DPRD: Pemprov Gagal – Ambon Ekspres
Trending

DPRD: Pemprov Gagal

Ekonomi 2015 Jauh dari Target

AMBON,AE— Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai, pemerintah provinsi Maluku tidak berhasil memperbaiki kondisi ekonomi daerah. Banyak agenda yang direncanakan demi peningkatan pendapatan daerah dan pengurangan angka kemiskinan, namun tidak terealisasi dengan maksmimal.

Anggota DPRD Provinsi Maluku asal Partai Nasdem, Abdullah Marasabessy kepada Ambon Ekspres di kediamannya, Rabu (30/12) mengatakan, terjadi paradoks angka pencapaian di bidang ekonomi dengan kondisi riil di tengah masyarakat. Dalam rapat bersama DPRD belum lama ini dalam penyampaian nota keuangan 2016, pemerintah provinsi Maluku mengaku pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Pada tahun 2014, lanjut dia sesuai laporan pemprov, tingkat perekonomian Maluku mencapai 6,7 persen. Sedangkan 2015 jutsru menurun menjadi 5,27 persen atau tak sesuai target. Kemudian proyeksi di tahun 2016 6,5 persen.

“Kami berpikir, angka-angka ini tidak menggambarkan kondisi riil yang terjadi. Sebab targat capaian pendapat asli daerah (PAD) kita sebenarnya sudah tidak tercapai di 2015. Ini kan terjadi paradoks,” kata Abdullah.

Berdasarkan laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku Triwulan III-2015 oleh Bank Indonesia, Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat realisasi yang menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PAD sampai dengan triwulan laporan terealisasi sebesar Rp271,27 miliar atau 44,95% dari target APBD 2015 Rp612,015,056,127.

“Kalau target PAD tidak tercapai, bagaimana bisa berpengaruh secara sinergis terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, inflasi menurun dan kemiskinan menurun. Tidak bisa sama sekali,” ungkapnya.

Hal ini kemudian berpengaruh terhadap struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. Dimana, masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam Pagu atau plafon RAPBD Maluku tahun 2016 sebesar Rp2,478,422,963,089. Dana perimbangan mengalami peningkatan dari 2015 Rp1,492,956,726,00 menjadi Rp1,597.102.689.00 atau 64,44 persen.

Sementara target PAD justeru mengalami penurunan, yakni 2015 Rp612,015,056,127 menjadi Rp548,865,525,089 atau 22 persen di 2016. Sedangkan pendapatan daerah lainnya yang dipertanggungjawabkan Rp 332,455,013,00 atau 13,41 persen, naik dari 2015 yang hanya Rp293,482,859,00.

“Target pemerintah pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Sementara ketergantungan kita terhadap dana perimbangan masih cukup tinggi yakni Rp1,597.102.689.00 atau 64,44 persen dari total plafon APBD 2016. Ini persoalannya. Mestinya, pertumbuhan ekonomi meningkat, maka PAD kita juga harus digenjot,”jelasnya

Lebih lanjut kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku Tengah itu, hal ini menandakan pemerintah provinsi Maluku melalui Satuan Perangkat Daerah (SKPD) terkait belum maksimal dalam menggarap potensi daerah untuk peningkatan PAD. Baik dari sektor industri dan produksi maupun penyerapan dari investasi.

“Itu artinya bahwa pemerintah daerah tidak mampu menggenjot potensi-potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan PAD yang telah ditargetkan dan ditetapkan. Sehingga ketergantungan pemda ke pempus mengalami penurunan,” paparnya.

Dikatakan, masalah tersebut harus diperhatikan secara serius. Karena menjadi penilain bagi pemda dalam hal mengelola keuangan daerah dan pemerintahan. “Kalau PAD kita mengalami peningkatan, maka justru nilai tawar kita di pempus jauh lebih besar. Sehingga, jika ada permintaan tertentu kepada pempus akan diperhatikan secara serius dan diprioritaskan,” katanya.

Apa yang mesti dilakukan agar ekspektasi pelaku ekonomi Maluku di 2016 positif? menurut dia, pemprov melalui instansi-instansi terkait harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan disertai kemudahan. Sehingga, investor merasa nyaman berinvestasi.

