Ekonomi Lemah, Penduduk Miskin Bertambah – Ambon Ekspres
Trending

Ekonomi Lemah, Penduduk Miskin Bertambah

AMBON,AE— Kinerja pemerintah daerah provinsi Maluku di bidang ekonomi dinilai lemah di tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan di Maluku dari tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku melambat, karena masalah ekonomi nasional. Tapi, itu merupakan faktor eksternal. Kinerja pemerintah daerah atau faktor internal, masih lemah,” kata Direktur Eksekutif Moluccas Economyc Reform Institute (Moeri), Tammat R Talaohu kepada Ambon Ekspres, Selasa (29/12).

Sesuai laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku Triwulan III-2015 (September-November) yang diakses Ambon Ekspres dari website Bank Indonesia menunjukan, Maluku merupakan salah satu provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan laporan sebesar 5.27 persen (yoy), sedikit termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5.63 persen (yoy).

Lemahnya kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sebut dia, misalnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah meski mengalami peningkatan. Kemudian, penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak terlalu signifikan sesuai dengan perencanaan.

Masih sesuai laporan tersebut, penyerapan anggaran belanja Provinsi Maluku mencapai 63,51 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode tahun 2011-2014, yaitu 55,74 persen. Sebagaimana pola periode sebelumnya, pos Belanja Tidak Langsung membukukan persentase realisasi yang lebih besar daripada pos Belanja Langsung.

Hingga triwulan berjalan, pos belanja tidak langsung mencapai penyerapan sebesar Rp808,56 miliar atau 77,26 persen, meningkat dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,61 persen. Sementara itu, pos belanja langsung mencetak angka penyerapan sebesar Rp669,72 miliar atau 52,3 persen, lebih tinggi daripada realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 49,2 persen.

Namun, realisasi pendapatan daerah menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III-2015, realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp1.729,73 miliar atau sebesar 75,30 persen terhadap pagu APBD sebesar Rp2.297,2 miliar.

Sementara itu, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah juga lambat, meksi tergolong tinggi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan tercatat sebesar 18.82 persen (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 22.84 persen (yoy).

Melambatnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah disebabkan, belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah seiring dengan keterlambatan pengiriman petunjuk teknis penggunaan anggaran dari pemerintah pusat serta meningkatnya prinsip kehati-hatian dari pengguna anggaran.

Realisasi belanja yang belum optimal terlihat dari penyerapan belanja baik dari APBN maupun APBD yang baru mencapai 44.4 persen dan 63.51 persen hingga triwulan laporan.

Sedangkan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat realisasi yang menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PAD sampai dengan triwulan laporan terealisasi sebesar Rp271,27 miliar atau 44,95 persen dari target APBD, menurun dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 54,98 persen.

“Kalau hanya 60 persen lebih, itu masih sangat rendah. Kalau penyerapan rendah, maka pertumbuan ekonomi melambat. Akhirnya menyebakan peningkatan jumlah orang miskin di Maluku,” katanya.

Laporan BI tersebut juga menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Maluku meningkat. Berdasarkan data BPS Pusat per Maret 2015, jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku mencapai 328.410 jiwa, atau meningkat 3,89 persen dari periode Maret 2014.

Seiring dengan peningkatan tersebut, persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, pada Maret 2015 meningkat menjadi 19,51 persen dari periode sebelumnya Maret 2014 yang mencapai 19,13 persen.

BI mencatat, meningkatnya jumlah penduduk miskin antara lain merupakan imbas dari perlambatan ekonomi Maluku pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di kota per Maret 2015 meningkat 1.940 orang atau 3,89 persen menjadi 51.770 orang dibandingkan dengan periode Maret 2014. Sedangkan jumlah penduduk miskin di desa per Maret 2015 menurun 10.360 orang atau 3,89 persen menjadi 276.640 orang dibandingkan dengan periode Maret 2014.

Menurut Talaohu, lambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, tak lepas dari kurang maksimalnya kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD), badan maupun biro yang bersentuhan langsung dengan peningkatan perekonomian. Kemudian, kurangnya kontribusi pendapatan asli dari tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku, yakni PT Panca Karya yang, Dok Wayame dan Bank Maluku-Maluku Utara serta PT Maluku Energi. Misalnya PT Bank Maluku-Maluku Utara yang tak mencapai target pendapatan dalam APBD yang telah ditetapkan Rp35 milyar.

“Katakanlah seperti dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pekerjaan umum. Juga BUMD-BUMD tersebut yang tidak terlalu besar meyumbangkan PAD,” ujarnya.

Dari sisi investasi, juga belum maksimal digarap. Hal ini, akui kandidat master ekonomi pembangunan Universitas Pattimura itu, disebabkan minimnya ketersediaan infrastruktur, sehingga investor dari berbagai bidang enggan berinvestasi di Maluku.

“Salah satu persyaratan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor investasi, adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Terutama jalan, dermaga, Bandar udara dan telekomunikasi. Persyaratan ini, menurut saya belum memadai,” ungkapnya.

Pengamat ekonomi Universitas Pattimura, Jusri Patilouw menilai, kinerja pemerintah dalam rangka peningkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, belum terlalu maksimal. Meski kata dia, ekspektasi pelaku ekonomi terhadap Maluku kian membaiknya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui even-even nasional di Maluku sepanjang 2015.

“Kinerja pemda Maluku secara keseluruhan dalam rangka peningkatan, mengalami peningkatan. Tapi, kalau ukurannya pada pertumbuhan ekonomi, saya kira belum maksimal. Karena, 5.27 persen itu angka yang moderat. Biasanya pada triwulan III, itu mencapai 7 persen lebih,” katanya.

Lemahnya kinerja pemerintah daerah di bidang ekonomi, lanjut alumni doktor pada Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu, juga bisa dilihat dari pertumbuhan Maluku yang di dominasi komsumi rumah tangga dan konsumsi pemerintah serta sektor jasa. Bukan faktor produksi pada level ekonomi mikro dan investasi.

“Saya kira, struktur ekonomi jangan hanya di dominasi oleh konsumsi. Tapi, produksi dan investasi yang besar. Apalagi pertumbuhan ekonomi dari sektor komsumsi hanya 5 atau 6 persen. Itu belum maksimal,” katanya.

Sebab lanjut dia, investasi dan produksi dapat memberikan efek pengganda (multi player effect). Ia mencontohkan, jika ada industri manufaktur dari hasil perikanan dan pertanian serta perkebunan, maka dapat menyerap tenaga kerja.

“Investasi punya efek ganda. Kemudian, harus ada industri manufactur, sehingga ada pasarnya. Kalau sudah ada manufaktur atau produksi, maka dapat menyerap tenaga kerja. Inilah namanya fundamental ekonomi,” jelasnya.

Bagaimana perkiraan kinerja pemda dan pertumbuhan ekonomi tahun 2016? ia mengaku optimis punya pencapaian yang baik. Asalkan, tak semata fokus dan berharap pada aspek konsumsi.

Selain itu, juga memperbaiki faktor pendukung berupa jalan, transportasi, akses pasar. Penyebaran basis ekonomi ke desa-desa.

“Jangan di daerah perkotaan saja. Tapi di pedesaan yang sebenarnya menjadi basis produksi masyarakat. Infrastruktur dasar seper listrik, jalan, transportasi dan lainnya harus benar-benar diperhatikan,” imbuhnya.(TAB)

Most Popular

To Top