Gunung Botak Tak Sepi Masalah – Ambon Ekspres
Trending

Gunung Botak Tak Sepi Masalah

AMBON,AE— Masalah penambangan emas Gunung Botak, kabupaten Buru belum juga selesai. Selesai suatu masalah, timbul masalah lainnya. Mulai dari penggunaan merkuri dan sianida, rencana penutupan aktivitas penambangan yang diprotes hingga pengeluaran izin reklamasi.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber dan catatan Ambon Ekspres, penambangan emas illegal di Gunung Botak kecamatan Waeapo dan kawasan Gogorea, Buru sejak 2011. Diperkirakan saat itu sekitar 30.000 petambang telah berada disana.

Mereka bukan orang Maluku. Tapi, berasal dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat. Kemudian, pada 2012, emas juga ditemukan di daerah Wansait, Kecamatan Waeapo. Sejak itu muncul penambangan emas secara tradisional di Pulau Buru.

Karena illegal dan mengancam kerusakan lingkungan dan bentrokan, pemerintah kabupaten Buru melakukan upaya penutupan. Namun, tidak berhasil karena sebagian warga tidak setuju. Warga ikut mendulang emas, dan membiarkan ribuan pendulang dari sejumlah daerah mendulang dengan biaya Rp 100.000 per orang.

Upaya penutupan tetap dilakukan. Alhasil, areal penambangan berhasil ditutup awal Desember 2012. Pasalnya, penggunaan zat berbahaya Merkuri dan Sianida sudah mencemari lingkungan berdasarkan penelitian dari Universitas Pattimura. Bukan itu, banyak korban jiwa sudah ditemukan dari aktivitas illegal ini.

Tapi, penutupan itu tidak membuat efek jerah. Awal Januari 2013, para penambang kembali lagi ke daerah penghasil minyak kayu putih itu setelah mendapatkan izin dari masyarakat adat yang merupakan pemilik lahan.

Di tahun 2014, pelarangan penambangan kembali dilakukan. Aparat keamanan dan pemerintah turun tangan. Hanya saja, pelarangan aktivitas penambangan ilegal diabaikan dan penggalian terus berlanjut.

Permasalahan ini membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara. Dalam kegiatan kunjungan kerja dan panen raya padi di Buru 7 Mei 2015, Jokowi dengan tegas meminta Kapolda Maluku bersama jajaran dan pemerintah menutup Gunung Botak.

Jokowi juga mengatakan, lokasi tambang tersebut tidak berizin dan masih berstatus illegal. “Saya minta kepada Kapolda Maluku beserta jajarannya segera mengambil langkah tegas untuk menutup lokasi tambang Gunung Botak, yang sudah beraktivitas selama kurang lebih 3 tahun itu,” tegas Jokowi kala itu.

Namun hingga satu tahun berselang, instruksi Presiden Jokowi agar tambang illegal Gunung Botak, Kabupaten Buru ditutup, diabaikan aparat penegak hukum. Ironisnya, oknum aparat justeru dituding ikut bermain. Akibatnya, masih ada penambangan secara diam-diam.

Baru pada September 2015, pemerintah daerah provinsi Maluku, pemda Buru bersama aparat keamanan mengupayakan penutupan Gunung Botak. 14 November, pengosongan mulai dilakukan yang diawali dengan sosialisasi selama beberapa hari sebelumnya.

Selama tiga hari bekerja keras, aparat keamanan dari kepolisian, TNI Polisi Pamong Praja serta aktivis berhasil mengosongkan Gunung Botak dari petambang. Rumah-rumah dan camp petambang dibongkar dan dibakar paksa.

Tapi, masalah belum selesai. Pasalnya, lingkungan Gunung Botak dan sekitar telah tercemari oleh Merkuri dan Sianida. Masyarakat berharap lingkungan di Buru kembali dipulihkan setelah terjadi pencemaran merkuri dan cianida yang sudah melebihi ambang batas penggunaannya.

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSL) Universitas Pattimura, Dr Abraham Tulalessy mengatakan, kondisi terakhir pencemaran di Gunung Botak sudah memprihatinkan. Kondisi terparah di sungai-sungai besar disekitar wilayah Gunung Botak.

“Kondisi disana memang sudah parah. Terutama di daerah atau unit pengelolaan. Karena yang dipakai disana adalah sistem pengolahan terbuka. Sehingga otomatis sudah berdampak terhadap manusia,” katanya via seluler.