Selanjutnya, membangun infrastruktur pendukung dasar berupa listrik, jalan, jembatan, transportasi dan lainnya. Karenanya, pemerintah daerah harus menjemput bola dan tak lagi menunggu.

”Ini menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi guna membangkitkan kepercayaan investor menanamkan modal dan usaha di Maluku. Dari situ, iklim ekonomi akan tumbuh.

Karena itu, pemda perlu menjemput bola, bekerjasama dengan daerah dan negara lain untuk memberikan kepercayaan kepada investor bahwa berinvestasi di Maluku, itu aman dan nyaman serta infrastrukturnya mendukung,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah harus berusaha keras menekan angka dan perilaku komsumtif masyarakat Maluku. Dan dibarengi dengan bantuan usaha ditingkat mikro, agar menjadi masyarakat yang produktif. Dengan demikian, ekspor barang Maluku lebih tinggi dibandingkan impor.

Pasalnya, sesuai laporan BI tersebut, net ekspor antar daerah tercatat dalam kondisi perdagangan internal atau antar daerah dalam kondisi defisit atau net impor dengan pertumbuhan yang melambat.

Sejalan dengan komponen perdagangan eksternal, perdagangan internal Maluku masih mencatatkan kondisi net impor antar daerah atau impor lebih besar daripada ekspor dengan andil cukup tinggi yaitu mencapai -4.51 persen (year on year) pada triwulan laporan dan merupakan komponen utama penarik ke bawah pembentukan Pendapatan Domestik Bruto Daerah (PDRB) Provinsi Maluku.

Hal ini disebabkan hampir seluruh bahan pangan Maluku disuplai dari luar daerah sehingga menyebabkan ketergantungan Maluku terhadap luar daerah cukup tinggi. Sementara itu, pertumbuhan net impor antar daerah pada triwulan laporan sebesar 9.63 persen (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22.41 persen (yoy).

Meskipun terdapat beberapa event berskala besar, seperti perayaan Lebaran dan Hari Raya Idul Adha, HUT Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta Pesparawi Nasional dan Maluku Fair 2015, laju perdagangan atau net impor antar daerah melambat.

“Dan ini terbukti. Mengapa harga container pengusaha dari Jakarta dan Suarabaya ke Ambon itu besar? Karena mereka membawa barang kesini (Ambon) dengan harapan pengiriman barang dari Ambon keluar daerah, itu kemungkinannya kecil. Ini menggambar tingkat komsumtif kita begitu besar. Sementara inovasi dan produktif masyarakat kita nihil,” paparnya.

Anggota fraksi kebangsaan, Habiba Pelu juga menilai pemerintah daerah tidak berhasil dalam bidang ekonomi selama tahun 2015. Ini disebabkan, SKPD minim inovasi dan kreatifitas.

“Semua tidak berhasil. Lemah sekali. Badan Usaha Milik Negara (BUMD) juga tidak mampu untuk berusaha mencari solusi terbaik demi peningkatan pendapatan,”kata Habiba via seluler.
Dikatakan, terdapat dua kelemahan SKPD dalam hal meningkatkan pendapatan.

Pertama, kepala SKPD tidak memiliki kemampuan dan kedua ada kendala secara internal yang tidak dapat disimpulkan penyebabnya.

“Ini harus kita pertanyakan. Kedepan, DPRD tidak akan membiarkan pendapatan dan kinerja SKPD-SKPD terus menurun. Karena, berpengaruh terhadap belanja publik. Pendapatan yang menurun pasti berpengaruh terhadap belanja daerah, khususnya belanja pembangunan yang ikut menurun. Ini yang terjadi di tahun 2015,” ungkapnya.

Karena itu, pemerintah daerah harus menekan SKPD yang berjumlah sekitar 20 SKPD untuk menggenjot pendapatan asli daerah. Sehingga target retribusi dari investasi bisa tercapai.
Pasalnya, lanjut dia, jika hanya mengandalkan pendapatan dari pajak, takkan maksimal demi peningkatan pertumbuhan ekomomi. Memang pajak itu penting. Namun, harus ada kreasi dan inovasi dari SKPD-SKPD tersebut.

