus mampu merekonsiliasi politik dan sosial budaya. Kata dia, konflik politik antar elit telah berdampak hingga lini kehidupan masyarakat paling bawah, yakni dusun.

Disamping itu, bupati dan wakil Bupati terpilih, juga harus menata dan menguatkan mesin birokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Masyarakat juga harus diberikan kemudahan untuk berinvestasi di sektor swasta dan membuka lapangan pekerjaan baru. Itu bisa dimulai dari membentuk dan memberikan bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Mahasiswa asal Buru Selatan, Raflan Soulisa berharap, bupati dan wakil bupati terpilih, Tagop Sudarsono Soulisa-Ayub Saleky dapat memperbaiki pendidikan. Baik dari aspek kualitas maupun infrastruktur dasar dan penunjang.

Keterpurukan pendidikan di kabupaten yang mekar 2008 silam, kata Raflan, bisa dilihat di kecamatan Fena Fafan dan Ambalau. Sekolah-sekolah di dua kecamatan itu, minim tenaga guru lulusan sarjana.

Lebih miris lagi di Sekolah Dasar (SD) Negeri Batu Karang, Desa Batu Karang, kecamatan Fena Fafan, hanya memiliki satu guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus sebagai kepala sekolah. Beberapa guru lainnya masih honor.

Selain itu, lanjut dia, bupati dan wakil bupati terpilih dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dinas dan biro, harus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pasalnya, selama tujuh tahun berdiri, daerah berjuluk lolik lalen fedak fena itu masih termasuk terkebelakang diantara kabupaten lain di Maluku.

“Kita juga berharap, bupati dan wakil bupati punya konsep pembangunan yang baik kedepannya. Dan, mereka harus serius membangun infrastruktur. Selama tujuh tahun berdiri, kami menilai pembangunan infrastruktur, terutama untuk umum belum memadai,” kritiknya.

Harapan perbaikan pendidikan dan kesehatan juga disampaikan Rendy Manaha, masyarakat Maluku Barat Daya terhadap Barnabas Orno dan Benyamin Noach selaku bupati dan wabup terpilih. Tenaga pendidik terbatas dan gedung sekolah yang minim.

“Masalah krusial itu adalah pendidikan dan kesehatan. Orang sehat, baru bisa belajar. Masalahnya, jangankan di kecamatan-kecamatan, di Tiakur yang merupakan ibu kota kabupaten saja, dua aspek ini masih terbatas,” katanya.

Dari aspek kesehatan, misalnya, masih terdapat banyak masyarakat melakukan rawat inap di Puskesmas terdekat di negara tetangga, Timor Leste. Hal ini disebabkan, Puskesmas dan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan masih sangat minim.

“Kalau aspek kesehatan, sampai sekarang masyarakat sedang sakit masih rawat inap di Timor Leste. Puskemas dan tenaga medis masih sangat kurang. Ini yang harus diperhatikan,” kata fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sekaligus Koordinator Daerah (Korda) MBD itu.

Sementara dari sisi pemerintahan dan pembangunan, dia berharap Barnabas dan Benyamin tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Bekerja sesuai aturan sebagai abdi dan penyelenggara negara. “Kalau dari sisi manajemen pemerintahan, sudah bagus. Hanya saja, jangan sampai ada KKN. Jalankan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku,”harapnya.
Transportasi

Untuk kabupaten Kepulauan Aru, masyarakat berharap, adanya perhatian serius dari bupati dan wakil bupati terpilih, Johan Gonga dan Muin Sogalrey terhadap masalah tranportasi. Banyak hasil sumber daya alam, namun sulit dipasarkan karena minimnya akses transportasi ke Dobo yang merupakan ibukota pemerintahan dan pusat aktivitas perdagangan.

“Tentu bupati dan wakil bupati terpilih mesti berpikir soal pembenahan pelayanan publik, seperti peningkatan transportasi udara maupun laut,”kata warga kabupaten Kepulauan Aru, Elsye Duganata.

Sistem transportasi di Kabupaten Kepulauan Aru, lanjut dia, memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sebab, ketersediaan prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru hingga kini masih tetap belum memadai.

Apalagi bila dibandingkan dengan kondisi dan karakteristik fisik wilayah Kepulauan Aru  yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta berbatasan langsung dengan negara lain. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya aksebilitas antar pulau, antar desa, dusun dengan pusat-pusat pertumbuhan yaitu ibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten.

Data yang diperoleh dari website resmi pemerintah daerah kabupaten Aru menyebutkan, Aru telah memiliki tiga pelabuhan, yakni pelabuhan Yos Sudarso di Dobo, Marlasi dan pelabuhan Koijabi. Aru juga memiliki satu bandara.

Hal lain yang perlu diperhatikan secara serius, adalah aspek pendidikan dan kesehatan di setiap kecamatan. Dari data pemkab Aru di website, selain rumah sakit Umum Dobo, Aru juga memiliki 21 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di semua kecamatan.

Namun, lanjut Elsye, pelayanannya harus ditingkatkan. ”Meningkatkan mutu tenaga pendidik di setiap kecamatan dan desa, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Selain itu, pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan,” imbunya.

Sementara dari sisi kebijakan, ia berharap, bupati dan wabup mengutamakan rakyat. Kepentingan kelompok, terutama tim sukses harus dikesampingkan. ”Peran mereka (tim sukses) adalah mengantarkan kandidat menuju kemenangan, dan setelah menang, rakyat yang harus jadi prioritas” tandasnya.(TAB)

Most Popular

To Top