Minggu Ini MK Sidangkan 4 Pilkada – Ambon Ekspres
Trending

Minggu Ini MK Sidangkan 4 Pilkada

AMBON,AE.—Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mulai menjadwalkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) secara nasional, termasuk empat Pilkada di Maluku. Pakar hukum tata negara (HTN) menilai, hampir dipastikan MK menolak gugatan dengan selisih perolehan suara diatas 2 persen.

Informasi yang dihimpun Ambon Ekspres di website resmi MK, Selasa (5/1), jadwal sidang PHP Pilkada kabupaten Buru Selatan dengan agenda sidang pendahuluan, 8 Januari 2016 pukul 19.00 WIB. Nomor perkara 43/PHP.BUP-XIV/2016, pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buru Selatan tahun 2015.Pemohon Rivai Fatsey,SSTP,MPA dan Drs.Anthonius Lesnussa,MM.

Sidang pendahuluan Pilkada kabupaten Maluku Barat Daya juga pada hari dan jam yang sama. Pilkada MBD digugat oleh dua pasangan calon, yakni Simon Moshe Maahury dan Kimdevits Berthi Marcus, SH dengan nomor perkara 93/PHP.BUP-XIV/2016, dan pasangan Nikolas Johan KiliKily S.Th dan Drs.Johannis Hendrik Frans dengan nomor perkara 129/PHP.BUP-XIV/2016.

Sedangkan sidang pendahuluan untuk Pilkada kabupaten Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru pada 11 Januari 2016, jam 08.30 WIB. Pilkada SBT digugat oleh Siti U Suruwaky dan Syarifudin Goo dengan nomor perkara 111/PHP.BUP-XIV/2016 dan pokok perkara PHP Pilkada SBT. Kemudian, Pilkada Aru digugat oleh pasangan Obed Barends, B. Sc, S.Sos, M.Si dan Eliza Lasarus Darakay, S.Ag dengan nomor perkara 84/PHP.BUP-XIV/2016.

Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jantje Tjiptabudy menilai, gugatan dari pasangan calon terhadap Pilkada dengan selisih suara diatas 2 persen akan ditolak. Bahkan kata dia, kemungkinannya mencapai 99 persen.

“Tapi kalau sesuai dengan aturan formilnya, berarti 99 persen pasti ditolak oleh MK sesuai dengan aturan main yang ditetapkan MK sendiri, kan. Menurut saya pasti tidak diterima, karena tidak memenuhi syarat formil,”kata Jantje saat dimintai tanggapan via seluler, kemarin.

Pernyataan Tjiptabudy ini sebagamana ketentuan pasal 158 ayat 2 UU Pilkada nomor 8/2015. Ayat 2 menjelaskan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan(a) kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluhribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Kabupaten/Kota.

Pada huruf (b) dijelaskan, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dan huruf (c), kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen (dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dan huruf (d) kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dekan Fakultas Hukum ini menjelaskan, sesuai ketentuan hukum, hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara. Karena itu, kendati gugatan yang diajukan oleh pasangan calon dengan perselisihan suara diatas 2 persen, MK tetap menerima perkara tersebut.

“Kan tidak boleh lebih dari 2 persen. Kalau ada yang mengajukan permohonan di MK dengan perselisihan suara melebihi 2 persen, memang dalam hukum ada ketentuan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara. Kan hakim tidak boleh menolak mengadili perkara. Tapi pada saat dia (hakim) mengadili, pasti dia bilang ini tidak sesuai dengan persyaratan formil di dalam undang-undang,”jelasnya.

Disinggung soal sejumlah paslon yang mengajukan gugat ke MK dengan alasan pelanggaran kode etik, politik uang dan lainnya, Tjiptabudy mengaku, tidak berpengaruh. Pasalnya, kata dia, MK hanya mengadili perkara perselisihan suara.

“MK kan tidak mengadili persoalan-persoalan itu lagi. Yang dia (MK) adili kan cuman perselisihan hasil suara. Itu yang mesti dipahami baik-baik. Kalau misalnya berkaitan dan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh KPU, kan ada pengadilan tersendiri yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kan. Kalau pelanggaran pidana umum, silahkan ke pengadilan umum,”tambahnya.

Seperti diketahui, KPU Aru telah menetapkan pasangan Johan Gonga-Muin Sogaleey sebagai pasangan yang meraih suara terbanyak, yaitu 17.883 suara (39,1 persen).Johan-Muin unggul jauh atas tiga lawannya yang perolehan suaranya bahkan tidak mencapai 30 persen, yakni Obed Barends-Eliza L Darakay mendapatkan 11.653 suara (25,5 persen), Welhelm Kurnala-Azis Goin 10.120 suara (22,1 persen) dan GAA Gainau – Djafruddin Hamu hanya meraih 6.075 suara (13,3 persen).

Sedangkan Pilkada Bursel, pasangan Tagop Soulisa-Ayub Saleky menang dengan perolehan suara 21,987 atau 53 persen. Sedangkan pasangan Rifay Fatsey-Antonius Lesnusa 19,190 atau 46,6 persen.

Untuk Pilkada SBT dimenangkan oleh pasangan Mukti Keliobas-Fachri Alkatiri dengan perolehan suara 36.959 suara atau 54,3 persen. Sementara pasangan Sitti Umuriah Suruwaky-Sjaifuddin Goo meraih 31.071 suara atau 45,7 persen. Dan Pilkada MBD dimenangkan pasangan Barnabas Orno-Benjamin Noach di dengan memperoleh 17.460 suara atau 43,3 persen.

Namun, KPU dua kabupaten ini belum menetapkan calon terpilih, karena digugat ke MK. Pleno penetapan calon terpilih akan dilakukan, jika MK memutuskan untuk tidak melanjutkan persidangan gugatan PHP atas dua Pilkada tersebut.

”Kalau andaikan sampai tanggal 18 MK memutuskan untuk tidak melanjutkan persidangan, maka KPU akan kembali melakukan pleno penetapan pasangan calon terpilih untuk Pilkada kabupaten SBT dan MBD. Aru dan Bursel sudah melakukan penetapan calon terpilih,”jelas Musa. (TAB)

Most Popular

To Top