Lemahnya Pemberantasan Korupsi – Ambon Ekspres
Trending

Lemahnya Pemberantasan Korupsi

AMBON,AE— Kinerja aparat penegak hukum di Maluku dalam memberantas kasus dugaan tindak pidana korupsi di daerah ini selama tahun 2015 dinilai belum maksimal. Proses hukum yang tidak serius, bahkan terkesan tebang pilih, membuat rasa curiga terhadap Jaksa dan Polisi sulit dihilangkan.

Menurut sejumlah pengamat hukum, lemahnya penegakkan hukum atas kasus korupsi di Maluku selama tahun 2015, antara lain disebabkan oleh pola kinerja aparatur penegak hukum yang cenderung lemah dan lamban.

Sehingga, membuat publik selalu pesimis, bila berbagai kasus yang masih diproses dapat tuntas secepatnya. Padahal, publik di daerah ini menaruh harapan besar kepada Jaksa dan Polisi untuk memberantas kasus korupsi.

“Secara umum penanganan kasus korupsi di Maluku sepanjang tahun 2015 itu belum menunjukkan kemajuan yang berarti, karena kita bisa melihat sendiri, sejumlah kasus yang diduga melibatkan oknum tertentu yang memiliki kekuasaan pengaruh, nyaris tidak tuntas,” kata pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Nazarudin Tianotak, Rabu (30/12).

Hingga di penghujung tahun 2015, sejumlah kasus belum berhasil dituntaskan oleh aparat penegak hukum di Polda Maluku, diantaranya kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret nama mantan bupati kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath sebagai tersangka.

Berkas kasus ini masih ada di tangn polisi dalam rangka penyempurnaan sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berikutnya, kasus dugaan mark-up pengadaan lahan di Poltek Ambon, kasus korupsi anggaran pembangunan Pasar Geser di SBT, dugaan kasus korupsi anggaran pembangunan kantor desa di Kecamatan Kelmury. Sementara, kasus dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD SBT dihentikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara.

Sementara, kasus yang masih mengendap di jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku, diantaranya dugaan korupsi dana keserasian pada dinas Sosial provinsi Maluku tahun anggaran 2006.

Jaksa telah menetapkan Direktur CV. Riayaya, Thobyhend Sahureka, Ny. Ongels Elisabeth dari CV Trijaya Lestari, dan pimpinan Koperasi Pondok pesantren Khoirul Ummah, Syahroni Syafli sebagai tersangka, namun belum dibawa ke pengadilan.

Berikutnya, kasus dugaan mark up anggaran pembelian gedung kantor bank Maluku cabang Surabaya, transaksi REPO bank Maluku, dugaan mark up anggaran kesing bank Maluku, kasus dugaan korupsi anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) dan dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013.

Tianotak melanjutkan, melihat pada kondisi penegakkan hukum selama ini, dapat dikatakan bahwa penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan belum menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan kasus korupsi di Maluku.

Pembantu III dekan Fakultas Hukum Unpatti ini menilai, dalam proses hukum masih menunjukkan kesan tebang pilih. Mereka yang tidak punya kekuasaan dan tidak punya pengaruh, seringkali menjadi korban di dalam penegakkan hukum atas kasus korupsi.

Sementara pejabat–pejabat birokrasi, pejabat politik nyaris tidak bisa disentuh.
“Saya sendiri tidak tahu. Apakah memang tidak cukup bukti atau kah ada sesuatu dibalik itu. Sehingga, patut dicurigai juga, penegakkan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, secara umum diwarnai oleh tindakan memilih kasih atau diskriminasi dalam proses hukum. Semacam itu,” tegasnya.

Salah satu dari sekian kasus yang selama ini menjadi sorotan adalah dugaan TPPU dana deposito pemerintah daerah kabupaten SBT dengan tersangka mantan bupati setempat, Abdullah Vanath.

Menurut Tianotak, itu menjadi salah satu kasus yang seharusnya telah sampai pada tahap penuntutan. Namun, harapan itu belum terwujud karena kinerja penyidik yang belum maksimal.

“Orang tahu bahwa penetapan status tersangka mantan bupati itu sekian lamna, sudah hampir dua tahun. Sampai hari ini tidak tuntas juga, dengan alasan yang tidak jelas. soal alat bukti lah, soal macam-macam lah. Sehingga penanganannya tidak menunjukkan kemajuan,” jelasnya.

Sebelumnya penyidik beralasan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangn (BPK). Setelah hasil audit dikantongi, penyidik kembali punya alasan baru. “Menurut saya tidak rasional. Apakah memang dengan tidak ada tersangka lain, Abdullah Vanath tidak bisa diproses lebih lanjut,” tegasnya.

Publik tidak bisa dibohongi. Publik sudah cerdas untuk menilai kinerja polisi, belum lagi isu-isu yang menyertai penanganan kasus tersebut. Bahwa itu tergantung kesungguhan dan moralitas aparat penegak hukum itu sendiri. Benar-benar ingin menuntaskan kasus itu atau malah sebaliknya, tidak serius dalam bekerja.

Karena itu, memasuki tahun 2016, komitmen pemeberantasan kasus korupsi, lebih dipacu, lebih ditingkatkan sehingga benar-benar memenuhi harapan masyarakat, terwujudnya penegakkan hukum yang tegas. Dengan itu, juga bisa mewujudkan sistem pengelolaan birokrasi pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian keuangan negara.

Belum maksimalnya kinerja Polisi dan Jaksa dalam memberantas kasus korupsi di Maluku selama satu tahun terakhir juga disoroti pengamat hukum Univeristas Darussalam (Unidar) Ambon, Dayanto. Kata dia Pemberantasan kasus korupsi masih jauh dari harapan publik.

“Masih banyak kasus korupsi yang penanganannya terkesan jalan di tempat. Bahkan tidak jelas penyelesaiannya. Ini yang antara lain menyebabkan citra Maluku sebagai provinsi korupsi belum bisa dihilangkan,” katanya.

Kasus dugaan TPPU mantan bupati kabupaten SBT, Abdullah Vanath, kasus transaksi REPO bank Maluku, dugaan mark up anggaran pembelian gedung bank Maluku cabang Surabaya, adalah sederet kasus yang banyak menyumbang rasa kecewa publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di Maluku.

Menurut Dayanto, salah satu penyebab lambannya penegak hukum dalam menanganai kasus dugaan korupsi adalah semangat aparat penegak hukum itu sendiri. Baik di Polda Maluku maupun di Kejati Maluku.

“Saya melihat semangat kepolisian dan kejaksaan menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa ((Extraordinary Crime) belum kuat. Lalu, keseriusan dan profesionalisme untuk menuntaskan kasus korupsi, belum terlihat baik,” ungkapnya.

Sehingga, lanjutnya masih muncul kesan bahwa institusi kejaksaan dan kepolisian dalam hal pemberantasan korupsi, masih ada tebang pilih dan masih mudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan atau pengaruh kekuasaan.

“Kita berharap, di tahun 2016, ada progres yang lebih baik. Sehingga, harapan publik, adanya penegakkan hukum yang tegas dan cepat, bisa terwujud,” kata Dayanto.(MAN)

Most Popular

To Top