Pansus Yang tak Jelas – Ambon Ekspres
Trending

Pansus Yang tak Jelas

AMBON,AE— Sudah enam bulan dibentuk. Namun, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku untuk mengusut kasus PT Bank Maluku dan Maluku Utara masih berjalan di tempat. Publik menduga, Pansus dibentuk hanya untuk tawar menawar (bargaining) kepentingan dangan bank plat merah itu.

Pengamat politik Universitas Pattimura, Jen Latuconsina mengatakan, jika dugaan bargaining pansus dengan PT Bank Maluku dan Maluku Utara terjadi, maka menyebabkan blunder atau kesalahan besar secara politik.

“Kalau bargaining antara pansus dengan pihak bank, itu blunder politiknya namanya. Pasalnya, ini kasus hukum yang perlu ada sikap politik dari pansus berupa rekomendasi menyangkut kasus bank Maluku,” kata Jen kepada Ambon Ekspres via sms, Senin (28/12) saat diminta pendapat soal mandegnya kinerja Pansus DPRD Maluku untuk kasus bank Maluku dan Maluku Utara.

Perlu diketahui, bank Maluku dan Maluku dililit dua masalah sekaligus. Pertama, soal indikasi markp up pembelian gedung  dan lahan yang berada di Jl. Raya Darmo No. 51, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Harga yang ditawarkan Spectra Intiland selaku Profesional Broker dan Developer Property atas gedung itu yang hanya sebesar Rp 45 milyar.

Namun Bank Maluku membayarnya dengan harga Rp54 milyar. Setelah itu, hasil appraisal direkayasa untuk memuluskan transaksi pembayaran dengan nilai yang sudah digelembungkan tersebut.

Masalah kedua, yakni praktik repurchase agreement (Repo) fiktif oleh PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas. Pemerintah Daerah merugi sekitar Rp262 milyar dari transaksi Repo tersebut.

Atas dasar inilah, DPRD Maluku membentuk Pansus dalam rapat paripurna 23 Juni 2015.Pansus dibagi dalam dua tim. Pansus dipimpin pimpinan dewan. Sedangkan anggota pansus terdiri dari masing-masing empat anggota fraksi.

Kerja pansus akan berujung pada dua rekomendasi. Pertama, jika terjadi mismanajemen atau persoalan yang berkaitan dengan kinerja dan manajemen Bank Maluku, maka pansus akan merekomendasikan agar manajemennya lebih profesional. Kedua, bila terjadi kejanggalan atau persoalan hukum maka pansus akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

Dalam rentang waktu enam bulan (Juni hingga akhir Desember), Pansus belum melakukan rapat resmi soal pengumpulan bukti-bukti. Dua kali rapat dengan pihak Bank Maluku dan Maluku Utara, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mandeg. Penyebabnya, terjadi miskomunkasi dan miskordinasi antara Edwin dan Richard. Puncaknya pada saat rapat kedua dengan OJK dan Bank Maluku 31 Agustus 2015.

Setelah kekacauan di lembaga wakil rakyat terhormat itu diselesaikan, Pansus masih saja diam di tempat. Berulang kali pimpinan dan anggota Pansus ditanya soal kelanjutan Pansus. Tapi, banyak alasan yang dikemukakan.

Diantaranya, agenda lain DPRD yang tidak dapat ditinggalkan, yakni pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara(KUA PPS) tahun 2015.Setelah itu, alasan baru lagi, peninjauan kebakaran hutan di Pulau Seram. Dan setelah agenda itu dilakukan, ternyata Pansus kembali mendapatkan alasan baru, pembahasan APBD Perubahan tahun 2015 yang dibahas dalam pekan ini.

Menurut Jen, secara politis, sejumlah alasan itu bukan menjadi kendali utama terhambatnya kinerja Pansus. Tapi, tarik ulur kepentingan diantara sesama anggota Pansus itu sendiri.
“Kalau kinerja Pansus itu lama, tentu dikarenakan tarik menarik kepentingan politik diantara sesama anggota pansus itu sendiri.