Namun, Ampy yang kerap kali mengunjungi Gunung Botak untuk tujuan penelitian itu, tidak merinci daerah-daerah terparah yang terdampak merkuri dan sianida. “Kondisi terparah itu ada di sungai-sungai besar. Bukan sedimen yang ada di Inahoni. Nah, sungai-sungai ini yang mengandung lumpur yang berbahaya, karena sudah tercemari merkuri dan sianida,” paparnya.

Dia menjelaskan, toleransi penggunaan mercuri untuk pertambangan 0,05 persen mppl. Jika melebihi ambang batas tersebut, akan berdampak bagi mahluk hidup. Sebab, lanjut dia, dampak dari mercuri, terutama secara tidak langsung atau melalui rantai makanan tidak dirasakan langsung. Tapi, manusia atau makhluk lain secara berulang kali terkena mercuri pasti merasakan dampaknya.

“Jadi, kalau hari ini kita makan ikan, misalnya, belum tentu terdampak. Tapi kalau kita masih terus mengonsumsi ikan, maka akan terdampak. Karena terjadi penimbunan atau akumulasi (bioakumulasi) tadi. Ketika akumulasinya sudah terlalu tinggi, maka akan berpengaruh langsung terhadap syaraf-syaraf otak dan lainnya,” ungkapnya.

Lantas, apakah penggunaan mercuri dan sianida sudah harus dihentikan seiring dampaknya yang telah parah terhadap beberapa lokasi disana? dia mengaku, perlu dipikir dengan matang. Sebab lanjutnya, penggunaan

Seperti dilaman Kompas, peneliti lingkungan asal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Pattimura Ambon, Yusthinus T Male telah memulai penelitian pada 2012, setahun setelah aktivitas penambangan masif.

Penelitian diawali pada sedimen sungai. Yus dan tim peneliti menemukan kadar merkuri di sana sudah sangat tinggi, mencapai 9 miligram (mg) per 1 kilogram (kg) lumpur. Padahal, ambang batas merkuri pada sedimen tidak boleh lebih dari 1 mg per 1 kg lumpur. Sampel dari sedimen di tujuh lokasi.

Penelitian dilanjutkan tahun 2014 dengan fokus pada bahan makanan yang meliputi udang, ikan, kerang-kerangan, dan kepiting yang diambil dari Teluk Kayeli, muara sungai yang sudah tercemar. Konsentrasi merkuri pada 30 persen sampel itu pun sudah melampaui batas atas standar nasional yang hanya 0,5 mg per 1 kg sampel.

Temuan pada udang lebih dari tiga kali lipat dibandingkan standar, ikan tujuh kali, kerang enam kali, dan kepiting dua kali.

Sebelumnya kepada Ambon Ekspres, Yus juga mengatakan, salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintah dalam setiap menerima investor adalah pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari langkah-langkah tersebut.

Pakar lingkungan yang sudah beberapa kali meneliti dampak lingkungan di Gunung Botak ini menegaskan, merkuri yang sudah terlanjur mencemari lingkungan di Buru, seharusnya disikapi dulu oleh pemerintah. Itu menjadi masalah mendesak, lingkungan harus direhablitiasi, baru bicara investasi lagi.

Ketua Lembaga Kalesang Maluku, Constansius Kolatfeka mengatakan, berdasarkan hasil pantauan bersama beberapa koleganya, Rabu (30/12) memperlihatkan, kondisi pencemaran akibat penambangan hanya disekitar wilayah Gunung Botak.”Kondisi pencemaran di Gunung Botak ini kan sudah parah. Namun, ini merupakan dampak dari aktivitas penambangan beberapa tahun lalu,”katanya.

Ditanya soal dampaknya pencemaran merkuri dan sianida terhadap mahluk hidup, Constansius mengaku, berdasarkan jajak pendapat langsung dengan beberapa warga di pesisir Kayeli mengaku, belum merasakan dampaknya. Justru kini, masyarakat dipersulit dengan adanya opini bahwa teluk Kayeli telah tercemar.

Pasalnya, ikan hasil tangkapan nelayan setempat tidak laku di pasar. Padahal, tidak mengandung zat mercuri dan sianida.” Tapi, saat saya bertemu dengan masyarakat di pesisir Kayeli mereka mengaku, tidak ada ikan yang mati.

Tadi pagi, mereka melakukan aksi unjuk rasa, karena ikan-ikan para nelayan Kayeli tidak dibeli oleh masyarakat di pasar Namlea. Mereka marah. Kenapa opini ini terus dibangun, sementara kondisi riilnya tidak ada yang membahayakan,” ungkapnya.

Namun, Yustinus T Male saat yang dikonfirmasi soal informasi ini dan kaitannya dengan hasil penelitianya, belum memberikan komentar sampai berita ini naik cetak. (TAB)

Most Popular

To Top