Partai Golkar Ilegal? – Ambon Ekspres
Trending

Partai Golkar Ilegal?

Jakarta, AE— Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencabut surat keputusan tentang kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol kubu Agung Laksono sebagaimana amanat putusan Mahkamah Agung.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, sesuai dengan putusan MA pula, tak ada perintah mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali kubu Aburizal Bakrie.

“Sesuai dengan keputusan MA, saya diminta membatalkan SK Menkumham untuk kepengurusan DPP Golkar AL (Agung Laksono),” katanya melalui pesan pendek, Jumat, 1 Januari 2016, di laman Tempo. Setelah pencabutan SK ini, dia meminta Golkar lebih dulu menyelesaikan konflik internal.

“Seterusnya saya minta penyelesaian selanjutnya sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Golkar kalau masih ada perbedaan pendapat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Jika sudah ada keputusan yang sesuai dengan mekanisme AD/ART partai atau keputusan hukum lain, Yasonna memastikan bakal mengeluarkan SK lagi.

Menguatkan pernyataan Yasonna, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud menyatakan keputusan itu didasari telaah tim menteri. “Kami secara bersamaan mempelajari putusan MA dan tidak ada perintah mengesahkan hasil Munas Bali,” tuturnya.

Dia mengatakan, setelah mencabut SK Kepengurusan Munas Ancol, Kementerian langsung mengirim surat ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Isi surat itu, kata dia, meminta Golkar menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. “Kalau perselisihan sudah selesai, Pak Menteri pasti segera mengeluarkan sikap,” ujarnya.

Saat ditanya apakah Golkar perlu menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau kubu Munas Bali meminta fatwa saja kepada MA untuk disahkan kepengurusannya, Aidir menyerahkan sepenuhnya kepada lingkup internal partai beringin itu. Dia menegaskan, pemerintah tak akan ikut campur terkait dengan penyelesaian konflik internal Golkar.

“Kami pokoknya di luar itu. Dilarang juga pemerintah mencampuradukkan politik partai,” ujarnya. Dia yakin Golkar sebagai partai yang sudah lama malang melintang di perpolitikan Indonesia segera menjumpai titik temu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pada 30 Desember 2015, resmi menandatangani surat keputusan tentang pencabutan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Karena itu, kini tak ada kepengurusan Golkar yang sah. Sebab, Kementerian tak sekaligus mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali.

Kubu Agung Laksono mendesak Golkar Aburizal melaksanakan munas bersama pada Januari ini untuk membentuk kepengurusan baru. Ini disebabkan, SK Munas Riau sudah berakhir pada 31 Desember 2015. Namun pihak Aburizal menyatakan semestinya Menteri Yasonna segera mengesahkan Golkar hasil Munas Bali begitu Golkar hasil Munas Ancol dicabut kepengurusannya oleh pemerintah.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Nurdin Halid, tidak setuju dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung yang mendesak untuk kembali mengadakan munas pada tahun ini. Akbar Tandjung menilai, munas harus digelar kembali untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan dalam partai berlambang pohon beringin itu.

“Apa dasar hukumnya? Akbar Tandjung hanya membuat pernyataan politik yang bersifat sensasi. Pasti ada agenda tersendiri itu,” kata mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut di laman Tempo.

Menurut Nurdin Halid, sejak terjadi dualisme kepengurusan di dalam tubuh Golkar, Akbar memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. “Padahal dia sangat aktif dalam Munas Bali. Usulnya agar Dewan Pertimbangan mendapatkan hak suara pun dikabulkan oleh Munas Bali. Itu enggak benar itu sebagai Ketua Dewan Pertimbangan,” katanya.

Nurdin Halid pun berujar, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar seharusnya konsisten untuk mendukung Munas Bali. “Karena Munas Bali sudah sesuai dengan AD/ART. Kenapa sejak ada dualisme dia mengusulkan dibuatnya munas luar biasa? Dasar hukumnya apa munas bersama?” tutur Nurdin yang saat ini tengah menggantikan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali hingga 9 Januari 2016.

Pekan lalu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung angkat bicara terkait dengan kisruh dualisme partainya yang tak kunjung usai. Dia pun merekomendasikan agar pengurus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono segera bersatu untuk menyelenggarakan musyawarah nasional.

Menurut Akbar, satu-satunya langkah yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan Partai Golkar adalah dengan melaksanakan munas di awal 2016. Dia pun mengatakan, langkah itu harus ditempuh karena periode kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau berakhir pada 2015.(tempo)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!