Dimana ada yang menghendaki kinerjanya dipercepat sehingga ada rekomendasi. Sementara ada yg sengaja memperlambatnya sehingga akhirnya kasusnya diputuskan tanpa adanya hasil berupa rekomendasi,” paparnya.

Lebih lanjut kandidat Doktor ini mengatakan, mandegnya upaya pengusutan kasus bank yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu juga disebabkan negosiasi politis dari Gubernur dan wakil gubernur Maluku sebagai pemilik saham. Hal itu bisa saja terjadi, bila mereka merasa terganggu.

“Hanya saja jika ada kepentingan eksekutif sebagai pemegang saham terbesar di Bank Maluku dan Maluku Utara itu terganggu, tentu mereka akan melakukan negosiasi untuk diamankannya kepentingan mereka di bank plat merah ini,”tuturnya.

Dalam posisinya sebagai Pembina dan ketua DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaff dan Zeth Sahuburua harus mendorong kader yang berada dalam Pansus agara segera menuntas kasus ini. Apalagi, sejak awal eksekutif mendesak agar ditangani secara hukum.

“Kalau dari awal, kan eksekutif itu ngotot agar kasus Bank Maluku, khususnya transaksi PT AAA diselesaikan lewat jalur hukum. Itu berarti eksekutif yang merupakan Pembina dan ketua Partai Golkar harus mendorong kader Golkar di Pansus all out untuk menuntaskannya,”katanya.

Akademisi komunikasi politik Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Unpatti, Said Lestaluhu menilai, konflik kepentingan antar anggota Pansus dan pihak manajemen PT Bank Maluku dan Maluku Utara serta elit eksekutif cukup kuat. Hal ini diduga akibat kasus bank plat merah ini juga menyeret elit politik dan pemerintah daerah Maluku.

“Patut diduga terjadi konflik of interest para anggota pansus dalam menyikapi masalah bank Maluku, sehingga pansus berjalan di tempat. Hal ini karena para pihak yang terkait dengan maslaah tersebut melibatkan para elit politik dan pemerintahan di daerah ini,” sebutnya.

Sejauh mana tawar menawar kepentingan dan dalam bentuk apa? Said menduga, bisa saja telah terjadi politik transaksional. ”Saya menduga telah politik transaksional dalam masalah ini, sehingga Pansus jalan di tempat. Poinnya, Pansus diduga masuk angin,” ungkapnya.

Karenanya, harus ada pengawasan ekstra parlementer dari berbagai pihak. Terutama kekuatan civil society untuk mendorong agar masalah dapat segera diselesaikan.”Jika DPRD tidak dapat menyelesaikan kasus ini maka masyarakat bisa memberikan sanksi sosial dan politik bagi mereka sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam kehidupan demokrasi,” tambah dia.

Hal senada disampaikan pengamat pemerintahan Universitas Darussalam Ambon, Alfa Sikar. Kata Alfa, indikasi tawar menawar kepentingan sangat kuat, antara Pansus dan pihak PT Bank Maluku dan Maluku Utara.

“Mengenai indikasi politik dan bargaining bisa saja akan terjadi. Sebab, ini sangat rentan dengan sebuah permasalahan politik. Makanya, perlu ada evaluasi kinerja Pansus. Sudah sejauh mana akuntabilitas dan transparansi, baik ke pemerintah dan publik secara umum sehingga tidak terus menjadi kegaduhan,”katanya.

Disisi lain, Pansus sudah harus dibubarkan. Pasalnya, tidak ada tanda-tanda keseriusan dalam mengusut skandal PT Bank Maluku-Maluku Utara. “Tidak efektifnya kinerja pansus DPRD Maluku ini sebaiknya di bubarkan saja, karena tidak produktif dan tidak memberikan dampak positif terhadap penyelesaian masalah Bank Maluku dan Maluku,”kata Johan Tehuayo, pengamat Unpatti lainnya.(TAB)

Most Popular

To Top