DPRD Ambon Siap Bahas Agenda 2016 – Ambon Ekspres
Amboina

DPRD Ambon Siap Bahas Agenda 2016

AMBON, AE.—Diawal masa sidang I tahun 2016, DPRD Ambon telah menentukan agenda-agenda maupun target Peraturan Daerah (Perda) yang akan diprioritaskan untuk dibahas. Masing-masing komisi di parlemen ini memiliki resolusi (harapan atau kebulatan pendapat) tersendiri dalam mengawal aspirasi rakyat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far Far mengatakan, ada sejumlah agenda yang telah dijadwalkan untuk nantinya diprioritaskan. “Saat sidang I tahun 2016, agenda kita yaitu memanggil semua mitra untuk berkoordinasi serta melakukan evaluasi yang berkaitan dengan seluruh program 2015 dan 2016 saat ini.

Dengan melihat berbagai surat masuk yang menjadi keluhan rakyat, maka kita akan selesaikan dan menunggu hingga paripurna,” tandas Leonora ketika dikonfirmasi Ambon Ekspres, Senin (4/1).

Politisi asal PDIP ini mengaku, adapun beberapa perda yang menjadi target dari komisi I yakni perda penanggulangan penyakit menular, perda kawasan bebas asap rokok dan perda perlindungan sosial.

Namun, lanjut Leonora, diantara ketiga perda inisiatif yang akan diusulkan di tahun ini, komisi I DPRD Ambon akan lebih memprioritaskan Perda Revisi 3 tahun 2008 tentang desa dan Perda 13 tahun 2008 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan serta pemberhentian raja di Kota Ambon.

“Target kita itu tiga perda inisiatif tadi di tahun 2016. Akan tetapi kita akan lebih prioritaskan revisi Perda 03 dan 13. Karena itu menjadi agenda utama kita untuk diselesaikan. Tahun ini, semoga kinerja kita sebagai wakil rakyat dapat lebih baik dari kinerja sebelumnya. Dan saya optimis komisi akan digenjot untuk menjadi lebih baik dari kemarin,” pesannya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Ambon, Christianto Laturiuw ketika ditemui di Balai Rakyat Belakang Soya menjelaskan, untuk awal tahun 2016 agenda komisi II sementara fokus untuk mengetahui sejauh mana penyerapan anggaran untuk Kota Ambon. Karena setelah baru ditetapkan di akhir tahun 2015, hingga kini belum ada angka terakhir yang ditetapkan.

Sementara pengawasan lapangan, kata dia, perhatian penuh akan ada pada persoalan pendidikan. Dikarenakan di tahun 2017 mendatang, untuk tingkat SMA/SMK akan diambil alih oleh pemerintah provinsi.

“Secara total dalam postur APBD kita, dampaknya cukup besar. Dimana dari postur APBD di tahun 2015, SKPD yang banyak tingkat penggunaan anggaran justru ada di pendidikan. Dalam komposisi belanja tidak langsung saja, masuk sampai pada angka Rp 500 miliar lebih.,” jelas pria yang akrab disapa Tito ini.

Ketua Komisi III DPRD Ambon, Rofik Akbar Afifudin menyampaikan, agenda komisi III yang diprioritaskan adalah untuk pembentukan Badan Penyuluh Pertanian. Karena penyuluh merupakan guru dan pendamping, sehingga petani dapat meningkatkan produksinya.

Untuk itu, tambah dia, sangat penting untuk dicoba dalam masa sidang I selama, yakni 4 bulan. Sehingga komisi III berencana untuk mengusulkan ranperda inisiatif terkait Pembentukan Badan Penyuluh Pertanian Kota Ambon.(ISL)

Most Popular

To Top