1 Bulan Sekprov tanpa Keppres – Ambon Ekspres
Trending

1 Bulan Sekprov tanpa Keppres

AMBON, AE.—Sudah satu bulan lebih kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Hamin Bin Thahir dipilih sebagai Sekretaris daerah provinsi (Sekprov) Maluku. Namun, hingga kemarin gubernur Maluku Said Assagaff belum menerima Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Sekprov defenitif Maluku. Berkembang spekulasi kalau nama Hamin juga bermasalah.

Hamin Bin Thahir terpilih dalam sidang Tim Penilaian Akhir di tingkat pusat. Sidang itu antara lain dihadiri Menteri dalam negeri, termasuk presiden. Nama Hamin masuk dengan dua nama lainnya. Dari informasi yang diperoleh Hamin sendiri berada diurutan empat rekomendasi panitia seleksi.

Tiga besar hasil rekomendasi panitia seleksi, disebut-sebut ada Sam Latuconsina, Zedek Sangadji, dan Roy Halatu. Namun tiga nama itu sendiri tidak pernah diumumkan oleh pansel maupun Gubernur Maluku, Said Assagaff. Pansel sendiri saat itu diketuai oleh Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Thomas Pentury.

Kenapa Keppres belum juga turun? “Ada beberapa spekulasi yang berkembang, misalnya soal kepangkatan Hamin, lalu ada pejabat lebih senior yang punya kemampuan diatasnya. Informasi ini yang berkembang, kenapa Keppres itu lama,” jawab sumber Ambon Ekspres, kemarin.

Gubernur saat dikonfirmasi mengakui, hingga kemarin belum menerima Keppres yang telah ditandangani presiden Joko Widodo itu. “Sementara proses di Depdagri,” ungkap gubernur, menjawab Ambon Ekspres via seluler, Kamis (7/1).

Keppres tersebut baru dapat diserahkan ke gubernur setelah melalui proses di Kemendagri. Namun menyoal kapan Keppres tersebut akan diserahkan, gubernur mengaku belum dapat memastikan. “ Tunggu saja,” singkatnya.

Sebelumnya, gubernur mengatakan, lambatnya proses Keppres, antara lain karena ada libur nasional selama beberapa hari pada Desember tahun 2015 lalu. Sehingga, prosesnya baru dapat dilanjutkan setelah liburan selesai. “ Ini, kan baru masuk libur, ya. Jadi mungkin, tidak lama lagi, sudah (Keppres) ada,”

Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Madjid menandaskan, penyampaian Keppres Sekprov Maluku seharusnya disegerakan. Sebab ini menjadi kebutuhan penataan birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku.

“ Kebutuhan atas peran Sekprov baru untuk menata birokrasi sudah saatnya dilakukan. Keppres seharusnya dapat disampaikan kepada gubernur, “ sebut Suhfi, kemarin.

Secara adiministratif, Suhfi menilai tahapan-tahapan seleksi Sekprov hingga penetapan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehingga, akan lebih baik jika Keppres segera diserahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti dengan melantik Sekprov defenitif itu. “ Tidak ada alasan yang cukup signifikan untuk menunda Keppres,” katanya

Dijelaskan, ada sejumlah hal yang harus segera dibenahi dalam struktur pemerintah saat ini, tidak hanya urusan pelayanan publik namun juga maksimalisasi peran dan kinerja birokrasi.

“ Dan saya kira peran Sekprov defenitif dibutuhkan sekarang agar terlibat dan berperan langsung untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis, sehingga gubernur menjadi ringan dan terbantu dalam menjalankan tugas pemerintahan,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, untuk mengisi kekosongan pada jabatan Sekprov Maluku yang ditinggallkan Ros Far-Far, gubernur menunjuk kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekprov, sejak tanggal 1 Desember 2015 hingga saat ini. (MAN)

Most Popular

To Top