2015 Tahun Demokrasi Berkualitas – Ambon Ekspres
Trending

2015 Tahun Demokrasi Berkualitas

AMBON, AE— Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Maluku, di tahun 2015 yang berjalan aman, menunjukkan masyarakat di daerah ini lebih dewasa dalam berdemokrasi. Pentingnya menciptakan pemimpin yang berkualitas melalui proses Pilkada yang berkualitas, semakin menjadi kesadaran bersama, guna mewujudkan pemerintahan yang berkualitas pula.

Awalnya pemerintah pusat memperkirakan Maluku rawan konflik ketika pilkada serentak dilangsungkan di Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru. Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo juga mempertegas hal itu ketika berkunjung ke Ambon sebelum pilkada serentak digelar. Namun, perkiraan itu jauh dari realitas proses demokrasi di Maluku.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti), Mohtar Nepa-Nepa mengemukakan, Pilkada serentak di Maluku telah menjadi momentum semakin baiknya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, memilih pemimpin tanpa harus menunjukkan aksi-aksi yang berlebihan.

“Saya kira, tahun 2015 merupakan momentum pesta demokrasi lokal yang dilakukan secara serentak dan berjalan dengan baik,” katanya, Rabu (30/12).

Potret Pilkada di tahun 2015, menunjukkan masyarakat semakin sadar arti pentingnya menjaga marwah demokrasi. Pilkada yang dianggap paling aman tentu mencerminkan berjalannya demokrasi secara jujur dan adil, karena bisa saja masyarakat merasa apatis dengan kondisi yang ada bila prosesnya dinilai tidak dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Tetapi, kata Nepa-Nepa ada beberapa hal yang masih harus dibenahi untuk lebih memperbaiki kualitas perhelatan demokrasi tingkat lokal itu. Pertama, adanya kegaduhan partai Politik tentang kepengurusan yang sah dalam memberikan dukungan politik kepada salah satu calon kepala daerah. “Menurut saya, sampai saat ini belum bisa terurai. Banyak calkada yang merasa tidak percaya diri karena diusung oleh partai yang bermasalah,” katanya.

Berikutnya, Nepa-Nepa mengingatkan tentang kesiapan masyarakat menyambut pemimpin baru. Karena akan ada perubahan baru dalam kebijakan yang sebentar nanti dirasakan oleh masyarakat. “Apakah tatanan demokrasi semakin baik atau sebaliknya justeru akan merusak nilai-nilai demokrasi lokal,” katanya.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas yang sama, Johan Tehuayo mengemukakan, dinamika perkembangan politik di tingkat lokal, khususnya di Maluku selama tahun 2015 telah menunjukkan adanya perkembangan politik yang berorientasi pada penguatan pemahaman demokrasi pada masyarakat lokal, peningkatan partispiasi publik dan poengembangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan peran dan fungsi yang lebih profesional, serta meningkatnya peran partai politik dalam melakukan fungsi politik secara efektif.

“Serta meningkatkannya lembaga-lembaga independen dalam mengelola pilkada secara transparan, efektif dan akuntabel, serta keterlibatan berbagai stakeholders lainnya dalam pembanguan demokrasi lokal, terutama dalam proses penguatan kapasitas pemhaman politik dan demokrasi bagi masyarakat,” katanya.

Dikatakan, berbagai perkembangan politik pada level lokal inilah yang menyebabkan proses politik dan pembangunan demokrasi lokal terlaksana secara stabil, aman dan damai. Realitas politik ini menunjukkan adanya kematangan politik dan demokrasi di kalangan masyarakat Maluku. “Atau dapat dikatakan, adanya peningkatan kecerdasan politik di kalangan masyarakat lokal,” ungkapnya.

Ditegaskan, pilkada serentak di Maluku, telah menunjukkan adanya transformasi budaya politik dari budaya politik parokial (budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah), dan budaya politik subjek (budaya politik di mana masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif) menjadi budaya politik partisipan.

Budaya politik partisipan adalah kecenderungan masyarakat untuk aktif dalam proses politik mencapai 65-95 persen dan ketaatan masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi.
Ini menjadi bagian dari keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun demokrasi lokal di Maluku dan meningkatkan kesadaran politik dan kesejahteraan politik masyarakat lokal.

Ini harus diapresiasi karena merupakan sebuah kemajuan dalam pembangunan politik di tingkat lokal yang akan berdampak positif pada perkembangan politik pada konteks nasional.
Oleh karena itu, menurut Tehuayo kestabilan politik di tingkat lokal ini harus ditransformasikan menjadi kestabilan ekonomi di tingkat lokal. Hasil pilkada langsung harus memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal.

Sebab, semakin baiknya pemahaman demokrasi masyarakat lokal dalam pilkada tentunya harus ditindaklanjuti dengan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, terutama perumusan kebijakan publik maupun perencanaan pembangunan, hingga di tingkat pemerintahan desa.

“Dinamika politik yang semakin santun, damai, demokratis dan aman di Maluku pada tahun 2015, harus dilestarikan oleh para elit politik dan berbagai aktor yang terlibat dalam setiap proses politik, maupun perumusan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Mukmin Syarifudin mengemukakan, proses politik yang berjalan lancar dan aman adalah keberhasilan yang patut disyukuri oleh semua elemen masyarakat di daerah ini.

“Kita tentu harus mengapresiasi kesadaran publik di Maluku yang telah berdemokrasi dengan aman, nyaman, menyalurkan hak suara dengan aman dan tertib,” katanya.
Ini menjadi bagian dari indikasi bahwa publik di Maluku semakin memahami petingnya berdemokrasi secara baik dan benar.

Walaupun belum sampai pada tingkat ideal konsep demokrasi itu sendiri. “Kalau kita telusuri lebih mendalam, tentu belum sesuai dengan demokrasi yang sesungguhnya. Tapi minimal prosesnya sudah membaik,” ungkapnya.

Kepala Divisi Advokasi dan Kerjasama Parliament Responsive Forum (Pamor) itu menilai, salah satu faktor yang membuat pilkada berjalan dengan baik adalah sistem pelaksanaannya, termasuk kinerja para penyelenggara.

Bila pada pilkada sebelumnya, sering diwarnai konflik, itu karena kepercayan publik terhadap penyelengaran pilkada masih lemah. Sehingga, pada saat penetapan hasil pemungutan suara, rawan perdebatan yang berujung konflik.

Untuk itu, publik sebagai pemegang hak kedaulatan demokrasi harus lebih meningkatkan kualitas pemahaman tentang demokrasi. Perilaku politik uang harus menjadi musuh bersama.

Bila ada yang menawari uang untuk memilih, uang itu diambil dan dilaporkan kepada Bawaslu. Dengan demikian, demokrasi, khususnya di Maluku berjalan dengan baik sesuai koridor yang sesungguhnya, sehingga pemimpinan yang akan dihasilkan dapat bekerja sesuai dengan hakikat kepemimpinan, mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kita berharap, kedepan, permainan politik uang dan intimidasi harus diminimalisir. Harus ada ketegasan, kalau ada tim yang terbukti melakukan hal demikian, maka kandidat yang diusung harus didiskualifikasi dari perhelatan, setelah melalui proses di Bawasalu,” ujarnya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!