Kemudian, pemda perlu membuka alternatif transportasi di tiga kabupaten terluar dan perbatasan, yakni Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat dan Aru. Akses tansportasi disana mati total. Ini berpengaruh terhadap aksesibilitas ekonomi. “Bagaimana masyarakat bisa mendistribusikan hasil bumi ke pusat-pusat ekonomi sementara akses transportasi cukup sulit,”paparnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKMD) harus mampu menjual Maluku, agar investor besar datang dan menanamkan modalnya demi pendapatan asli daerah. Kita jangan berharap dulu pada LIN dan Migas di Blok Masela itu,”kakatnya.

Dari sektor perikanan, menurut srikandi PKB itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu mencari alternatif lain untuk mendapatkan PAD setelah puluhan kapal ikan berhenti beroperasi akibat kebijakan moratorium.

”Sebanyak 20 kapal asing kan sudah dicabut izin operasinya oleh pemerintah. Nah, mestinya DKP harus berpikir dengan cara lain guna mendapatkan pengha-silan dari sektor ini. Jangan kita tergantung dari kapal-kapal itu saja,” ungkapnya.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku Suhfi Majid mensinyalir banyak variabel yang menghambat laju ekonomi Maluku, minimnya investasi adalah bagian dari penyebab. “Investasi memberi dampak multi efek, tidak hanya membawa sejumlah capital masuk di Maluku namun juga pada serapan tenaga kerja. Maka minimnya investasi tentu mempengaruhi ekonomi Maluku,” detail Suhfi.

Dirinya juga memaparkan, kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk mengintervensi seluruh kebijakan penataan ekonomi Maluku cukup terbatas. “Anda tahu wilayah kita kepulauan. Dan dengan begini, ekonomi kita berbiaya tinggi. APBD yang menjadi ukuran fiskal mampunya terbatas untuk melakukan intervensi menyeluruh. Saya kira efeknya akan berdampak terhadap melambatnya daya dorong ekonomi Maluku,” katanya lagi.

Soal kemampuan serapan anggaran oleh pemerintah daerah, kata Suhfi menjadi kejadian berulang dalam model penyelenggaraan tata kelolah keuangan. “Daya serap anggaran dengan presentasi yang masih minim selalu berulang.

Memang kita dibingkai oleh model regulasi keuangan yang membuat sistem tata kelola keuangan menjadi cukup rumit dari sisi serapan, tapi menurut saya sistem perencanaan penganggaran SKPD untuk mendorong kemampuan serapan anggaran perlu dibenahi,” imbuhnya.

Perlu ada penataan kebijakan dan inovasi pemerintah jika ekonomi Maluku ingin bergeliat. “Pemda mencari terobosan dan langkah-langkah progressif agar Investor semakin tertarik melirik Maluku. Baik dari sisi regulasi, penyediaan infrastruktur maupun resource yang memungkinkan investor tertarik,” kata Suhfi.

Hal lain menurutnya, harus ada distribusi tanggung jawab yang dilakukan secara bersama antara pemprov dan pemda kabupaten/kota untuk memastikan masyarakat yang memiliki akses terbatas sumber daya ekonomi harus diintervensi secara bersama.

“Kemiskinan di Maluku kan akumulatif. Distribusinya per kabupaten/kota. Daya fiskal provinsi terbatas, maka memastikan ada kesamaan cara berfikir dengan pemerintah kabupaten/kota soal daya dukung untuk menanggulangi kemiskinan di kabupaten/kota harus dilakukan secara bersama,” sarannya.

Jika berjalan sendiri katanya, kubangan masalah kemiskinan di Maluku akan menjadi kejadian berulang. “Sistem kerja keroyokan pengalaman selama ini adalah pekerjaan yang sulit. Karena ada area otonomi masing-masing.

Tapi hanya dengan cara pandang menanggulangi kemiskinan secara komprehensif solusi tepat akan dapat diformulasi. Jalan bareng provinsi – kabupaten/kota kuncinya,” kuncinya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!